Mengenal Empat Jenis Sanksi dalam Islam

Sanksi ('uqubat) dalam Islam ada empat macam, yakni hudûd, jinâyât, ta’zîr, dan mukhâlafât.

Hudud adalah sanksi-sanksi kemaksiyatan yang telah ditetapkan kadarnya dalam rangka hak Allah. Dinamakan hudud karena pada umumnya, mencegah orang yang berbuat maksiyat untuk (tidak) kembali kepada kemaksiyatan yang telah ditetapkan hadnya. Had disebutkan untuk kemaksiyatan itu sendiri, sebagaimana firman Allah swt: “Itulah larangan Allah (hudud), maka janganlah kamu mendekatinya..” (QS. al-Baqarah [2]: 187),

had juga disebutkan untuk sanksi bagi kemaksiyatan itu. Kata had dan hudud dengan makna sanksi-sanksi kemaksiyatan, tidak disebutkan kecuali untuk kemaksiyatan yang di dalamnya terdapat hak Allah Swt., dan tidak disebutkan pada selainnya. Dalam hudud tidak ada pemaafan, baik dari hâkim maupun terdakwa, sebab hudud adalah haq Allah, tak seorang manusia pun yang memiliki hak untuk menggugurkannya pada kondisi apapun.

Sedangkan jinayat disebutkan untuk penganiayaan atau penyerangan terhadap badan yang mewajibkan qishash (balasan setimpal) atau diyat (denda). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Maksud dari jinayat di sini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan tersebut. Dalam sanksi-sanksi ‘uqubat terdapat haq seorang hamba. Dan selama berkaitan dengan haq hamba, maka bagi pemilik haq (shâhibul haq) boleh memberikan ampunan, dan menggugurkan haqnya. Allah Swt berfirman: “Dan barangsiapa mendapatkan suatu pema’afan dari saudaranya.” (QS. al-Baqarah [2]: 178)

setelah firman-Nya: “Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.” (QS. al-Baqarah [2]:178);

yakni barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya di dalam utang, yakni dari “wali-wali darah” (wali dari pihak yang terbunuh) berupa suatu yang menjadi hak mereka di dalam qishash, menunjukkan bolehnya shahibul haq untuk memberikan pemaafan dari haknya dalam jinayat. Telah diriwayatkan banyak hadits yang menjelaskan bolehnya shâhibul haq memberikan pemaafan. Dari Abû Syuraih al-Khazâ’iy berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw berkata,

"Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (al-khubl adalah al-jarâh, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya.”


Dari Abû Hurairah dari Nabi Saw. berkata: “Tidaklah seseorang memaafkan dari suatu kedzaliman, kecuali Allah akan menambah kemuliaan.”

Dari Anas berkata: “Tidaklah sesuatu perkara yang di dalamnya terdapat qishash diajukan kepada Rasulullah Saw., kecuali beliau Saw. memerintahkan untuk memberi maaf.”

Semua ini adalah dalil atas bolehnya pemaafan. Dan selama di dalamnya tidak ada haq Allah Swt., maka pemaafan dari shahibul haq telah mewajibkan pengampunan dari hâkim. Hâkim harus memberikan pemaafan bagi pelaku penganiayaan dengan pemaafan yang sempurna karena adanya pemaafan dari shâhibul haq. Tidak bisa dikatakan bahwa di dalam jinayat tersebut terdapat haq kolektif rakyat, yaitu keamanan. Tidak bisa dikatakan demikian, karena keberadaan haq kolektif bagi rakyat di dalam jinayat membutuhkan suatu dalil yang menunjukkan hal itu, padahal tidak ada dalil atas yang demikian itu. Sebab, apa yang dilakukan di masa para shahabat ra, bahwa jika pelaku penganiayaan dimaafkan oleh shâhibul haq, maka mereka menggugurkan sanksi bagi pelaku penganiayaan tersebut.

Dikeluarkan oleh Thabarâniy, “Bahwa ‘Ali ra didatangi seorang laki-laki muslim yang telah membunuh seorang ahlu dzimmiy, dan terbukti (bahwa lelaki itu pelakunya), kemudian beliau ra memerintahkan untuk membunuhnya, kemudian datanglah saudara (kafir dzimmiy) tersebut dan berkata, “Saya maafkan.” `Ali ra bertanya, “Apakah mereka mengancammu, menakut-nakutimu, atau menggertakmu? Lelaki itu menjawab, “Tidak! Akan tetapi pembunuhannya tidak aku terima, tetapi kemudian mereka menjelaskan kepadaku kemudian aku ridla. Kemudian Ali ra berkata, “Kamu lebih tahu, barangsiapa di bawah perlindungan kami, darahnya seperti darah kami, diyatnya semisal diyat kami.”

Ini menunjukkan bahwa pemaafan bagi pelaku penganiayaan dari shahibul haq mengugurkan sanksi (jinâyât) tersebut.

Adapun ta’zîr adalah sanksi bagi kemaksiyatan yang di dalamnya tidak ada had dan kifârat. Melakukan perbuatan maksiyat perlu dilihat dahulu, apabila Allah Swt. telah menetapkan sanksi tertentu bagi kemaksiyatan tersebut, maka ia termasuk ke dalam hudud. Maka pelanggarnya akan dikenai sanksi had yang telah disyari’atkan oleh Allâh Swt., bukan ta’zîr. Demikian pula bila di dalamnya telah ditetapkan kifârat tertentu, maka pelanggarnya dipaksa untuk membayar kifârat-kifâratnya.

Adapun bila tidak terkategori ke dalam hudûd dan syâri’ tidak menetapkan kifâratnya, maka hal ini masuk ke dalam sanksi ta’zîr. Sedangkan mengenai penganiayaan terhadáp badan tidak dita’zîr, sebab sanksinya telah dijelaskan oleh Syâri’.

Ta’zîr berbeda dengan hudûd dan jinâyât. Hudûd dan jinâyât sanksi-sanksinya telah ditetapkan oleh syâri’ secara spesifik. Dengan demikian sanksi-sanksi ini mengikat dan tidak boleh diganti, ditambah, dan dikurangi. Sedangkan ta’zîr adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syâri’, dan bentuk sanksinya tidak mengikat. Demikian pula bahwa hudûd dan jinâyât tidak menerima pemaafan dan pengguguran dari pihak hâkim kecuali pemaafan dari shâhibul haq dalam jinâyât, dan ini berbeda dengan ta’zîr.

Ta’zîr menerima pemaafan dan pengguguran sanksi tersebut. Rasulullah Saw. tidak menta’zîr seseorang yang berkata kepada beliau: “Sumpah ini tidak untuk mengharap ridlo Allah, dan baliau memaafkannya.”

Padahal orang yang mengucapkan ini telah terjatuh dalam kemaksiyatan yang ia berhak untuk dikenai sanksi. Hudûd dan jinâyât tidak berbeda karena perbedaan manusia, semua manusia di dalam hudûd dan jinâyât adalah sama berdasarkan keumuman dalil. Berbeda dengan ta’zîr, ia boleh berbeda dikarenakan perbedaan manusia, maka di dalam ta’zîr diperhatikan apakah pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau orang yang memiliki perilaku baik, dan lain-lain.

Telah diriwayatkan dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi Saw bersabda: “Peringanlah bagi orang yang memiliki perangai terpuji atas pelanggaran mereka, kecuali hudûd”.

Maksud dari ‘itsrâtihim di sini adalah penentangan mereka terhadap perintah dan larangan Allah, dengan bukti sabda Rasûlullâh Saw, “kecuali hudûd”, dan ini sebagai qarînah atas makna yang dimaksud. Dari Anas bin Mâlik bahwa Rasûlullâh Saw. bersabda, “Penolong adalah perut dan aibku, manusia akan bertambah banyak, maka terimalah kebaikan mereka, dan maafkan keburukan mereka.”

Maksud dari al-tajâwuz di sini adalah al-‘afw (pemaafan), sedangkan keburukan meliputi pelanggaran terhadap maksiyat, sebab ia adalah keburukan.

Semua ini menunjukkan bahwa kadar sanksi ta’zîr boleh berbeda dikarenakan perbedaan kondisi dan tabi’at manusia. Seseorang bisa dikenai sanksi penjara atas suatu kemaksiyatan, dan orang lain bisa dikenai teguran, kecaman, atau dimarahi pada kemaksiyatan yang sama.

Adapun mukhâlafât adalah ‘uqûbât yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa; baik khalîfah, atau selain khalîfah seperti para mu’awin, para wali (gubernur), ‘ummal-‘ummal (bupati/wali kota) dan lain-lain, dari orang-orang yang aktivitasnya adalah aktivitas kekuasaan, di mana mereka memiliki kewenangan untuk memberi perintah-perintah. Sanksi atas penentangan perintah disebut ‘uqûbât mukhâlafat. Mukhâlafat sendiri disebutkan pula untuk tindakan yang menentang perintah penguasa. Dengan demikian mukhâlafat disebutkan untuk perbuatan dan sanksi perbuatan. Namun demikian, mukhâlafat ditetapkan sebagai sanksi dari sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Syâri’, sebab penentangan terhadap perintah Imam termasuk salah satu kemaksiyatan dari sekian banyak kemaksiyatan. Allâh Swt. telah memerintahkan untuk taat kepada penguasa dengan sangat jelas di dalam al-Qurân. Allah Swt. berfirman: “Ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisâ’ [4]: 59)

Perintah taat kepada ulil amri disebutkan dengan sangat jelas di dalam hadits-hadits. Dari Hushain al-Ahmasiyyah, ia pernah mendengar Rasûlullâh Saw. bersabda, “Dengarkanlah dan taatilah walau kalian dipimpin oleh budak Habasyi selama ia menegakkan Kitabullah ‘azza wa jalla.”

Dari Anas berkata, “Rasulullah bersabda, “Dengarkanlah dan taatilah walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyi yang kepalanya penuh dengan bisul.”

Ini adalah dalil wajibnya taat kepada amîr, wali, atau ‘ummal. Dari Salamah bin Abd. al-Rahman bahwa ia pernah mendengar Abû Hurairah ra, bahwa Rasûlullâh Saw. bersabda,

“Barangsiapa taat kepadaku maka ia taat kepada Allâh, barangsiapa bermaksiyat kepadaku maka ia bermaksiyat kepada Allâh, barangsiapa taat kepada amîrku, maka ia taat kepadaku, barangsiapa bermaksiyat kepada amîrku maka ia telah bermaksiyat kepadaku.”

Dalam riwayat lain disebutkan, “Barangsiapa mentaati amîr sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa bermaksiyat kepada amîr sungguh ia telah bermaksiyat kepadaku.”

Jelaslah, bahwa penentangan terhadap penguasa termasuk kemaksiyatan. Dengan demikian atas pelanggarannya akan dikenai sanksi. Namun, syâri’ tidak menetapkan bagi pelanggaran ini sanksi tertentu, maka bagi qadli, ia berhak menetapkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, sebagian dari fuqahâ’ memasukkan mukhâlafat ke dalam bab ta’zîr, sebab mukhâlafat adalah sanksi atas kemaksiyatan yang belum ditetapkan kadarnya oleh Syâri’.

Akan tetapi yang benar adalah, mukhâlafat tidak masuk dalam bab ta’zîr, sebab mukhâlafat bukanlah pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. Sedangkan ta’zîr khusus bagi pelanggaran terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta’ala. Mukhâlafat tidaklah seperti ini, akan tetapi mukhâlafat adalah pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. untuk taat kepada penguasa. Dengan demikian, mukhâlafat adalah sanksi khusus yang ditetapkan oleh penguasa sesuai dengan sanksi yang akan dijatuhkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangannya. Oleh karena itu, mukhâlafat itu khusus bagi pelanggaran terhadap perintah yang telah dibuat oleh penguasa, maka penguasa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang telah diberikan oleh syara’ kepadanya.

Hendaknya diketahui bahwa perintah yang ditetapkan oleh penguasa baik bentuk-bentuk perintah dan larangannya hanya terbatas pada hal yang telah ditetapkan oleh syara’ bagi penguasa itu untuk mengatur sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, seperti pengaturan baitul mâl, pembangunan pemukiman, pembentukan pasukan, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang telah ditetapkan syâri’ bagi penguasa agar penguasa melaksanakannya berdasar pendapat dan ijtihadnya, dan untuk mengeluarkan suatu perintah dalam hal itu, dan hanya dalam hal inilah pelanggarannya dianggap sebagai kemaksiyatan. Mengamalkan hadits, “barangsiapa bermaksiyat kepada amîrku maka ia telah bermaksiyat kepadaku.”

Maka hal ini masuk ke dalam mukhâlafat. Adapun selain hal ini tidak dianggap bagian dari mukhâlafat, walaupun diperintahkan oleh amîrul mukminin. Oleh karena itu, khalîfah tidak boleh menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Demikian pula tidak halal baginya menjadikan yang mandûb menjadi wajib, atau menjadikan yang makruh menjadi haram. Jika khalîfah mengerjakan hal ini ia tidak wajib ditaati, dan pelanggaran terhadap perintah-perintahnya dalam hal ini tidak dianggap sebagai kemaksiyatan. Maka, bila ia mewajibkan manusia dengan suatu yang mubâh, atau mandûb, maka ia telah mewajibkan kepada mereka, dan jika ia melarang manusia dari sesuatu yang makruh maka ia telah mengharamkan kepada mereka. Demikian pula, ia tidak boleh memubahkan yang haram, atau mengharamkan yang mubah, sebab sama artinya ia telah mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram.

Padahal hal ini telah dilarang dengan sangat jelas dalam al-Quran, yang bersifat umum mencakup khalîfah dan bukan khalîfah. Khalifah hanya memerintah dan melarang dalam hal yang syara’ telah menjadikan hak bagi khalîfah untuk melakukan sesuatu berdasar pendapat dan ijtihadnya. Dengan demikian, mukhâlafat terbatas hanya pada satu jenis perkara saja, yakni perkara yang penguasa memiliki hak di dalamnya untuk mengatur dengan pendapat dan ijtihadnya.

red: shodiq ramadhan
sumber: Nidhamul 'Uqubat, karya Abdurahman Al-Maliki

 

Komentar

12.07.201421:19
rosmawati
Apakah hukum uqubat bagi hukuman melanggar sumpah???..
Nama

Email


security image
Kode
Komentar