Paradigma Ancaman Teror di Indonesia

Jaka Setiawan, M.Si
Direktur Pengkajian Kebijakan Publik
Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) & Pemerhati Intelijen & Kontra Terorisme


Laporan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Densus 88 Anti Teror menjadi puncak gunung es dari beragam keluhan publik terhadap sikap, perilaku dan tindakan Densus 88 Anti Teror yang cenderung banyak melanggar HAM.

Padahal, pemberantasan terorisme harus merujuk UU No.15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kepolisian atau Densus 88 Anti Teror adalah institusi penegakan hukum yang harus melindungi masyarakat yang ada di dalamnya untuk menciptakan ketertiban. Oleh karena itu Polisi dipersenjatai, tapi jelas senjata ini adalah dalam rangka menegakkan hukum itu sendiri. Dalam penanganan teroris, satuan anti teror milik Polri diharapkan lebih ditujukan untuk melumpuhkan daripada membunuh. Doktrin atau paradigma bahwa Polri bagian dari penegak hukum inilah yang harus menjadi dasar bagi satuan penanggulangan teror milik kepolisian (Densus 88 Anti Teror) yang dilatih bukan untuk membunuh tetapi melumpuhkan. Contoh penegak hukum pasukan khusus anti teror milik Perancis, Groupe d'Internvention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) dilatih untuk menembak sasaran di bahu untuk melumpuhkan teroris, bukan untuk membunuh.

Namun pada kenyataannya dalam pemberantasan terorisme, Polisi masih saja melakukan penyiksaan bahkan membunuh pelaku teror yang belum terbukti kesalahannya dimata hukum. Padahal dalam Undang-Undang (UU) tersebut pelaku teror (teroris) hanya perlu ditangkap. UU Nomor 15 Tahun 2003 pasal 6 tentang Tindak Pidana Terorisme mengatur pelaku teror harus dipidana, artinya harus dihukum dan ditangkap, namun dalam beberapa kasus penggerebekan oleh Densus 88 Anti Teror, terduga teroris malah dibunuh tanpa perlawanan.

Antara amanah UU Nomor 15 Tahun 2003 dengan fasilitas yang diberikan tidak singkron. Misalnya saja mengenai fasilitas senjata yang digunakan. Polri dalam hal ini Densus 88 menggunakan senjata serbu yang identik dengan perang (war). Densus 88 saat ini menggunakan senjata M4A1 Kaliber senapan serbu 5,56 mm dan assault rifle sebagai kelengkapan utama disamping pistol semi otomatik 9mm. Dalam hal daya bunuh M4A1 milik Densus 88 lebih besar dari pada Hk MP-5 milik satuan Gultor milik TNI.

Pertanyaannya, bagaimana penegakan hukum bisa terwujud kalau Densus 88 dipersentai dengan senjata pembunuh (M4A1) wal hasil semua tersangka teroris sudah bisa dipastikan mati di luar pengadilan. Lain halnya dengan satuan Gultor TNI yang dilatih untuk operasi pembebasan sandera. Gultor TNI menggunakan senjatanya untuk menembak di kepala, dengan cara double tap (menembak cepat dua kali) untuk memastikan sasaran yang ditembak mati karena keselamatan sandera adalah prioritas tertinggi yang harus dicapai. Inilah yang penulis maksud sebagai Paradigma Ganjil. Polisi yang sejatinya penegak hukum malah melakukan pendekatan yang militereristik. Ada ketidaksingkronan antara perilaku dengan doktrim Polri sebagai penegak hukum.

Terorisme & Penegakan Hukum


Polri atau Densus 88 Anti Teror harus memandang terorisme sebagai permasalahan kriminal yang mengganggu ketertiban dan keamanan (internal security and public order) (k - kecil) bukan ancaman terhadap keamanan nasional (K - besar), penanganannya harus dilakukan melalui law enforcement. Dalam konteks hukum langkah-langkah antiterorisme dalam paradigma Polri hanya mencakup menangkap atau melumpuhkan untuk mengadili individu teroris yang melakukan serangan, kemudian memberikan rekomendasi penyusunan legislasi untuk membatasi hal-hal yang memfasilitasi pergerakan dan operasi teroris sebagai penangkalan. Dalam upaya penegakkan hukum ini, termasuk penangkapan, penahanan, dan peradilan), Densus 88 Anti Teror harus selalu menekankan dan menjunjung tinggi HAM, termasuk HAM para tersangka dan terdakwa teroris.

Metode tembak di tempat yang dilakukan Densus 88 Anti Teror bukanlah cara yang efektif, tetapi sebaliknya telah menimbulkan gelombang pembalasan yang akan menghancurkan bingkai-bingkai hukum dan norma kemanusiaan dari kedua belah pihak. Sebaiknya penegak hukum dalam hal ini Densus 88 Anti Teror bersikap proporsional sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Karena tantangan teror di Indonesia sangat jauh berbeda dengan di Amerika Serikat (AS). Publik AS bisa menerima pembunuhan sebagai metode operasi rahasia maupun penindakan lebih karena orang-orang yang terduga teroris banyak berasal dari imigran atau pendatang dari luar AS yang notebene masih dianggap masyarakat kelas dua dan orang non AS.

Jika memang benar ada eskalasi ancaman teror yang besar dan mengancam Keamanan Nasional (K) di Indonesia. Menurut Wilkinson, (2006) Untuk mencegah dan mengendalikan eskalasi insiden teror tersebut sangat dimungkinkan dimasukannya unsur militer dalam strategi kontraterorisme, yaitu dalam konsep military aid to civil power (MACP) dan bukan dalam bentuk fully-militerised response yang terwujud dalam tindakan Densus 88 Anti Teror sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, Polri melalui Densus 88 Anti Teror harus merubah paradigma teror dan harus mulai memandang terorisme dalam bingkai penegakkan hukum, menggunakan pendekatan yang polisional dengan peradilan kriminal (sipil). Dalam jangka panjang, strategi antiteror mencakup eliminasi akar penyebab terorisme harus mengedepankan HAM tanpa pemaksaan ataupun kekerasan.

Kemudian laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror tersebut harus mendorong Polri, Pemerintah, dan Komisi III DPR lebih serius lagi membuat sistem kontrol yang jelas terhadap kinerja Densus 88 Anti Teror. Selama ini praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja Densus 88 Anti Teror. Benahi atau bubarkan.

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar