JK: Izin Membangun Gereja Bukan Urusan Tuhan, Tapi Urusan Wali Kota

Jakarta (SI ONLINE) -  Meski dianggap telah usai, kasus GKI Yasmin Bogor rupanya masih menjadi persoalan bagi kalangan Kristen. Dikabarkan, dalam sebuah konferensi gereja di Makassar yang diikuti sekitar 700 pendeta, masih ada yang bertanyya soal kasus ini kepada mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Hal ini terungkap dalam pesan yang beredar melalui Blackberry Mesengger (BBM). Dalam pesan tersebut ditulis bahwa pada Jumat (1/3/2013) dalam rapat Dewan Masjid Indonesia (DMI), JK bercerita jika dirinya baru saja ceramah di Makasar dalam konferensi gereja dihadapan 700 pendeta. Dalam sesi tanya jawab ada yang bertanya tentang gereja di Yasmin Bogor.

Menaggapi pertanyaan tersebut JK mengatakan bahwa kasus tersebut murni masalah hukum perizinan.

"Anda ini sudah punya 56.000 gereja seluruh Indonesia dan tidak ada masalah. Seharusnya berterima kasih, pertumbuhan jumlah gereja lebih besar daripada masjid, kenapa urusan 1 gereja ini Anda sampai bicara ke seluruh dunia?. Toleransi itu harus dari kedua belah pihak, anda juga harus toleran. Apa salahnya pembangunan dipindah lokasi sedikit saja, Tuhan tidak masalah kamu mau doa di mana. Izin Membangun gereja bukan urusan Tuhan, tapi urusan Wali Kota," ujar JK dengan nada tinggi.

Terkait kasus GKI Yasmin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor Bidang Kerukunan Beragama, Ustadz Iyus Khaerunnas, menjelaskan kasus tersebut murni soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kasus GKI Yasmin bermula pada tahun 2002 ketika ditemukannya pemalsuan surat dan tanda tangan masyarakat setempat untuk persyaratan keluarnya IMB. Dan pelaku pemalsuan pun saudara Munir Karta sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bogor pada Januari 2011 lalu. Dan tidak hanya itu syarat lain seperti jumlah jemaat, pihak GKI Yasmin tidak bisa memenuhi ketentuan aturan mendirikan rumah ibadah, jemaat GKI yang tinggal di Yasmin tak lebih dari 5 orang, masih jauh dari syarat harus ada 90 jemaat. Bahkan syarat lainnya yaitu rekomendari FKUB dan Depagpun tidak dimiliki oleh GKI Yasmin. Itulah kenapa pada 11 Maret 2011 Walikota Bogor akhirnya mencabut IMB GKI Yasmin," ungkap Iyus kepada Suara Islam Online, Sabtu (2/3/2013).

Menurut Iyus, pemerintah kota Bogor telah memberikan tiga alternatif tempat bagi GKI Yasmin agar bisa beribadah dengan biaya ditanggung penuh oleh Pemkot Bogor.

"Namun sayangnya solusi tersebut di tolak GKI Yasmin dan mereka lebih memilih untuk beribadah di trotoar jalan sambil membuat opini lewat berbagai media seolah-olah mereka dilarang beribadah," tambahnya.

Pertumbuhan Gereja Lebih Besar

Pada akhir Desember 2012 lalu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan bahwa pertumbuhan gereja di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masjid. Menurut data dari Kementerian Agama, pertumbuhan rumah ibadah pada tahun 1997-2004, Masjid hanya 64 persen, Gereja 165 persen, Hindu lebih dari 300 persen, Buddha lebih dari lebih dari 400 persen.

“Saat ini ada informasi yang berkembang tapi tidak berimbang, seakan-akan persoalan menjadikan rumah ibadah itu hanya menimpa Gereja, padahal rumah Ibadah lain juga memiliki persoalan”,  kata Suryadharma, Rabu (27/12/2012).

Ia mengungkapkan, pada umumnya persoalan itu mencuat karena aspek perizinan bukan perseteruan antar umat beragama. “Ini harus dicatat bukan perseteruan, apa yang terjadi di Gereja Yasmin, Gereja Philadelphia itu semuanya masalah perizinan,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kata Suryadharma, masih ada juga rumah ibadah lain seperti masjid yang terkendala masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia menyebut masjid yang berada di Jalan Talang No. 6, Menteng, Jakarta Pusat.

“Ada Masjid kalau gak salah namanya Baitul Makmur, itu mesjid punya orang Betawi. Orang Betawinya NU, nah Gubernurnya pada waktu itu pak Fauzi Bowo, mantan pengurus NU wilayah Jakarta, si pemilik masjid ini sekarang pengurus NU wilayah Jakarta. Jadi sama-sama Islam, sama-sama Betawi, tetapi si pak Gubernur tidak memberikan izin pendirian. Silahkan cek di jalan Talang No. 6, kenapa? Karena persyaratan IMB-nya tidak terpenuhi,” ungkap SDA.

rep: syaiful falah
red: shodiq ramadhan

Komentar

14.03.201306:37

IsmanKurniawan
Pemerintah sebaiknya mewajibkan umat Nasrani untuk ikut penataran ta'at hukum, biar mereka melek dan patuh pada peraturan, kalau tidak mereka hanya jadi sampah masyarakat.

03.03.201307:57

abu sulthan
SAYA DUKUNG JK PRESIDEN 2014!AMBON,POSO,ACEH,BUKTI KEPEMIMPINAN BELIAU.AYO FUI JUGA CALONKAN!!!

03.03.201304:35

AHOK
EMANG MENTAL JAWA?

02.03.201320:09

alianisje
Berani JK bicara seperti itu kepada pendeta? Salut saya. Biasanya pejabat kalau sudah berhadapan dengan Nasrani biasanya cari muka, menjelek-jelekan umat Islam.

02.03.201319:54

faza
Kalangan Kristen memang arogan. Minoritas menindas mayoritas.

Nama Email Kode

Komentar