Mursi Bantah Konflik dengan Tentara

Kairo (SI ONLINE) - Presiden Mesir Muhammad Moursi pada Selasa  (26/2) membantah laporan media massa bahwa pihaknya terlibat konflik dengan militer dan lembaga pemerintahan lain. "Tidak benar saya sebagai presiden terlibat konflik dengan militer atau lembaga pemerintahan," kata Presiden Moursi dalam acara dialog nasional di Istana Negara Al Ettihadiyah, Kairo.

Kepala Negara menegaskan pihaknya selalu melakukan kontak intensif dengan pimpinan semua lembaga pemerintahan termasuk militer, kepolisian dan intelijen.

"Sesuai undang-undang, saya selaku presiden merupakan komandan tertinggi Angkatan Bersenjata, Kepolisian dan Intelijen negara, dan oleh karena itu setiap saat saya memantau aktivitas mereka untuk menjamin stabilitas keamanan negara," katanya.

Pada pekan lalu, santer beredar rumor di jejaring sosial bahwa Menteri Pertahanan merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Fatah Al Sisi mengundurkan diri. Juru Bicara Militer Letkol Ahmed Mohamed Aly membantah rumor pengunduran diri Jenderal Al Sisi tersebut.

Bantahan juga muncul dari Istana Al Ettihadiyah melalui Juru Bicara Presiden, Yasser Aly. Rumor pun mereda setelah pada Jumat (22/2) Presiden Moursi menerima Jenderal Al Sisi di Istana Ettihadiyah.

Oposisi Tolak Dialog dan Boikot Pemilu Parlemen

Sementara itu, Dialog Nasional bertema "Dialog untuk Jaminan Pemilu Bersih" yang diprakarsai Presiden Moursi itu dihadiri 13 Partai Politik termasuk Partai Kebebasan dan Keadilan -- sayap politik Ikhwanul Muslimin, dan Partai Al Nur -- sayap politik Salafi. Kedua partai kubu Islam tersebut pada Pemilu legislatif tahun lalu memenangkan 70 persen suara pemilih.

Adapun sejumlah partai oposisi termasuk "Front Penyelamat Bangsa (National Salvation Front/NSF)" memboikot dialog nasional tersebut. NSF beranggotakan tokoh-tokoh oposisi utama seperti Mohamed Elbaredai, dan dua mantan calon presiden yang dikalahkan Moursi, yaitu Amr Moussa dan Hamdun Sibahi.

Pemilu parlemen dijadwalkan akan berlangsung empat tahap yang dimulai pada 22 April mendatang. Sedianya tahap awal pemilu itu dimulai pada 27 April, namun dimajukan atas permintaan Gereja Koptik karena bertepatan dengan hari libur umat Koptik.

Presiden Moursi mengungkapkan, sejumlah pemantau lokal dan internasional termasuk Uni Eropa dan Carter Center, AS, telah menyatakan kesediaannya untuk memantau pemilu legislatif tersebut.

Front Penyelamatan Nasional Mesir menolak ajakan Presiden Muhammad Mursi untuk berunding dan bahkan menyatakan akan memboikot pemilu parlemen mendatang. Alalam (26/2) melaporkan, Front Penyelamatan Nasional Mesir dalam konferensi persnya mengklaim mengingat pemerintah Mesir tidak netral, maka tidak ada jaminan bahwa pemilu parlemen akan berlangsung transparan.

Front tersebut menolak usulan Presiden Mesir Muhammad Mursi untuk berunding dan menilai pemerintah tidak mampu serta lebih baik mengundurkan diri. Tidak hanya itu, Front tersebut juga menilai pelaksanaan pemilu bertentangan dengan undang-undang dasar.

 Namun di lain pihak, juru bicara Ikhwanul Muslimin, menilai keputusan Front Penyelamatan Nasional untuk memboikot pemilu parlemen itu sama artinya dengan bunuh diri politik dan terkucilnya kelompok tersebut dari kancah politik Mesir di masa mendatang.

Red : Agusdin
Sumber : ant/irib

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar