Kenapa Para Pejabat dan Politisi Korupsi ?

Kaum muslimin rahimakumullah,

Allah SWT berfirman: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran 161).

Kaum muslimin rahimakumullah,


Allah SWT dalam ayat di atas menegaskan bahwa tidak mungkin bagi Nabi saw. melakukan tindakan pengkhianatan dalam urusan harta rampasan perang. Harta rampasan perang adalah harta amanat dimana Nabi saw. punya hak seperlima sedangkan kaum muslimin yang ikut berperang memiliki hak empat perlima (QS. Al Anfal 41). Ayat di atas merupakan klarifikasi dari Allah SWT atas tuduhan sebagian orang bahwa ada salah satu harta rampasan perang Badar diambil oleh Nabi saw.  

Kaum muslimin rahimakumullah,

Lalu Allah SWT memberikan peringatan kepada siapapun yang melakukan korupsi atau pengkhianatan atas harta yang diberikan wewenang kepadanya untuk mengaturnya, bahwa harta yang dikorupsinya itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat sebagai barang bukti dari korupsi dan pengkhianatannya. Dalam sebuah hadits baginda Rasulullah saw bersabda:

Wahai manusia, siapa saja di antara kalian yang bekerja untuk kami (sebagai pejabat atau pegawai negara) lalu dia menyembunyikan darinya harta negara sebatang jarum atau lebih besar darinya, maka dia seorang koruptor (pengkhianat) diaman dia akan datang pada hari kiamat mebawa barang yang dikorupsinya itu”.
(Sahih Ibn Hibban). 

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa sebagai risalah Allah SWT yang sempurna (QS. Al Maidah 3) Islam telah mengatur masalah sikap pejabat, yakni tidak boleh korupsi, harus amanah dalam jabatannya, tidak boleh mengambil apa yang bukan haknya, yaitu kompensasi dan fasilitas yang sudah ditetapkan. 
 
Kaum muslimin rahimakumullah,


Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa kita analisis kenapa hari ini para pejabat di NKRI yang penduduknya mayoritas muslim begitu banyak yang melakukan tindakan korupsi, baik dari kalangan pejabat pemerintah, wakil rakyat, bahkan pejabat penegak hukum sendiri. Sudah banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK, namun tidak menyurutkan keberanian mereka melakukan korupsi.  

Kaum muslimin rahimakumullah,

Kenapa korupsi marak serta berurat berakar? Pertama, sikap mendasar dalam pemerintahan di NKRI yang paling mempengaruhi tindakan korupsi adalah sikap dan cara pandang sekuler yang memisahkan agama dari negara. Dalam kehidupan pribadi boleh jadi mereka tampak salih, seperti rajin sholat, shaum, dan haji/umroh. Namun dalam menjalankan tugas mereka tidak mau bawa-bawa agama dalam pemerintahan. Sehingga ayat-ayat dan hadits yang melarang dan mengancam tindakan korupsi di atas tidak mereka jadikan patokan dalam menjalankan jabatannya. Mereka hanya takut kepada aparat hukum. Maka kalau mereka mampu mengelabui aparat hukum, atau cincai, atau berteman, atau apalagi mereka adalah pejabat alias aparat hukum itu sendiri, maka mereka tidak takut melakukan korupsi....Inilah yang membuat marak korupsi, bahkan korupsi berjamaah! Na’udzubillahi mindzalik!

Padahal bagi kaum muslim, bersikap sekuler dalam pemerintahan membuat yang bersangkutan terperosok dalam sikap seperti orang-orang Yahudi, yakni menerima sebagian  dari Kitabullah dan menolak sebagian lain dari Kitabullah yang tentu ujungnya adalah kenistaan dalam kehidupan dunia, dan azab hari kiamat .... (QS. Al Baqarah 85).

Kedua, sikap korup ini juga telah dibentuk secara sistemik sejak zaman Orde Baru yang  mengantek kepada Amerika melalui sekelompok ekonom “Mafia Berkeley” yang menguasai otoritas ekonomi keuangan. Mereka inilah yang menukangi arah pembangunan ekonomi di Indonesia untuk kepentingan AS. Berkaitan dengan itu korupsi dibuat untuk memperlancar penguasaan ekonomi oleh AS di Indonesia. Ini bisa kita lihat dari pengakuan dari seorang Economic Hitman (Perusak Ekonomi) yang tidak segan-segan menggunakan penyuapan bahkan penggermoan dan seks untuk memperlancar operasi tersebut. (lihat John Perkins, Confessions of An Economic Hit Man). 

Ketiga, setelah tumbangnya Orde Baru tahun 1998, NKRI masuk dalam tahap demokratisasi dan liberalisasi. Dalam periode ini kekuasaan disebar ke berbagai lembaga negara. Pemerintah menjadi lemah, DPR menjadi kuat, muncul MK, KPK, dan berbagai komisi lainnya. Namun, alih-alih menghilangkan korupsi yang menjadi alasan ditumbangkannya rezim Orde Baru, justru korupsi semakin merajalela dan berbagai lembaga politik justru dikuasai oleh kader-kader pejabat zaman Orba. Politik liberal berbiaya tinggi ini justru menjadi sebab utama maraknya korupsi yang susah sekali diberantas. Sepuluh tahun keberadaan KPK sampai hari ini, meskipun tangkapannya sudah lumayan banyak, tapi belum menghilangkan korupsi secara signifikan; belum mencabut korupsi hingga ke akar-akarnya; dan belum melepaskan Indonesia dari kelompok negara terkorup!

Kaum muslimin rahimakumullah,


Untuk mengakhiri korupsi di negeri ini, dilakukan langkah-langkah darurat berikut:

Pertama, taubatan nasuha, taubat yang yang sebenarnya kepada Allah SWT yang harus dilakukan oleh Presiden dan seluruh pejabat, wakil rakyat dan aparat hukum, untuk komitmen mengakhiri korupsi dan mengembalikan kehidupan politik pemerintahan dengan berpegang kepada hukum syariat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. 

Kedua, menghentikan sistem politik demokrasi liberal yang berbiaya tinggi.  Artinya, sistem pilkada hingga pilpres dibatalkan dan dikembalikan kepada sistem perwakilan. Para wakil rakyat pun tidak dipilih sekedar mengandalkan suara terbanyak hingga artis beken menang, tapi benar-benar sebagai wakil rakyat, yang dipilih oleh para ulama dan pemuka masyarakat yang tahu betul apa yang maslahat buat rakyat. Dengan sistem ini biaya politik menjadi sangat murah.  Pejabat pemerintah  yang dipilih dengan cara musyawarah para ulama dan tokoh masyarakat itu tidak ada beban mengembalikan modal pencalonan yang yang sangat tinggi yang menjadi biang keladi korupsi hari ini. 

Ketiga, pemerintah harus menata ulang pengelolaan sumber daya alam yang ada agar benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarya kemakmuran rakyat dengan mewujudkan sistem pendidikan gratis hingga PT, kesehatan gartis untuk segala macam penyakit dan penginapan di rumah sakit, dan jaminan keamanan gratis untuk rakyat dengan polisi dan aparat keamanan yang benar-benar menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat.

Kaum muslimin rahimakumullah,


Tiga poin di atas mungkin dilakukan dengan melakukan langkah terobosan (extra ordinary) dari pemerintah, dengan memutihkan seluruh perkara korupsi selama ini dengan catatan hasil korupsi dikembalikan kepada negara sebagai modal pembangunan. Ketentuan ini bisa dilakukan dengan cara pengusutan harta pejabat, mantan pejabat publik, serta para konglimerat lalu melakukan pengadilan dengan pembuktian terbalik. Harta yang dicurigai hasil KKN disita oleh negara.     

Kaum muslimin rahimakumullah,

Allah SWT melarang siapapun, baik pejabat maupun pengusaha dan siapapun warga negara memakan harta milik pihak lain dengan cara batil. Karena itu semua hakikatnya adalah api neraka yang akan membakar siapa yang mengambil harta batil itu. Allah SWT berfirman:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah 188)

Baarakallahu lii walakum...

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar