Hukum Asuransi Menurut Syariah Islam

Diasuh oleh:
Ust. Muhammad Muafa, M.Pd
Pengasuh Pondok Pesantren IRTAQI, Malang, Jawa Timur


Pertanyaan :

Assalamu'alaikum.wr.wb. Bagaimana hukum asuransi dan investasi melalui BNI Syariah Insurence. Dalam hal ini MUI dari keterangannya menghalalkannya. Terus terang kami belum tahu banyak. Bagaimana hukumnya dan dasar-dasar pemikirannya. Terima kasih atas perhatiannya.

Ika Racmadhani Kurniawan
Niten RT. 04 Trirenggo, Bantul, Yogyakarta
Email : dhany.sig@gmail.com

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Asuransi dengan segala jenis dan istilahnya, termasuk apa yang diistilahkan dengan asuransi Syariah adalah akad batil karena dua sebab;

Pertama; Ma’qud ‘alaih (obyek akad)nya tidak Syar’i

Kedua; Tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad dhoman (jaminan) yang syar’i.

Asuransi banyak jenis dan macamnya. Ada asuransi kematian, kebakaran, kecelakaan, kesehatan dan sebagainya. Yang jelas dari semua jenis dan macam asuransi tersebut, semua adalah jenis akad (transaksi antara dua pihak) bukan tashorruf (tindakan individual yang tidak melibatkan dan mengikat pihak lain).

Asuransi adalah akad antara perusahaan asuransi (sebagai pihak penanggung) dengan pihak yang mengasuransikan (sebagai pihak tertanggung). Pihak tertanggung meminta pihak penanggung untuk memberi janji agar mengganti barang yang diasuransikan atau harganya dalam kondisi barang yang diasuransikan itu rusak/hilang, atau memberi sejumlah uang tertentu jika yang diasuransikan adalah kematian dan semisalnya. Pihak penanggung menerima hal tersebut dengan syarat pihak tertanggung menyerahkan sejumlah uang tertentu yang disebut dengan istilah premi, dan menetapkan cara pembayaran premi tersebut serta syarat-syarat lain yang disepakati kedua belah pihak. 

Dengan fakta ini bisa difahami bahwa asuransi adalah akad, karena mengandung unsur ijab dan qobul dari kedua belah pihak yang telah bersepakat dengan syarat-syarat asuransi. Akad tersebut tergolong akad maly (finansial) sebagaimana akad jual beli dan syirkah (perseroan) yang diarahkan untuk bisnis dan pengembangan harta, bukan sekedar akad tabarru’ (pemberian cuma-cuma) sebagaimana akad hibah, hadiah dan semisalnya.

Oleh karena asuransi adalah akad, maka agar bisa dinilai sah secara syar’i maka akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat akad yang syar’i. Akad syar’i harus terjadi pada ‘ain (barang) atau manfa’ah (jasa), artinya ma’qud ‘alaih (obyek akad) dalam sebuah akad yang syar’i harus berupa ‘ain atau  manfa’ah. Jika akad tidak terjadi pada ‘ain atau manfa’ah, maka akad tersebut batil  karena terjadi pada sesuatu yang  tidak membuatnya disebut akad secara syar’i. Ma’qud ‘alaih pada sebuah akad bisa terjadi pada ‘ain dengan disertai kompensasi seperti pada akad jual beli, bisa juga terjadi pada ‘ain tanpa kompensasi misalnya akad hibah. Ma’qud ‘alaih pada sebuah akad juga bisa terjadi pada manfa’ah dengan disertai kompensasi seperti akad Ijaroh, bisa juga terjadi pada manfa’ah tanpa disertai kompensasi seperti akad ‘ariyyah (meminjam barang). Semuanya adalah akad yang terjadi pada ‘ain atau manfa’ah.

Adapun asuransi, Ma’qud ‘alaihnya bukan ‘Ain juga bukan Manfa’ah. Akad asuransi terjadi pada تَعَهُّدٌ (janji) dari pihak penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) atau ضَمَانٌ (jaminan). Janji dan jaminan yang dimaksud adalah janji dan jaminan untuk mengganti barang yang rusak/hilang atau mengganti harganya atau janji dan jaminan menyerahkan sejumlah uang tertentu pada saat terjadi peristiwa yang membuat pihak tertanggung berhak mengajukan klaim asuransi. Dengan kata lain Ma’qud ‘Alaih pad Akad asuransi adalah تَعَهُّدٌ (janji) atau ضَمَانٌ )jaminan( bukan ‘Ain dan bukan pula Manfa’ah. Janji atau jaminan ini bukan ‘Ain karena tidak bisa dikonsumsi atau diambil jasanya, juga bukan Manfa’ah karena zat Janji/jaminan itu tidak bisa diambil manfaatnya baik dengan upah maupun dengan pinjaman. Adanya kemungkinan diperolehnya uang/harta berdasarkan janji/jaminan ini tidak membuat janji/jaminan itu disebut Manfa’ah, karena kemungkinan diperolehnya uang tersebut bukan لاَزِمُ التَّعَهُّدِ  (sesuatu yang secara pasti melekat pada janji sebagai bagian yang tak terpisahkan) juga bukan لاَزِمُ الضَّمَانِ (sesuatu yang secara pasti melekat pada jaminan sebagai bagian yang tak terpisahkan). Lagipula, Manfaa’ah sesuatu selalu melekat pada ‘Ain seperti Manfa’ah sepeda yang melekat pada ‘Ain sepeda dan Manfa’ah mencukur rambut yang melekat pada tukang cukur. Adapun janji/jaminan maka ia tidak bisa disebut Manfa’ah karena tidak melekat pada ‘Ain. Atas dasar ini maka  Akad asuransi adalah batil karena Ma’qud ‘alaihnya bukan ‘Ain juga bukan Manfa’ah. Ini adalah penjelasan alasan yang pertama.

Adapun penjelasan alasan yang kedua, sesungguhnya perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung memberikan janji/jaminan kepada pihak tertanggung dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dengan adanya janji ini, maka dalam pembahasan fikih Islam, Akad ini termasuk pembahasan Dhoman (jaminan). Karena itu, jika Akad asuransi tidak memenuhi syarat dan ketentuan Akad dhoman, maka Akad asuransi tersebut adalah Akad yang batil.

Setiap akad dhoman mengharuskan terealisasinya sejumlah unsur yaitu ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ (penggabungan sebuah tanggungan kepada tanggungan yang lain), ada حَقٌّ وَاجِبٌ (hak yang wajib ditunaikan), ada ضَامِنٌ (penjamin), مَضْمُوْنٌ عَنْهُ (yang dijamin), dan مَضْمُوْنٌ لَهُ (yang menerima uang jaminan), dan tidak ada مُعَاوَضَةٌ (pertukaran kompensasi yang bersifat finansial). Contoh Dhoman yang dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW terlukis pada riwayat berikut;


سنن أبى داود - م (3/ 252)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِىَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ « أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ». قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ. قَالَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

“Dari Jabir beliau berkata; Rasulullah SAW tidak menshalati seseorang yang mati meninggalkan hutang. kemudian ada mayit yang didatangkan lalu nabi bertanya; “Apakah dia punya hutang?” mereka (para Shahabat) menjawab; “ya, dua dinar”. Nabi bersabda;’ Shalatilah kawan kalian”. Maka Abu Qotadah Al-Anshory berkata; Dua dinar itu tanggunganku wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah SAW menshalatinya” (H.R. Abu Dawud)

 Pada peristiwa yang dikandung dalam riwayat diatas, semua unsur-unsur Dhoman telah terpenuhi. Unsur  ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ (penggabungan sebuah tanggungan kepada tanggungan yang lain) telah terpenuhi karena Abu Qotadah Al-Anshory dengan jaminan yang beliau berikan kepada mayit berarti telah menggabung tanggungan mayit dengan tanggungan beliau. Unsur  حَقٌّ وَاجِبٌ (hak yang wajib ditunaikan) juga telah terpenuhi, karena mayit yang ditanggung oleh Abu Qotadah jelas memiliki hutang dua dinar. Hutang wajib dibayar, dan ini menunjukkan ada hak yang wajib ditanggung. Unsur  ضَامِنٌ (penjamin), مَضْمُوْنٌ عَنْهُ (yang dijamin), dan مَضْمُوْنٌ لَهُ (yang menerima uang jaminan) juga telah terealisasi. Penjaminnya adalah Abu Qotadah Al-Anshory, yang dijamin adalah mayit sementara yang menerima uang jaminan adalah pihak yang menghutangi mayit tersebut.  Tidak ada مُعَاوَضَةٌ (pertukaran kompensasi yang bersifat finansial) juga terealisasi karena Abu Qotadah ketika menjamin hutang mayit beliau tidak bermaksud berbisnis atau mengembangkan harta sehingga meminta kompensasi uang/jasa.

Akad asuransi tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Dhoman ini. Dalam Akad asuransi tidak ada ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ (penggabungan sebuah tanggungan kepada tanggungan yang lain), juga tidak ada حَقٌّ وَاجِبٌ (hak yang wajib ditunaikan). Perusahaan asuransi bisa dianggap sebagai  ضَامِنٌ (penjamin), sementara pihak yang mengasuransikan (tertanggung) bisa dinggap  مَضْمُوْنٌ لَهُ (yang menerima uang jaminan),tapi justru مَضْمُوْنٌ عَنْهُ (yang dijamin) adalah pihak yang tidak ada. Akad asuransi juga mengandung unsur  مُعَاوَضَةٌ (pertukaran kompensasi yang bersifat finansial) karena perusahaan asuransi meminta pembayaran premi sebelum bersedia memberikan sejumlah uang pada saat klaim diajukan. Dengan dilanggarnya syarat dan ketentuan Dhoman ini maka bisa dikatakan bahwa Akad asuransi adalah Akad  jaminan yang batil.

Dengan demikian alasan utama menggolongkan Akad asuransi sebagai Akad yang batil yang membuat perolehan harta yang didapat dari Akad itu terkategori harta haram ada dua yaitu Pertama; Ma’qud ‘Alaih (obyek Akad)nya tidak Syar’i dan Kedua; Tidak memenuhi rukun dan syarat sah Akad dhoman (jaminan) yang Syar’i.

Adapun alasan sebagian orang yang menghalalkan asuransi dengan argumen bahwa asuransi dianggap bermanfaat dan ada maslahat, hukum asal adalah mubah  selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka sesuatu tetap dihukumi mubah,kaidah  “Ad-Dhorurot Tubihul Mahdzurot (darurat memubahkan yang haram), fenomena bahwa asuransi telah menjadi tradisi, asuransi dipandang semakna dengan akad Mudhorobah, sama dg Akad Wila-ul Muwalat, sama dengan janji yang mengikat, sama dengan Dhoman Majhul, sama dengan sistem pensiun, sama dengan sistem ‘Aqilah yang menanggung denda, sama dengan Akad Hirosah,sama dengan Akad titipan dan lain sebagainya, maka semuanya adalah alasan yang tidak bisa diterima, karena semua alasan itu adalah alasan-alasan maslahat atau bentuk menqiyaskan (analogi) yang tidak memenuhi syarat-syarat qiyas dalam ushul fikih. Maslahat bukan dalil, karena itu maslahat tidak bisa menjadi dasar kehalalan sesuatu. Qiyas yang tidak sesuatu dengan kaidah qiyas juga tidak bisa menjadi dalil, karena lebih bersifat justifikasi hukum, bukan istinbath hukum yang Syar’i.

Sebagian kaum muslimin menjelaskan keharaman asuransi dari sisi kedekatannya dengan unsur penipuan, riba dan judi. Argumentasinya; dengan mengasumsikan bahwa resiko yang diperkirakan tidak pernah terjadi maka pihak penanggung (perusahaan asuransi) telah mengambil harta pihak tertanggung dengan cara tidak haq yang dekat dengan unsur penipuan. Sementara jika setelah penyetoran premi dan penandatangan polis kemudian resiko yang diperhitungkan langsung terjadi, maka pihak tertanggung langsung berhak mendapatkan uang klaim yang jumlahnya bisa berlipat-lipat dari uang premi yang disetorkan. Perolehan uang ini menjadi dekat dengan riba dan judi karena mirip Akad Shorf (pertukaran uang) sejenis yang jumlahnya tidak setara atau bermain togel yang menyetorkan sejumlah uang kecil kemudian mendapatkan jumlah uang yang besar dalam waktu singkat.

Uang yang diterima pihak tertanggung tidak bisa disebut keuntungan Syirkah (perseroan), karena pada saat pihak tertanggung menyerahkan premi Akadnya bukan Akad Syirkah dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Syirkah dalam Islam. Tidak bisa juga disebut uang titipan karena pada saat saat pihak tertanggung menyerahkan premi, Akadnya bukan Akad Wadi’ah dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Wadi’ah dalam Islam.

Demikianlah hukum asuransi. Sejumlah ulama kontemporer seperti Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahroh telah menegaskan keharaman Asuransi. Sejumlah lembaga fatwa besar seperti Majma’ Al-Fiqhi Al-Islamy dan  Majlis Al-Qodho’ Al-A’la juga menegaskan keharamannya. Pembahasan cukup mendetail yang bermanfaat dijadikan salah satu referensi adalah kitab karangan Sulaiaman bin Ibrahim bin Tsunyan berjudul “At-Ta’min Wa Ahkamuhu” (Asuransi dan hukum-hukumnya). Kitab ini lumayan tebal, sekitar 400 halaman. Semoga bermanfaat.

Wallahua’lam.




 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar