Ketika Polisi Mulai Berpolitik

01 Februari 15:15 | Dilihat : 2355
Ketika Polisi Mulai Berpolitik Ilustrasi: Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan (kedua dari kanan) bersama LSM GMBI.


Suasana hiruk-pikuk belakangan ini tampaknya akan bertambah seru. Betulkah polisi sekarang main politik?
 
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya sedang gundah sekarang ini. Soalnya, Senin, 30 Januari lalu, Mabes Polri memanggil dan memeriksa Nyonya Silviana MurnI. Silvi (begitu Walikota Jakarta Pusat 2008 – 2010 itu biasa dipanggil) diperiksa Bareskrim Polri berkaitan dengan kasus korupsi dalam pembangunan Masjid Al-Fauz (berbiaya sekitar Rp 30 milyar dari APBD DKI Jakarta) yang terletak di komplek kantor Walikota Jakarta Pusat.
 
Masjid itu dibangun pada waktu Silvi menjabat Walikota di sana. ‘’Ada kerugian negara karena ketidak-sesuaian spesifikasi kontrak dengan apa yang dibangun,’’ kata Komjen Aridono Sukmanto, Kepala Bareskrim Polri kepada wartawan.
 
Padahal Nyonya Silviana Murni adalah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono untuk pemilihan Gubernur Jakarta, Februari mendatang. Putra sulung mantan Presiden SBY itu sebagai calon gubernur dan Silviana jadi calon wakil gubernur.
 
Pasangan dengan nomor urut satu itu akan bertarung dengan nomor urut dua, pasangan petahana Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, serta nomor urut tiga Anis Baswedan – Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra dan PKS.. Sejauh ini nampaknya pasangan Anis – Sandiaga paling favorit, disusul Agus – Silvi.
 
Bagi Agus, pertarungan ini tak main-main. Coba, untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta, ia telah mengundurkan diri dari dinas militer. Pangkat mayor Angkatan Darat dan jabatan Komandan Batalyon yang waktu itu disandangnya, telah dia tinggalkan demi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta.
 
Maka tindakan polisi memeriksa  Nyonya Silviana Murni itu membuat kecewa  Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, salah satu partai yang mengusung pencalonan Agus Yudhoyono – Silviana Murni.  Agus  melihat pemeriksaan Silviana oleh polisi seperti dicari-cari, tapi bagaimana pun itu akan berdampak pada pencalonan Silvi sebagai Wakil Gubernur Jakarta.
 
LAIN RIZIEQ, LAIN MEGAWATI
 
Apalagi sebelum ini, polisi sudah memanggil dan memeriksa Silvi untuk kasus penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi DKI Jakarta.  Ternyata setelah pemeriksaan baru ketahuan bahwa yang dimaksud dana Bansos itu adalah dana hibah untuk keperluan Pramuka, yang penggunaannya semua tak ada masalah.
 
 Kepada polisi waktu itu, Nyonya Silvi menunjukkan Surat Keputusan Gubernur DKI untuk penggunaan dana itu yang ditanda-tangani Jokowi, pada waktu itu sebagai Gubenur DKI. Setelah melihat surat Jokowi itu tentulah para juru periksa polisi muindur teratur. Tapi kemudian Silvi kembali lagi dipanggil, kali ini untuk kasus pembangunan Masjid Al-Fauz. Dengan kata lain, Silvi tampak seperti jadi ‘’target’’ polisi.
 
Padahal menurut Silvi pada masa pembangunan masjid itu di tahun 2010, dia tak aktif sebagai Walikota selama 8 bulan karena mengikuti pendidikan di Lemhanas Jakarta. Begitu pendidikannya selesai, dia dipindah tugas ke tempat lain.
 
Tapi ‘’target’’ utama polisi tampaknya adalah Habib Rizieq Syihab, pimpinan puncak Ormas Front Pembela Islam (FPI).  Bermacam tuduhan pidana tampaknya sekarang disiapkan untuk Rizieq. Mulai dari yang seram-seram seperti penistaan terhadap dasar dan lambang negara, sampai tindakan kriminal merampas tanah negara, dan menuduh uang rupiah yang baru menggunakan simbol palu-arit PKI.
 
Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Charliyan tampaknya paling bersemangat  ingin ‘’menjerat’’ sang ulama top Indonesia yang terbukti mampu mengumpulkan jutaan ummat di Monas, sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan siapa pun di Indonesia selama ini.
 
Charlian dengan bersemangat mengungkapkan bahwa Riziek diadukan orang ke Polda Jawa Barat telah merampas tanah Perum Perhutani di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Di areal itulah kemudian Rizieq membangun pesantren.
 
Anehnya, setelah sang Kapolda yang pernah jadi pengurus Ormas anti-FPI itu, menuduh Habib Rizieq, tiba-tiba muncul  Asep Dedi Mulyadi, pimpinan Perhutani setempat, membantah Kapolda itu.  
 
Menurut Asep, tak mungkin Rizieq menggarap tanah Perhutani untuk pembangunan pesantrennya sebab letak pesantren dan kawasan hutan Perhutani itu dibatasi oleh jalan raya Bogor – Puncak. ‘’Hutan perhutani berada di sebelah kiri jalan raya, sedangkan Pesantren di sebelah kanan jalan,’’kata Asep.
 
Anehnya, Kapolda Anton Charliyan yang semula menggebu-gebu menuding Rizieq kini hanya diam. Dia tak minta maaf kepada Habib Rizieq atas keterangannya yang menuduh Rizieq dan pesantrennya telah berbuat kriminal sebelumnya. Entah langkah apa lagi yang dia persiapkan untuk Rizieq atau FPI.
 
Tampaknya dari berbagai peristiwa aktual belakangan ini ada kecendrungan polisi  ‘’ingin’’ bermain politik seperti yang dilakukan ABRI dulu di zaman Orde Baru. Harap diingat di zaman itu di bawah pimpinan Presiden Soeharto, polisi memang terlibat politik sebagai bagian dari ABRI.
 
Dari kaca mata itu bisa dilihat betapa perlakuan polisi kepada Habib Rizieq yang pimpinan FPI sangat berbeda dengan Megawati yang Ketua Umum PDIP. Mega belum sekali pun dipanggil polisi meski pun pidatonya pada perayaan ulang tahun PDIP Januari lalu, dianggap banyak orang telah menyerempet hukum, karena dianggap telah menista Islam, agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia. Padahal  karena pidato itu sudah ada anggota masyarakat  atau LSM yang melaporkan Megawati ke polisi. [AMRAN NASUTION]
0 Komentar