Formalisasi Syariat dengan Inside Legal Theory

22 Januari 06:49 | Dilihat : 1119
Formalisasi Syariat dengan Inside Legal Theory Ilustrasi

 

Upaya formalisasi syariat merupakan hak konstitusional umat Islam  berdasarkan  Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.  Hak konstitusional tersebut perlu kita perjuangkan kembali untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. 
 
Selama ini yang menjadi kendala formalisasi syariat Islam adalah adanya  tuduhan  pelanggaran  prinsip kebinekaan/ keberagamaan dari orang-orang yang tidak memahami hakikat konstitusi. Untuk menepis tuduhan tersebut,  penulis menawarkan  strategi yang tidak mungkin terbantahkan, yaitu dengan pendekatan Inside Legal Theory. Melalui pendekatan ini, formalisasi syariat Islam tidak perlu menunggu persetujuan umat lain.
 
Inside Legal Theory adalah teori pemberlakuan hukum secara internal bagi umatnya masing-masing. Melalui teori ini, umat Islam bisa menuntut hak-hak konstitusionalnya untuk memformalkan syariat Islam tanpa ada intervesi agama lain. Adanya upaya intervensi/ penolakan dapat dikenakan tuntutan sebagai pelanggaran konstitusi. Begitu pula sebaliknya, umat lain dipersilahkan memformalkan hukum agamanya jika memang mereka memiliki konsepnya. Kemudian jika ada pertentangan antara hukum agama satu dengan lainnya, dapat diselesaikan melalui diuji materi secara ilmiah  di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. 
 
Berlakuanya Inside Legal Theory tidaklah bertentangan dengan al-Quran. Allah berfirman: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan (hukum) dan jalan yang terang” (QS. Al-Maidah[5]: 48). Artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan hukum bagi masing-masing agama samawi (taurat dan injil). 
 
Hukum-hukum tersebut kemudian disempurnakan dalam kitab suci al-Quran untuk diberlakukan kepada seluruh umat manusia. Hukum yang digali dari al-Qur’an inilah yang kemudian menjadi hukum materil  yang berlaku bagi internal umat Muslim. 
 
Melalui pendekatan ini, mari kita perjuangkan kembali hak-hak konstitusional umat Islam untuk kemaslahatan Indonesia tanpa harus berdebat dengan mereka yang memiliki keyakinan lain. 
 
Burhanuddin S.
Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
1 Komentar