Habib Rizieq: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Polisi

12 Januari 06:36 | Dilihat : 14922
Habib Rizieq: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Polisi Habib Rizieq saat wawancara usai pertemuan dengan pimpinan DPR di Jakarta. (foto: suara islam)
Jakarta (SI Online) - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab akan memenuhi panggilan Polda Jawa Barat, Kamis (12/1/2017). Habib Rizieq akan diperiksa terkait kasus dugaan penodaan terhadap Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati.
 
"Saya siap hadir dan saya akan datang tetapi saya minta keadilan hukum," ujar Habib Rizieq usai pertemuan dengan pimpinan DPR di Senayan Jakarta, Rabu (11/1).
 
Ia menyayangkan pihak kepolisian begitu cepat jika terlapor para ulama dan aktivis Islam. Sementara jika kasus lain itu lambat bahkan dihentikan perkaranya. Ia mencontohkan kasus penistaan agama terhadap Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP-3) dalam kasus tersebut. 
 
"Di Polda Jabar ada tiga pelaporan terhadap Bupati Purwakarta oleh para ulama terkait kasus penistaan agama tetapi setiap pelaporan di SP-3, sampai tiga kali. Lalu ada laporan di Mabes Polri kepada Sukmawati tentang pemalsuan ijazah, tetapi kok tidak masuk ke pengadilan? ini ada apa?" tanya Habib.
 
Menurutnya, kedua kasus tersebut adalah persoalan serius, tetapi kenapa tidak ditindak. "Giliran saya yang dituduh, itu polisi begitu sigapnya," jelasnya.
 
"Jadi jangan sampai ini negara hukum dijadikan negara selera polisi. Jadi kalau polisi selera langsung diproses. Ini bukan negara polisi, ini negara hukum," tambahnya. 
 
Oleh karena itu, kata Habib Rizieq, kami minta kepada Kapolri untuk menertibkan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar yang telah menyalahi jabatannya. "Jadi tidak bisa polisi seenaknya memanggil-manggil orang, menangkap seseorang sesuai selera mereka. "Kita negara hukum punya undang-undang, semua harus ada argumentasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.
 
red: adhila
0 Komentar