Diskusi Daina : Kembali ke UUD 1945 Harus Cermat Konsepsinya

11 Januari 21:17 | Dilihat : 1124
Diskusi Daina :  Kembali ke UUD 1945 Harus Cermat Konsepsinya Panel Diskusi Da'ina : Kembali ke UUD 1945

Jakarta (SI Online) – Diskursus ‘Kembali Ke UUD 1945’ masih terus menjadi wacana bagi masyarakat. Karenanya, Da’ina (Dapur Da’i Nusantara) – sebuah badan otonom Partai Bulan Bintang - menggelar Panel Diskusi : 'Kembali Ke UUD 1945', Rabu 11 Januari, dengan menampilkan nara sumber  Dr. Margarito Kamis, Irjen Pol (pur) Anton Tabah,  Dr. HMS Kaban, dan Sahar L. Hasan.  Hadirin dari berbagai kalangan memenuhi Aula Utama Markas Partai Bulan Bintang, Pasar Minggu,  tempat diskusi berlangsung. Diskusi diawali dengan kalam ilahi oleh Samsude

Ketua Umum Da’ina Drs Masrur Anhar dalam sambutan pembukaan  menegaskan bahwa paska reformasi, Amandemen UUD 1945  dirasakan sudah kebablasan, sehingga banyak masyarakat merasa perlunya kembali ke UUD 1945.

Namun wacana ini terasa masih mengambang dan memerlukan pendalaman : “Karenanya, para pakar sudah semestinya mendiskusikan secara serius masalah kembali Ke UUD 1945 ini. Da’ina hanya menginisasi dan merasa pentingnya diskusi para ahli terkait ‘Kembali ke UUD 1945.’

Da’ina, tegas Masrur, tugas pokoknya sebenarnya  fokus mengadakan pelatihan-pelatihan dakwah sehingga tercipta kader-kader da’i dan mubaligh yang berbobot : “Namun begitu, da’i dan mubaligh juga harus memahami politik dan hukum yang aktual yang sedang berlangsung di masyarakat. Termasuk masalah amandemen UUD 1945 yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tujuan  para founding fathers.

Irjen pol Anton Tabah dalam uraiannya menjelaskan bahwa NKRI adalah negara beragama bukan negara sekuler. Dasar negara adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa bukan Pancasila karena
Pancasila adalah ideologi negara.

Senioren HMI Sahar L Hasan menjelaskan bahwa akibat amandemen UUD 1945, maka sekarang ini tidak ada lembaga tinggi negara sebagai lembaga puncak. Kalau dulu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Sekarang tidak ada lagi.

Sementara menurut ahli hukum tata negara Dr. Margarito Kamis, masalah bukan ada tidaknya lembaga tertinggi negara.. Margarito  mengulas persoalan “Kembali ke UUD 1945” secara lebih mendalam. “Kalau manusianya sudah sangat transaksional, semakin tinggi kewenangan lembaga tinggi negara, semakin dahsyat transaksionalnya”.

Menurut Margarito persoalan bukan semata keharusan kembali kepada UUD 1945 yang sudah terlanjur diamandemen kebablasan.  “Persoalan utamanya adalah karakter manusia yang melaksanakan UUD tersebut. Sebagus apapun UUD dibuat kalau manusianya nggak benar  hasilnya akan sama saja”.

MS Kaban sebagai pembicara terakhir menyetujui pendapat Margaritho. Wacana Kembali Ke UUD 1945 perlu dicermati, perlu konsepsi matang yang dirumuskan para ahli.

Red : Agusdin
 

0 Komentar