Kementerian Pertahanan: Siapapun Berhak Ikut Program Bela Negara, Termasuk FPI

Pelatihan Bela Negara anggota Front Pembela Islam (FPI) di Lebak, Banten.


Jakarta (SI Online) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan, setiap Warga Negara Indonesia berhak mengikuti program bela negara, termasuk anggota Front Pembela Islam (FPI).
 
Mengutip Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, Direktur Bela Negara Kemhan, Laksamana Pertama M Faisal menyebutkan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 
Menurut dia, program bela negara yang diselenggarakan Kemhan ini mengacu Rencana Strategi (renstra) Kemhan yang merupakan pelaksanaan dari Nawacita terkait gerakan revolusi mental, yakni membangun karakter.
 
“Jangan diartikan bela negara ini dengan pelatihan militer, tembak menembak dan sebagainya. Melainkan pembangunan kesadaran bela negara atau biasa kita sebut PKBN. Di situ kita menanamkan nila-nila bela negara,” ungkap Faisal, Selasa (10/1/2017), seperti dikutip Sindonews.com.
 
Menurutnya, ada lima nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), yakni cinta Tanah Air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, menyakini Pancasila sebagai ideologi negara.  Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara baik waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, dan memiliki kemampuan awal bela negara.
 
“Sejak 2014-2016 kita sudah kerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi untuk melaksanakan program bela negara. Jadi tidak harus Kemhan tapi bisa juga TNI. Menhan dalam beberapa kesempatan menyatakan akan membentuk 100 juta kader bela negara. Saat ini sudah terbentuk sekitar 60 juta kader bela negara di berbagai daerah,” tuturnya. 
 
Faisal menyebutkan, ada tiga sasaran dalam program Bela Negara. Pertama, lingkungan pendidikan, mulai dari pendidikan formal meliputi, anak usia dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Serta pendidikan nonformal seperti siswa dan para guru. 
 
Kedua, lingkungan pekerjaan. Ketiga, lanjut dia, lingkungan permukiman meliputi, tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sekarang sedang dipermasalahkan.
 
“Walaupun ormas tapi yang dibina orangnya bukan ormasnya. Jadi jangan salahkan program bela negara. Undang-undang melindungi itu. Negara memiliki tanggung jawab memfasilitasi masyarakat yang ingin bela negara. Tidak boleh dibeda-bedakan,” tuturnya. 
 
red: abu faza
 

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar