Maraknya TKA Ilegal dan Kelemahan Sistemik untuk Melindungi Rakyat

04 Januari 07:00 | Dilihat : 1482
 Maraknya TKA Ilegal dan Kelemahan Sistemik untuk Melindungi Rakyat Ilustrasi

 

Cengkeraman penjajah asing makin terasa saja saat ini. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa terhadap 63 Negara tanpa prinsip Resiprokal. Karena kebijakan inilah banyak TKA masuk ke Indonesia, khususnya TKA dari Cina. Bahkan banyak dari mereka tidak memiliki ijin dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Terkait masalah ini banyak dari TKA yang memanfaatkan bebas visa lalu melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Warga Cina yang menanam cabe berbakteri di Bogor, perusahaan investor dari Cina yang bebas mengibarkan bendera, mengubah nama jalan dan bahkan mereka mempersulit akses masuk pihak pemerintah Indonesia ke daerah investasi mereka. Belum lagi TKA sebagai buruh kasar di berbagai proyek besar perusahaan-perusahaan di Indonesia.
 
Kebijakan ini justru akan mengakibatkan dampakyang sangat besar bagi masyarakat Indonesia sendiri, khusunya bagi para TKI. Membanjirnya TKA Ilegal menimbulkan ancaman berkurangnya kesempatan pekerja lokal, bertambahnya angka pengangguran, kerusakan sosial, bahkan membahayakan kedaulatan Negara.  Bukan itu saja masuknya TKA juga mengancam Keluarga dan generasi indonesia saat ini bahkan generasi yang akan datang, dari tatanan masyarakat yang berakibat rusaknya tatanan keluarga akibat makin liberalnya gaya hidup. Meningkatnya perceraian karena banyak pengangguran laki-laki dan masih banyak lainnya.
 
Bukan karena kebijakan ini saja, karena adanya hutang luar negeri pulalah asing semakin mudah menguasai Indonesia. Pemerintah Jokowi juga melakukan pinjaman utang ke Cina sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp520 triliun untuk refinancing sejumlah proyek insfrastuktur yang sebelumnya di danai tiga Bank BUMN. Razim Jokowi yang terlalu sering berhutang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing. Pemberian utang oleh Cina kepada Indonesia tentu tidak gratis. Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus nekerjasama dengan BUMN milik Cina.
 
Jelas sudah bahaya yang mengancam negeri ini!. Kerusakan ini bukanlah sekedar karena para pemimpin yang tidak amanah, tetapi karena memberlakukan sistem yang kapitalisme-liberalisme. Sistem batil inilah yang membuat negeri ini tidak pernah merasakan kemakmuran, justru membuat rakyatnya seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. 
 
Hanya Islam satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini. Islam akan membangun kemandirian umat dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta panuh berkah dari Allah Swt karena dibangun di atas asas ketakwaan. Saat ini kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan sistem politik dan negara dalam Islam. Seharusnya tugas dan peran penguasa dalam Islam adalah melakukan ri’ayah asy-syu’un al-ummah (mengelola urusan umat) dengan cara menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan.” Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.”(HR al-Bukhari dan Muslim).
 
Elis Vitriyani
(Karyawan swasta di Cilacap)
0 Komentar