Aksi 212, Riba Amnesty dan Kebangkitan Ekonomi Umat

Kamis, 29 Desember 2016 - 10:50 WIB | Dilihat : 2783
Aksi 212, Riba Amnesty dan Kebangkitan Ekonomi Umat Ilustrasi: Massa Aksi 212 di kawasan Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. [foto: viva.co.id]

 

Jumat pagi hingga siang, 2 Desember 2016 lalu, kawasan Lapangan Monas memutih. Jutaan umat Islam, konon disebut sampai tujuh juta massa, dari berbagai kalangan dan penjuru Nusantara hadir mengikuti aksi super damai menuntut keadilan atas dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. 
 
Massa yang hadir dalam aksi terbesar selama sejarah NKRI itu sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke atas. Mereka orang-orang mampu, mapan dan berpendidikan tinggi. Para esekutif perusahaan, akademisi, pejabat, dokter, advokat, politisi, anggota DPR, dan beragam profesi lainnya. Bahkan, sebagian dari mereka datang ke Jakarta dengan mencarter pesawat. Di Jakarta, mereka juga menginap di hotel-hotel berkelas. 
 
Pascaaksi, semangat 212 terus membara. Tidak hanya soal penjagaan agama dari penista, tetapi juga merembet ke sektor lain. Salah satunya adalah upaya membangun kemandirian ekonomi. Upaya ini semakin menguat, setelah umat Islam secara bersama-sama sukses memboikot sebuah produk roti yang dinilai tidak “muslim friendly”. Pertemuan dan kesepakatan untuk membangun badan usaha syariah disambut sangat antusias. 
 
Jika umat Islam bersemangat membela Alquran, khususnya Surat Al Maidah ayat 51 terkait larangan Muslim menjadikan orang-rang kafir sebagai pemimpin, pembelaan yang sama seharusnya juga dilakukan terhadap ayat-ayat yang lain. Sebab Alquran adalah satu kesatuan, tidak boleh diambil sebagian dan ditolak sebagian. Bagi orang beriman, tidak ada kata lain selain “sami’na wa atho’na” jika Allah Swt, Al Khalik, telah memerintah atau melarang suatu perkara. 
 
Dalam transaksi keuangan, ayat Alquran yang harus ditegakkan adalah larangan riba dalam QS. Al Baqarah ayat 278. Sehingga momentum 212 harus juga mampu menyadarkan masyarakat untuk meninggalkan riba (bunga bank) dan berhijrah ke sistem keuangan syariah. 
 
Para ulama dan ekonom Muslim telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Ketua Persatuan Ulama Dunia Syeikh Dr Yusuf Al Qaradhawi dalam Fawa’id Al-Bunuk menulis, bunga bank adalah riba yang diharamkan. Pendapat yang sama disampaikan Dr Wahbah Az-Zuhaily dalam Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu. Beliau mengatakan, “bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi’ah, baik bunga tersebut rendah atau berganda.” 
 
Terhadap pendapat yang membeda-bedakan hukum bunga antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, MA Manan dalam bukunya “Teori dan Praktik Ekonomi Islam” (1997) secara cerdas menuliskan, “Jika bunga pada pinjaman konsumtif berbahaya, maka bunga pada pinjaman  produktif lebih berbahaya lagi karena ia merupakan biaya produksi dan mempengaruhi harga. Konsumen yang harus menanggung beban harga yang lebih tinggi itu.” Manan menyimpulkan, riba dalam Alquran dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. 
 
Dalam Al Halal wal Haram fil Islam, Syeikh Al Qaradhawi menyebutkan, jika Islam memperketat urusan riba dan memperkeras keharamannya, sesungguhnya ia bermaksud memelihara kemaslahatan manusia baik mengenai akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya. 
 
Mengutip Imam Ar-Razi dalam kitabnya “At-Tafsir Al-Kabir”, ahli ekonomi syariah Indonesia Muhammad Syafi’i Antonio (Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 2005), menyimpulkan setidaknya ada empat hal yang menjadi hikmah mengapa riba diharamkan. Pertama, riba seperti merampas kekayaan orang lain. Kedua, merusak moralitas. Ketiga, melahirkan benih permusuhan dan kebencian, dan keempat, dengan sistem ribawi kelompok yang kaya akan semakin kaya, yang miskin semakin miskin. 
 
Maka, merupakan momentum yang amat tepat bila saat ini digalakkan program “riba amnesty” alias pengampunan riba, sebagai wujud nyata pertaubatan dari sistem ribawi. Berhenti terlibat dalam transaksi perbankan ribawi, menuju transaksi perbankan yang syar’i. 
 
Apalagi, pada saat yang sama pemerintah juga menggalakkan program “tax amnesty”. Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, program pengampunan pajak selama periode pertama berhasil meraih penerimaan uang tebusan mencapai Rp97,2 triliun. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai Rp4.500 triliun dan repatriasi Rp137 triliun.
 
Mirip dengan program “tax amnesty”, jika program “riba amnesty” ini didukung dan diikuti secara luas oleh masyarakat, hasilnya pasti dahsyat. Apalagi fatwa keharaman bunga bank (interest/fa’idah) pun telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 24 Januari 2004 lalu. 
 
Kembali ke Aksi 212, katakanlah dua juta saja dari jumlah peserta aksi itu menarik dananya dari bank konvensional dan memasukkan ke bank syariah dengan nilai Rp10 juta per orang, dalam waktu singkat perbankan syariah akan menerima dana segar Rp20 triliun. 
 
Nilai ini akan melonjak dengan cepat jika seluruh umat Islam di pelosok Nusantara memiliki kesadaran yang sama. Ujungnya, peran perbankan syariah dalam industri keuangan nasional akan membesar. Market share perbankan syariah akan naik, tidak berkutat di angka lima persen yang seolah menjadi “kutukan” selama ini.
 
Diketahui, per Juni 2016, industri perbankan syariah dikelola oleh 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah, industri ini mengelola 18,31 juta rekening dana masyarakat, melalui kurang lebih 2.557 jaringan kantor di seluruh Indonesia. Telah adanya jaringan perbankan syariah di seluruh wilayah inilah yang juga membuat kebolehan bertransaksi dengan perbankan ribawi dengan alasan dharurat menjadi hilang. 
 
Peluang meningkatkan industri perbankan syariah juga kian terbuka lebar setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Uniknya, KNKS ini menjadi satu-satunya komite yang diketuai langsung oleh Presiden dan wakil ketuanya adalah Wakil Presiden. Komite yang dibentuk Jokowi pada 3 November 2016 lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 itu bakal bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. 
 
Selaras dengan pembentukan KNKS inilah, program “Riba Amnesty” yang digagas oleh kalangan perbankan syariah selayaknya mendapatkan dukungan optimal. Secara mikro program ini sebagai upaya meraih keberkahan dalam kehidupan, dengan jalan meninggalkan riba yang diharamkan; secara makro program ini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Perkonomian umat akan bangkit dengan penuh keberkahan dan kebaikan (hasanah). Insya Allah. []
 
Shodiq Ramadhan
Redaktur Pelaksana Suara Islam Online
0 Komentar