MUI Sumbar Imbau Umat Islam Taati Fatwa

Rabu, 21 Desember 2016 - 19:57 WIB | Dilihat : 2034
 MUI Sumbar Imbau Umat Islam Taati Fatwa Ketua MUI Sumbar, Buya Dr H Gusrizal Gazahar Lc MA


Payakumbuh (SI Online) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat mengimbau umat Islam agar menerima dan menjalankan fatwa yang telah dikeluarkan. Fatwa dari ulama merupakan solusi kehidupan dari berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini.
 
Ketua MUI Sumbar, Buya Dr H Gusrizal Gazahar Lc MA mengibaratkan fatwa MUI bagaikan obat. Mungkin adakalanya obat tersebut terasa pahit. Tapi percayalah, ia akan menjadi penawar dari berbagai penyakit yang dirasakan.
 
"Ambillah fatwa itu. Walaupun ia terkadang terasa pahit namun ia adalah obat yang akan membawa kesehatan dan mengembalikan kesadaran," jelas Buya Gusrizal dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2016).
 
Menurut Buya, saat ini bangsa Indonesia tengah dalam kondisi sakit atau tidak stabil. "Bangsa ini terasa seperti dalam mabuk laut karena diayun gelombang. Pusing dan mual berujung muntah membuat gaduh seluruh penumpang. Walaupun yang mengalami kondisi seperti itu tidak semua penghuni kapal namun yang mencemaskan, mabuk pelayaran itu bukan hanya menimpa penumpang kapal tapi juga menimpa banyak awak kapal bahkan juru mesin dan pengawal kapal pun terjungkal," paparnya.
 
Kondisi kehebohan dan kegaduhan hiruk pikuk terdengar di setiap sudut. Malangnya lagi, sang nahkoda pun tak menyadari kondisi karena ikutan-ikutan atau barangkali dialah yang telah mabuk duluan.
 
 "Apakah arah kapal akan menabrak karang atau karam dilamun gelombang, sepertinya tidak banyak yang menyadari karena teriakan dan peringatan petunjuk keselamatan kalah bersaing dengan racauan mereka yang dalam separuh kesadaran.," jelasnya.
 
Lebih dari itu semua, ada yang sangat menyedihkan yaitu kompas yang menjadi petunjuk arah, begitu pula peta yang menjadi pedoman pelayaran, minta diganti dan diperbaiki oleh mereka yang kehilangan pedoman fikiran dan peta keseimbangan bathin karena gejolak badai yang memutarbalikkan timbangan pikiran.
 
"Tamsilan di atas adalah gambaran yang lebih mendekati ketika terbaca isyarat seorang pemegang amanah yang ingin mengawasi fatwa MUI dengan menempatkan aparat keamanan," ujarnya.
 
Menurutnya, kalau sang pemegang amanah menyadari bahwa kompas bagus dan peta akurat mesti dirusak karena tidak faham atau munculnya keinginan berbelok tujuan dari awal, berarti dia sedang mengarahkan kapal ini untuk membentur karang atau tenggelam dalam palung samudera yang sangat dalam.
 
"Jadi, melahirkan fatwa ulama yang telah dilaksanakan oleh MUI selama berpuluh tahun adalah kompas teruji akurasinya bahkan lengkap dengan peta pelaksanaannya yang sudah terbentang untuk diikuti," tuturnya. Namun sayang, ketidak fahaman awak kapal atau keengganan nakhoda karena ingin berputar haluan, telah membuat kedua panduan pelayaran itu menjadi objek kebencian.
 
Jadi, Buya meminta kepada pemerintah untuk menyadari bahwa "kapal" yang dimaksudkan ini telah berlayar tanpa panduan. Bukan kompas dan peta pelayaran yang keliru tapi cara memandang tuan-tuan yang tidak benar karena melihatnya dengan cara terbalik baik lahir maupun batin.
 
"Pahamilah, Fatwa MUI merupakan wujud dari peran negara yang menjamin umat Islam bisa menjalankan agamanya sesuai dengan tuntunan Syariatnya," Ia menambahkan, fatwa juga merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila. Dalam Koridor inilah MUI mengelola umat Islam selama ini. Bingkai negara kesatuan telah menjadi sesuatu yang final dalam pandangan MUI.
 
Pemerintah juga harus mempertimbangan komitmen kebangsaan yang telah menjadi bagian yang menjadi pertimbangan dalam melahirkan fatwa sesuai dengan porsi yang ada dalam proses instinbath (penyimpulan) hukum syariat Islam.
 
"Konsep mashlahah (pertimbangan kemashlatan menurut syari'at) dan al-'urf (tradisi baik yang berlaku) cukup memberi ruang bagi kondisi kebangsaan dan kekinian," jelasnya.
 
rep: hannan putra
red: shodiq ramadhan
0 Komentar