Razia Miras tak Terkait Perda Syariah, tapi Retribusi Perdagangan

Rabu, 14 Desember 2016 - 18:46 WIB | Dilihat : 550
Razia Miras tak Terkait Perda Syariah, tapi Retribusi Perdagangan Ilustrasi: Pemusnahan Miras di Samarinda


Samarinda (SI Online) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia terhadap perdaran dan perdagangan minuman keras (miras). Razia di Ibukota Provinsi ini, diikuti personel dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga sejumlah personel anggota Komisi I DPRD setempat.
 
Razia terhadap peredaran miras, gencar dilakukan,  terutama di malam-malam liburan dengan sasaran Tempat Hiburan Malam (THM). Ternyata tidak ada kaitannya dengan urusan syariah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penegakkan syariah. Melainkan, lebih terkait dengan urusan retribusi perdagangan minuman keras berlabel izin dan cukai.
 
Andi Saharuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda dihubungi wartawan membenarkan; razia peredaran dan perdagangan minuman keras  tersebut terkait dengan retribusi. Karena, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Samarinda yang dijuluki Kota Tepian ini, dalam beberapa tahun belakangan tidak terjadi peningkatan berarti, dan berakibat langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
“Bahkan, dari PAD sebesar Rp 3,4 Triliun pada tahun 2016 ini, diperkirakan akan turun hingga tinggal separuh, Rp 1,7 Triliun pada tahun 2017 mendatang,” kata Andi Saharuddin mengungkap perkiraan dan mengaku semua pihak di DPRD merasa kebingungan; mencari-cari letak kesalahan dan mungkin kebocoran yang menyebabkan PAD Kota Samarinda tidak kunjung naik, bahkan diperkirakan cenderung turun drastis. 
 
“Kami, di DPRD sepakat mengikuti alurnya aja dulu, agar kemudian dapat menemukan atau mengetahui kebocoran PAD  tersebut terletak di bagian mana,” tambahnya.
 
Agaknya, peredaran dan perdagangan minuman keras berizin, diduga menjadi salah satu bagian dari kebocoran PAD,  yaitu dari pajak atau retribusi peredaran minuman keras. Melalui razia yang dilakukan gencar belakangan ini, diantaranya menemukan minuman keras yang diedarkan atau diperdagangkan tidak terdapat label atau banderol cukai. Kalaupun ada label atau banderol cukai,  yang dipasang adalah lama, diambil dari persedian lama, yang sebenarnya sudah tidak berlaku.
 
Dalam razia itu, seorang manager THM mengungkap, sejak Agustus silam, distributor minuman keras yang dijual, sudah tidak memasang label. Alasannya, karena defisit, sehingga label cukai tidak dicetak. Kalaupun ada label cukai pada minuman keras, diambil dari persediaan lama sisa tahun lalu. 
 
“Kami menempel sendiri label-label tersebut,” kata manager ini terang-terangan, dan menyebut, minuman keras berlabel cukai resmi maupun tidak resmi (sebenarnya tidak berlabel cukai)  harga jualnya sama.
 
rep: muhammad halwan/dbs
0 Komentar