MUI: Umat Islam Haram Gunakan Atribut Non-Muslim

Karyawati di sebuah rumah makan cepat saji yang diwajibkan menggunakan atribut natal.

 

Jakarta (SI Online) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Fatwa bernomor 56 Tahun 2016 yang dikeluarkan Rabu, 14 Desember 2016 ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Dr Hasanuddin AF, MA dan Sekretaris Dr Asrorun Ni'am Sholeh, MA. 
 
Ada dua ketentuan hukum yang menjadi kesimpulan dalam fatwa MUI ini. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Kedua, mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
 
Disebutkan, larat belakang keluarnya fatwa ini adalah adanya fenomena di masyarakat di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;
 
"Bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan  mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim," tulis dalam fatwa tersebut. 
 
Dalam fatwa ini, MUI memberikan enam rekomendasi, yakni:
 
Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
 
Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
 
Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.
 
Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan  tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
 
Kelima, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari’at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
 
Keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan  (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim  untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.
 
red: shodiq ramadhan

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar