Pertanyaan untuk Presiden

Selasa, 13 Desember 2016 - 21:18 WIB | Dilihat : 4576
Pertanyaan untuk Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Salam sejahtera, Pak Presiden! Apa kabar hati Bapak?
 
Ini kali kembali saya mengirim surat. Semoga Bapak selalu memiliki kesempatan untuk membacanya. Tapi, jika pun tidak, tak apalah. Kadang saya juga berpikir bahwa semua surat yang saya kirim ke berbagai alamat, tidak satu pun dibaca si penerima. Faktanya, saya tidak pernah mandapat jawaban. Untung saja, sebagai penulis surat, saya adalah pemimpi. Oleh karena itu, saya tidak pernah berkecil hati. Saya memilih terus menulis, hingga ke sudut sunyi.
 
Di samping itu, perlu juga disampaikan bahwa surat ini sebenarnya dimotivasi pula oleh pertanyaan beberapa teman wartawan, presenter talk show di televisi, peserta diskusi, hingga tetangga yang sering bertemu di masjid. Jujur saya selalu kikuk tiap kali mendapat pertanyaan mereka. Di dalam hati, saya memiliki jawaban yang meyakinkan. Tapi, saat disampaikan saya merasakan sebuah kecemasan. Saya bahkan sering harus berhati-hati menentukan diksi. Jika ucap tidak benar, bisa jadi saya dituduh makar. Seperti Bapak sendiri rasakan, belakangan bukankah negara menjadi demikian perasa. Dalam situasi ini, yang berbeda rentan dikategorisasi sebagai pendosa. Di situ, iman keberagaman hanya menjadi jargon. Ia diungkapkan, diupacarakan, bahkan diistighasahkan semata-mata untuk  mengidentifikasi sekaligus mencurigai si liyan. Ini ironi kebhinekaan, intoleransi sang pengaku toleran, antagonisme Pancasila.
 
Dalam situasi itu, ujung dari semua persoalan sesungguhnya adalah manipulasi bahasa. Dalam perspektif semiotika, saya ingin menyebutnya sebagai politisasi tanda. Tanda yang dipolitisasi tidak lain adalah pembelokan realitas sehingga segala hal menjadi samar. Sesuatu yang samar pasti berada di dalam ketegangan terus-menerus. Akibatnya, semua pihak terpancing untuk bertanya dan mempertanyakan, membicarakan, menggunjingkan, dan seterusnya. Semuanya menjadi tanpa ujung kecuali jika yang disebut ujung adalah ketidakjelasan perbincangan itu sendiri. 
 
Pak Presiden yang Terhormat,
 
Untuk lebih jelas, marilah kita telisik perkara makar sebagai contoh. Kurang lebih satu minggu sebelum Aksi Bela Islam Super Damai 212, kita tahu, Bapak Kapolri telah mengirim pesan horor. “Ada indikasi makar pada aksi 212 nanti”, demikian kurang lebih pesan itu. Saya berkeyakinan bahwa pesan ini tidak muncul sekonyong-konyong, melainkan terdapat persambungan ke pesan sebelumnya. Bapak tentu ingat, seusai perhelatan 411, ketika para tamu telah pulang, Bapak datang. Kala itu, ketika layar telah diturunkan Bapak naik ke panggung dan membingkiskan pesan kepada yang pulang. Bapak bilang, ada aktor politik di balik aksi, ada penunggang gelap yang hendak menyekap. Hemat saya, frasa “indikasi makar” yang diucapkan Pak Kapolri adalah sambungan dari diksi “aktor politik” yang Bapak rangkai itu.
 
Lantas, dua ungkapan arkaik yang merupakan warisan dari sejarah kelam tersebut coba dibuktikan polisi pada 212 melalui sebuah tindakan dengan gaya masa lalu juga, yakni penangkapan sejumlah aktivis. Mereka dijemput saat subuh. Lagi-lagi hal ini mengingatkan kita pada sejarah, tentang sejumlah jenderal yang  dihajar menjelang fajar. Pertanyaannya, apakah penangkapan tersebut telah berhasil membuktikan dua frasa yang saling mendukung sebelumnya tadi? 
 
Saya hendak melihatnya dari dua sisi, Pak Jokowi.  Pertama, dari perspektif wacana hukum. Dari arah ini tampaknya ia belum membuktikan apa-apa, jika tidak mau dibilang tidak sama sekali. Semua pakar hukum yang diwawancarai di televisi sepakat bahwa tuduhan makar baru kelar jika sudah ada peristiwa pendahuluan. “Jika sekelompok orang berkumpul memprovokasi massa untuk pergi ke DPR/MPR dan mendesak wakil rakyat untuk mengadakan sidang istimewa dengan tujuan menurunkan presiden dari jabatannya, itu konstitusional, bukan makar”, demikian kurang lebih dikatakan Refly Harun. Dan faktanya, para aktivis yang ditangkap itu masih belum beranjak dari “rumahnya”. Beberapa orang di antara mereka bahkan sudah terlalu tua untuk bisa berjalan jauh. Polisi, melalui Pak Boy Rafly Amar, memang sempat memberikan definisi baru mengenai istilah ini. Menurut beliau, di zaman demokrasi, yang dimaksud makar tidak selalu harus sudah terjadi peristiwanya, niat saja sudah dapat dikategorikan makar. Bagi saya, definisi ini aneh. Bukankah kita semua tahu belaka bahwa alam demokrasi justru menjamin kebebasan.
 
Jika faktanya demikian, bagaimana publik dapat menakar kebermaknaan tuduhan makar tersebut? Saya ingin melanjutkan uraian ini pada sisi kedua, yakni melalui tafsir semiotika. Dari perspektif ini, Pak Presiden, merujuk kepada Barthes (1975), frasa yang Bapak dan Pak Kapolri pilih adalah kode hermenetik. Kode ini membuka “ruang tafsir bebas” sehingga pada titik tertentu menimbulkan ketegangan. Ungkapan itu adalah teka-teki (enigmatik) yang karenanya membuat pesan dan maknanya terus bermetamorfosis. Seturut taksonomi tanda dari Peirce (Short, 2007), pesan demikian bermain pada level qualisign, sesuatu yang hanya berpotensi saja menjadi tanda. Ia indeks (penujuk) pada level pertama. Sementara penangkapan aktivis adalah upaya peningkatan kualitas tanda dari qualisign ke sinsign. Di sini, pesan di balik tanda menjadi spesifik sebab sudah terdapat pihak (orang) yang ditunjuk. Sejatinya, agar bisa diyakini kebenarannya, level tanda ini mesti ditingkatkan lagi pada tingkat terakhir, yakni legisign (tanda yang sudah legitimate). Namun, di sinilah soalnya, tanda yang Bapak dan Pak Kapolri kirim berhenti pada level sinsign.
 
Pak Presiden yang Terhormat,
 
Sebab kualitas tandanya sejauh ini tidak beranjak ke level legisign, publik tentu akan menyusun praduga. Bahwa ungkapan Bapak dan Pak Kapolri memang ditujukan untuk mengisi medan wacana semata. Tujuannya agar metamorfosis makna dan pelebaran wacana dapat menggeser isu utamanya. Untuk pelebaran wacana hingga titik terjauh bahkan jika bisa tanpa akhir, ketegangannya memang harus terus-menerus ditahan. Dan hal ini, pada batas tertentu bisa dibilang berhasil. Indikasinya, media, khususnya media mainstream, ikut bergerak ke arah yang diinginkan. Di media sosial, pihak-pihak yang mendukung juga tentu memiliki pintu masuk untuk ikut mengelola pelupaan terhadap isu utama tadi. Paling tidak, upaya ini dapat menciptakan semacam “gencatan senjata” dengan publik penuntut, menciptakan semacam jeda seraya menyusun strategi berikutnya.
 
Dari sisi politik, trik klasik itu tentu dapat dimengerti. Namun, tentu Bapak juga memahami, tidak semua yang dapat dimengerti bisa diterima. Pada titik inilah saya ingin menyampaikan pertanyaan banyak pihak sekaligus jawaban saya, pertanyaan dan jawaban sebagiamana telah singgung di awal surat ini. Mereka bertanya, apakah setelah Aksi Bela Islam 212 akan ada aksi lagi? Saya jawab bahwa pertanyaan ini semestinya disampaikan kepada Bapak. Hal ini karena saya sepakat dengan yang berpendapat bahwa, baik 411 maupun 212 itu bukan aksi, melainkan reaksi. Reaksi atas apa? Antara lain atas permainan tanda pada level qualisign dan sinsign tadi. Nah, tentu saja jika permainannya dilanjutkan, reaksi pun akan berlanjut. Dan, saya pikir, pusat informasi ini terletak di pucuk, yakni pada Bapak sebagai kepala negara. Kita semua ingat belaka, pada 212 Bapak berpesan agar ummat segera kembali ke tempat asal masing-masing. Namun, demi Allah saya melihat, Pak Presiden, mereka belum pulang. Dan tampaknya tidak akan pernah pulang sebelum permainan dihentikan. Salam 
 
Acep Iwan Saidi
Pemikir Semiotika
1 Komentar