Demokrasi Berbasis Mayoritas

Selasa, 06 Desember 2016 - 17:42 WIB | Dilihat : 1759
Demokrasi Berbasis Mayoritas Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016. [foto: shodiq/si]

 

Menjelang penghujung tahun 2016, Aksi Bela Islam menjadi trending topik berita, baik lokal, nasional maupun internasional. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sedikitnya telah mencoba menjalankan empat bentuk demokrasi.
 
Pertama, Demokrasi Parlementer (1945 – 1959) yang menempatkan Presiden terbatas sebagai kepala negara. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh parlemen. Ketika perbedaan ideologi menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan Indonesia goyah. Sila ketiga dari Pancasila terancam. Untuk menyelamatkan NKRI dari perpecahan, lahirlah Demokrasi Terpimpin.
Kedua, karena tingkat pendidikan dan pengetahuan rakyat dianggap masih sangat rendah, pelaksanaan demokrasi tidak mungkin dilepaskan langsung ke tangan rakyat, Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) kemudian menyerahkan kekuasaan ke tangan Presiden. Sebagai kepala Negara, Presiden diberikan kekuasaan hampir mutlak untuk mengatur partai politik dan organisasi massa. Akibatnya, PKI berkembang. Pancasila sebagai dasar negara terancam.
 
Ketiga, untuk menyelamatkan dasar negara dari ancaman ini, lahirlah Demokrasi Pancasila (1966 – 1998). Parpol dan ormas dihidupkan kembali. Agar peristiwa yang terjadi pada periode pertama demokrasi tidak terulang, jumlah parpol disederhanakan menjadi 3 partai saja. Golkar dengan dukungan ABRI mendominasi kekuasaan selama 32 tahun. Kekuasaan yang terlalu lama, membuat pemerintah cenderung otoriter dan diktator. Rotasi kekuasaan eksekutif tidak berjalan. KKN merajalela. Sila kelima dari Pancasila terancam. Reformasi kemudian lahir untuk mewujudkan sila ini, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 
Keempat, setelah 18 tahun reformasi berjalan (1998 – 2016), Demokrasi di Indonesia masih terus mencari bentuknya yang tepat, yang sesuai dan dapat diterima oleh mayoritas muslim. Jika setiap periode hanya dipimpin seorang kepala negara, pada periode Reformasi, 5 orang presiden silih berganti memegang tampuk pimpinan. Namun reformasi belum juga mampu mewujudkan sila kelima yang diimpi-impikan rakyat. Keadilan semakin jauh. Sirnanya keadilan berdampak pada terancamnya sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Lagi lagi, keutuhan NKRI dikhawatirkan.
 
Demo demi demo menuntut penegakan hukum dan keadilan terus disuarakan. Slogan “toleransi” yang selama ini disalah-artikan dalam memaknai kebhinekaan, telah membuka mata mayoritas muslim untuk mengangkat “proporsionalitas” sebagai landasan kebijakan. Sebab, tujuan dicetuskannya demokrasi adalah agar rakyat sebagai mayoritas menjadi pemegang kekuasaan di negara demokrasi.
 
Gejolak, apapun bentuknya, baik sosial maupun ekonomi, dan terutama gejolak politik, dampak negatifnya sangat besar bagi perjalanan sejarah suatu bangsa. Di negara yang menganut sistim demokrasi, suara mayoritas seharusnya menjadi dasar semua ketentuan, baik perundang-undangan, peraturan maupun kebijaksanaan umum. Jika tidak, maka negara tersebut tidak akan pernah menemukan jati dirinya.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Jika sebaliknya yang terjadi, maka hal itu akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang terus menunggu jawaban.
 
Di Indonesia, Demokrasi Parlementer hanya bertahan 14 tahun, Demokrasi Terpimpin 6 tahun, dan Demokrasi Pancasila mencapai 32 tahun. Lalu apa selanjutnya? Demokrasi apa yang tengah dijalankan bangsa Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah model demokrasi ini dengan harapan mayoritas? Mampukah demokrasi ini mewujudkan cita-cita kemerdekaan? Dan, berapa lama demokrasi ini akan mampu bertahan?
 
Sinyal aksi damai yang terjadi di monas kemarin mengisyaratkan sebuah jawaban. Melalui ABI III, Indonesia dengan penduduk muslim terbesar, telah membuktikan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai. Agama yang memegang teguh prinsip keadilan. Jika prinsip dan nilai-nilai luhur Islam yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur’an dapat dimaksimalkan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mustahil  Indonesia menjadi role model demokrasi mayoritas di dunia.
 
Al-Qur'an sebagai sumber nilai telah dijanjikan keabadiannya oleh sang maha pencipta.  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". (QS: Al-Hijr 9). Jika garis besar panduan Al-Qur'an dijalankan, demokrasi dipastikan akan berjalan berkesinambungan. Demokrasi berbasis mayoritas, itulah jawaban yang tepat untuk demokrasi Indonesia saat ini. Selama aspirasi mayoritas belum terpenuhi, selama itu pula demokrasi Indonesia akan terus jatuh bangun. Karena itu, di negara demokrasi, merealisasikan aspirasi mayoritas adalah sebuah keniscayaan.
 
Jeddah, 3 Desember 2016. 
 
Dr. Elly Warti Maliki, MA
[email protected]
1 Komentar