Gurita Penjajahan Asing-Aseng Makin Membahayakan Negara

Senin, 05 Desember 2016 - 05:46 WIB | Dilihat : 4288
 Gurita Penjajahan Asing-Aseng Makin Membahayakan Negara Ilustrasi: Bendera China yang berkibar di lokasi groundbreaking smelter di Pulau Obi, Maluku Utara.

Menteri Perencanaan Pembangungan Bambang Brodjonegoro pada pertengahan November lalu mengatakan, “Ekonomi Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi saat kita dijajah Belanda…,” ujar Bambang (12/11/2016).

Gurita penjajahan asing-aseng sangat membahayakan negara karena masuk ke segala sektor di Tanah Air, dari mulai perkebunan hingga industri migas. Dengan dalih investasi, Pemerintah mengizinkan masuknya pemodal asing ke negeri ini. Di sektor perkebunan, misalnya, kepemilikan lahan perkebunan sawit oleh asing semakin meningkat.
 
Data dari Sawit Watch menyebutkan sekitar 50 persen dari luas areal perusahaan perkebunan sawit di Indonesia, yakni sekitar 7,8 juta hektar, milik asing. Di antaranya pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Perbandingannya 70:30, tujuh puluh persen dikuasai asing, sisanya dimiliki warga.Sebagian milik warga punkerjasama dengan perusahaan asing.
 
Ini membuat petani tak bisa meminta harga yang pantas untuk dijual. Cengkeraman penjajahan asing makin terasa sejak Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Selain belum mampu membangkitkan perekonomian nasional, sejumlah paket kebijakan justru menjerumuskan Indonesia ke dalam sistem ekonomi liberal.
 
Banyak kalangan menilai kebijakan ini bagian dari liberalisasi ekonomi dan amat pro asing. Penyerahan sejumlah garapan untuk dikuasai pihak asing justru menyulitkan pengontrolan dan berpotensi mematikan perekonomian dalam negeri.
 
Sehingga jelas sudah, paket ekonomi dan berbagai kebijakan Pemerintah justru menjadi karpet merah untuk kaum kapitalis asing-aseng. Asing juga semakin menguasai Indonesia akibat terus membengkaknya utang luar negri.
 
Pemerintahan Jokowi juga melakukan pinjaman utang ke Cina sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun untuk refinancing sejumlah proyek insfrastuktur yang sebelumnya didanai tiga Bank BUMN.
 
Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik Cina.
 
Jelas sudah bahaya yang mengancam negeri ini! Bukan Islam yang menjadi ancaman, tetapi justru kapitalisme dan imperialisme (penjajahan) yang dibuka pintunya oleh penguasa terhadap negeri ini. Padahal Rasulullah Saw telah mengingatkan para penguasa yang menipu rakyatnya dengan ancaman yang keras:

Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sementara dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya. (HR al-Bukhari dan Muslim).
 
Hanya Islam satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini. Islam akan membangun kemandirian umat dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah dari Allah SwtT karena dibangun di atas asas ketakwaan.

Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu. (QS al-A’raf 7]: 96).
 
Negara tidak boleh menyerahkan aset-aset negeri kepada asing maupun aseng yang menyebabkan mereka menjajah umat. Negara pun tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang ribawi yang merugikan umat.
 
Sudah saatnya umat kembali pada Islam. Sungguh Islam—dengan syariah dan Khilafahnya—bukanlah ancaman, tetapi rahmat dan pertolongan bagi siapa saja yang meyakininya. Wallahu a'lam bishowab

Nia Kurniati

 

1 Komentar