Tanyakanlah Jenderal Karnavian

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. [foto: suara.com]

 

Akhirnya ormas Islam dan Kapolri sepakat: demo 2 Desember boleh dilakukan di Monas. Bagaimana tuduhan Kapolri bahwa demo itu untuk makar?
 
Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur (nonaktif) Jakarta yang kini menjadi salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ibu Kota, pasti terganggu melihat Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto diterima dengan hangat oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 17 November lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi malah mengunjungi Prabowo di kediamannya di Bukit Hambalang, Bogor.
 
Mengapa Ahok harus terganggu? Prabowo adalah seteru Ahok, setelah dua tahun lalu, Ahok menyatakan keluar dari Gerindra, partai terbesar ketiga di Indonesia, pimpinan Prabowo.  Adalah Prabowo yang menunjuk Ahok jadi calon Wakil Gubernur Jakarta lewat Partai Gerindra, mendampingi calon Gubernur Jokowi yang diusung PDIP. Tak kepalang tanggung, konon seluruh biaya pencalonan Ahok pada waktu itu diongkosi Prabowo dan adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, pengusaha dan petinggi Gerindra itu.
 
Mengapa Prabowo begitu berbaik hati kepada Ahok, WNI keturunan Cina asal Pulau Belitung itu? Kabar yang beredar menyebutkan, itu karena Prabowo ingin membuktikan bahwa semangat nasionalisme yang sering ia teriakkan dalam pidato-pidatonya sebagai Ketua Umum Gerindra, memang ia praktekkan dalam prilaku politik sehari-hari. Adalah tak benar kalau disebutkan seolah-olah Prabowo selama ini hanya dekat dengan kalangan Islam. Singkat cerita: Ahok kemudian terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Gubernur Jokowi.
 
Itu belum cukup. Ahok lalu naik jadi Gubernur Jakarta setelah Jokowi, sang gubernur, mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Tak hanya jadi Gubernur, Ahok pun kemudian punya teman seorang Presiden. Soalnya, Jokowi memenangkan Pilpres 2014, setelah mengalahkan rivalnya Prabowo Subianto (dengan angka tipis). Maka Gubernur Ahok tampak sering mondar-mandir ke Istana menemui Presiden Jokowi.
 
Nasib baik yang bertubi-tubi menerpanya, agaknya membuat Ahok jumawa. Sebagai gubernur dia tampak seringkali sengaja mempertontonkan diri marah-marah di depan pers, terutama televisi. Malah akhir tahun lalu, dia tampil di layar TV marah besar kepada seorang wanita dari Koja, Jakarta Utara, yang menemuinya di Balai Kota, melaporkan sulitnya mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Gubernur Ahok memaki-maki wanita itu di depan kamera TV, bahkan dengan emosional Ahok menuduh perempuan itu maling.
 
Aneh bin ajaib, pers atau media massa seperti terpukau, tak tertarik untuk menyiarkan peristiwa ini dengan gencar sebagai tindakan sosial kontrol untuk mengkritik peri laku Gubernur yang berlebihan itu. Semua media – entah mengapa – seakan terpukau menyaksikan perilaku Ahok yang berlebihan, lalu menyiarkan tragedi ini sebagai berita biasa saja. Itu mungkin yang menyebabkan perilaku Ahok semakin menjadi-jadi dan tambah jumawa saja.
 
Saking jumawanya Ahok, Prabowo yang telah membesarkannya pun ditinggalkannya. Begitu KPU mengumumkan bahwa Jokowi mengalahkan Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Ahok tampil di depan wartawan. ‘’Saya nyatakan keluar dari Partai Gerindra,’’ teriaknya sembari mengacung-acungkan kartu anggota Gerindra di tangan kanan. Kalau saja Prabowo yang terpilih menjadi Presiden pada waktu itu pasti Ahok tak mengembalikan kartu Gerindra.
 
Tapi begitulah Ahok. Saking jumawanya, Sang Gubernur yang beragama Kristen itu kemudian berpidato di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu dengan membawa-bawa ayat Al-Quran sesuka hatinya, dan kemudian membuat gonjang-ganjing Indonesia. Kemarahan dan protes masyarakat Muslim kepada Ahok berdatangan dari mana-mana di seluruh pelosok Tanah Air.
 
Di Jakarta, protes ummat Islam dalam bentuk demonstrasi ke Istana Presiden 4 November lalu, membuka sejarah baru. Demo yang dimotori Front Pembela Islam (FPI), pimpinan Habib Rizieq Shihab, bersama sejumlah Ormas Islam lainnya itu, tercatat sebagai demonstrasi dengan peserta terbesar selama ini.
 
SEMUA DITAHAN KECUALI AHOK
 
Demo-demo mahasiswa di tahun 1966 yang kemudian menumbangkan Presiden Soekarno, atau demo tahun 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto, tak pernah lebih besar dibanding demo anti-Ahok 4 November lalu. Media luar negeri (seperti koran The New York Times) memperhitungkan jumlah peserta demo itu melebihi satu juta orang. Luar biasa. Para demonstran seperti tersedot daya magnet luar biasa untuk hadir ke Masjid Istiqlal, pusat berkumpulnya para demonstran 4 November lalu. Dari sana mereka berdemo ke Istana Merdeka.
 
Demo raksasa ini pun segera memberikan hasil. Beberapa hari saja setelah demo itu, Markas Besar (Mabes) POLRI mengumumkan bahwa Gubernur (non-aktif) Jakarta, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka.
 
Tapi sekarang rakyat melihat betapa telanjangnya aparat hukum ‘’mempermainkan hukum’’. Mereka mempertanyakan tingkah-laku kepolisian terutama Mabes Polri, yang menetapkan Gubernur Ahok menjadi tersangka setelah aksi demo besar-besaran. Mengapa Polri tak menetapkan Ahok menjadi tersangka sebelum ada demo atau ribut-ribut? Padahal pengaduan ke Mabes Polri tentang penistaan Islam yang dilakukan Ahok berdatangan dari mana-mana. Maka kini terdengar nyaring tuntutan agar polisi bertindak di koridor hukum yang benar.
 
Apalagi beredar kabar bahwa polisi menetapkan Ahok menjadi tersangka setelah ada perimintaan langsung Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal M.Tito Karnavian. Artinya, kalau tak ada permintaan Presiden, sampai sekarang pun polisi tak menjadikan Ahok tersangka.
 
Orang teringat bagamana polisi tak sedikit pun menyentuh Ahok meski pengaduan penistaan agama telah berdatangan ke polisi. Kalau pun waktu itu Ahok sudah diperiksa, bukan karena dia dipanggil polisi,  melainkan Ahok yang datang atas inisiatifnya sendiri ke Mabes Polri. Kenapa Ahok menjadi istimewa di mata polisi?
 
Ada yang menduga, keistimewaan Ahok karena hubungan baiknya selama ini dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Seperti diketahui sebelum naik jadi Kapolri, Tito menjabat Kapolda Metro Jaya. Ketika itu Sang Kapolda diketahui punya hubungan dekat dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Adalah Pemda DKI yang membangun lapangan parkir Polda Metro jaya di kawasan Jalan Sudirman Jakarta. Itu adalah indikator jelas tentang dekatnya Ahok dengan Tito.
 
Oleh karena itu bagi sementara pihak yang mengetahui hubungan Ahok-Tito, pernyataan Kapolri yang sempat menuduh rencana aksi demo ummat Islam 2 Desember mendatang, sebagai "gerakan makar", tak lagi mengejutkan. Bagaimana seorang Kapolri dengan pangkat Jenderal, bisa tak tahu bahwa demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang dasar? Bagaimana mungkin sebuah demo damai dituduh makar? Kalau memang ada rencana makar dalam demo itu, mengapa Polri tak segera mengungkapkan bukti-buktinya kepada publik? Bila tidak, orang akan menuduh bahwa polisi kita sekarang adalah ‘’milik’’ Ahok.
 
Untunglah akhirnya Mabes Polri memberi izin demo 2 Desember 2016. Hanya saja lokasinya dipindahkan dari Jalan Sudirman – Thamrin (rencana semula) ke areal Monumen Nasional (Monas). Tampaknya, sudah ada kesepakatan antara Kapolri (yang menuduh makar) dengan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (yang juga Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI), tokoh utama penggerak demo. Keduanya sudah bertemu dalam rapat di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, 28 November lalu.
 
Tapi bagaimana dengan Ahok, sumber semua ribut-ribut ini? Sekali pun dikenakan tuduhan penistaan agama sebagaimana diatur fasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, nyatanya sampai sekarang Ahok bebas berkeliaran ke mana-mana. Dia hanya dilarang bepergian ke luar negeri. Padahal seperti dikatakan Permadi SH, tokoh senior Partai Gerindra, semua orang yang dikenakan fasal penistaan agama selama ini, langsung ditahan sebelum dilakukan pemeriksaan.
 
Permadi mengalaminya sendiri pada zaman Orde Baru. Ketika itu di tahun 1993, ia dituduh menistakan Islam karena pembicaraannya dalam sebuah seminar di Jawa Tengah. Padahal ketika itu Permadi cuma membenarkan pernyataan seorang peserta seminar yang bernama Refli Harun. Kini Refli dikenal sebagai ahli hukum tatanegara pendukung Presiden Jokowi, dan menjadi komisaris BUMN, sebagaimana sejumlah pengamat lainnya pendukung pemerintah.
 
Akibatnya, pada waktu itu meletus demo oleh ummat Islam di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Permadi ditahan Kejaksaan Agung dan pengadilan menghukumnya tujuh bulan penjara. ‘’Semua tersangka penistaan agama selama ini ditahan, kecuali Ahok,’’ katanya. Mengapa Ahok tak ditahan? Tanyakanlah Jenderal Tito Karnavian atau Kejaksaan Agung yang kini menangani perkara Ahok. 

[AMRAN NASUTION]

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar