Penodaan Agama: Dari Ahok Sampai Arswendo

Senin, 31 Oktober 2016 - 13:03 WIB | Dilihat : 7451
Penodaan Agama: Dari Ahok Sampai Arswendo Ahok-Arswendo


Gubernur Ahok terancam hukuman lima tahun penjara seperti Arswendo Atmowiloto dulu. Bedanya, Arswendo dulu cuma wartawan, sedang Ahok teman seorang Presiden.
 
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang mendengarkan paparan pengerukan waduk Pluit dari teknisi di kantornya 22 Juni lalu. Tiba-tiba saja dia nyeletuk, ‘’Kalau cuma mengandalkan dana dari APBD, mana mungkin Jokowi jadi Presiden.’’ Apa urusannya waduk dengan Presiden Jokowi?
 
Sebelumnya Ahok sudah bicara hal yang sama dengan lebih jelas dan terang-terangan. Sebagai membalas pernyataan Menko Rizal Ramli yang menyerang para pengembang pulau-pulau di Teluk Jakarta, Ahok dengan galaknya menyatakan bahwa tanpa bantuan para pengembang itu tak mungkin Jokowi jadi Presiden. Ahok menyampaikan pernyataan serupa dalam beberapa kesempatan.
 
Tidakkah pernyataan Gubernur Jakarta itu merendahkan Presiden Jokowi? Atau lebih parah lagi: Tidakkah pola hubungan Jokowi dengan para pengembang Teluk Jakarta yang dikatakan Ahok itu – kalau Ahok benar --  sesungguhnya berbau koruptif sehingga perlu diklarifikasi KPK? Berapa besar sebenarnya bantuan para pengembang yang disebutkan Gubernur Ahok itu sehingga Jokowi terpilih jadi Presiden?
 
Tampaknya Ahok tak ada salahnya. Buktinya, sampai sekarang KPK tak pernah berani mengusutnya. Bahkan KPK tak berani mengusut korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan keuangan negara hampir 200 milyar rupiah, dan melibatkan langsung Gubernur Ahok.
 
Kalau saja para pejabat KPK tak melindungi Ahok, sudah lama Gubernur Jakarta ini jadi tersangka pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Untuk diketahui saja, dalam tawar-menawar pembelian rumah sakit itu oleh Pemda DKI, Gubernur Ahok turun tangan sendiri. Dia tawar-menawar harga langsung secara empat mata dengan Ketua Yayasan pemiliki rumah sakit itu, Nyonya Kartini Muljadi.
 
Kenyataannya sampai sekarang Gubernur Ahok tetap saja petantang-petenteng ke sana-ke mari sebagai ‘’orang dekat’’ Presiden Jokowi. Anehnya, sekali pun kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras sudah tersebar-luas, para pendukung Ahok masih tetap bersemangat mengampanyekan Ahok sebagai tokoh yang bersih. Padahal sesungguhnya modal utama Ahok adalah hubungan dekatnya dengan Presiden Jokowi.
 
Baru-baru ini, misalnya, Gubernur Ahok diperiksa di Mabes POLRI untuk perkara penistaan Kitab Suci Al-Quran yang membuat heboh Indonesia. Tapi sebelum diperiksa, Ahok seenaknya menemui lebih dulu Presiden Jokowi di Istana Negara, seolah ingin memperingatkan para juru periksa Polri bahwa dia adalah teman dekat Presiden.
 
Sementara itu, Rizal Ramli, mantan aktivis mahasiswa ITB yang kemudian dikenal sebagai ekonom kawakan tamatan universitas ternama di Amerika Serikat itu – dan berani mengganggu para pengembang Teluk Jakarta -- telah terpental dari kabinet Jokowi. Ini tampaknya merupakan peringatan langsung agar siapa pun jangan coba-coba mengganggu para pengembang Teluk Jakarta, apalagi mengganggu Gubernur Ahok.
 
Artinya: Apa yang dikatakan Ahok selama ini bahwa Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia berkat  para pengembang pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu adalah benar. Dengan kata lain, bisa pula dikatakan bahwa semua ini tak lepas dari peran Gubernur Ahok.
 
Adalah Ahok yang punya kaitan langsung dengan para pengembang pulau-pulau Teluk Jakarta. Jadi wajar kalau Gubernur Ahok jadi teman dekat Presiden Jokowi. Dan di negeri ini, ‘’teman Presiden’’ adalah ‘’jabatan’’ yang tak ternilai harganya. Ada yang mengatakan jabatan itu lebih penting daripada kursi seorang menteri. Dalam posisi seperti itu sering terlihat kalau Ahok bersikap jumawa. Sikap jumawa ini belakangan membuatnya terjerembab.
 
Begini ceritanya. Sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di Pulau Belitung, Ahok memang termasuk seorang keturunan China yang banyak bergaul dan berintegrasi dengan masyarakat Islam di pulau itu. Dalam beberapa kesempatan bekas Bupati Belitung Timur itu tampak ingin mempamerkan bahwa dia tahu budaya dan ajaran Islam, meski ia sendiri seorang Kristen Protestan.
 
Itulah agaknya yang terjadi ketika Ahok mengunjungi Kepulauan Seribu, 27 September lalu. Ketika memberi kata sambutan di hadapan para tokoh masyarakat dan perangkat Pemerintah Daerah di tempat itu, Ahok seperti sedang berkampanye Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Padahal ini acara pemerintah daerah yang resmi.
 
POPULARITAS ARSWENDO DI ATAS NABI 
 
Dia tekankan bahwa jabatan Gubernur Jakarta masih akan dipegangnya sampai September tahun depan. Berkali-kali dia ulangi pernyataan itu. Untuk apa? Tampaknya dia ingin masyarakat tahu bahwa dia masih jadi gubernur sampai September tahun depan, sekali pun nanti kalah dalam Pilkada. Selanjutnya Ahok berkata, ‘’Bapak-ibu nggak bisa pilih saya karena Bapak-Ibu sudah dibohongin macam-macam pakai Surat Al-Maidah 51 itu, itu hak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kalau  Bapak Ibu perasaan tak bisa pilih saya nih, takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.’’
 
Tentu saja pernyataan Gubernur Ahok ini sudah mencemarkan Islam. Masak dia katakan ayat suci digunakan untuk membohongi dan membodohi masyarakat? Tapi baru sembilan hari kemudian muncul reaksi setelah berita ini dipublikasikan di Jakarta, terutama setelah berita itu masuk Utube.
 
Masalah ini sebenarnya peristiwa hukum biasa saja.  Kalau nanti terbukti apa yang dituduhkan terhadap Gubernur Ahok maka dia harus dikenakan hukuman sesuai pasal-pasal penyebaran kebencian di dalam KUHP, dengan ancaman hukuman  di atas 5 tahun penjara. Artinya, selama proses peradilan, aparat hukum boleh saja menangkap dan menahan Ahok.
 
Wartawan Arswendo Atmowiloto pernah mengalaminya di zaman Orde Baru dulu. Di media yang dipimpinnya, Tabloid Monitor, Arswendo menurunkan sebuah hasil pooling yang mereka buat sendiri dengan mengedarkan kartu pos ke pembacanya. Pertanyaannya siapa menurut pembaca tokoh paling diidolakan masyarakat  pada waktu itu, tahun 1990.
 
Redaksi tabloid itu menerima hampir 34 ribu kartu pos dari pembaca. Setelah dipelajari, terdapat lebih 600 nama tokoh yang diajukan pembaca. Ternyata Presiden Soeharto menempati posisi nomor satu, dan Nabi Muhammad SAW di urutan 11, di bawah posisi Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Monitor.
 
Segera setelah hasil pooling itu dimuat MONITOR  demo pun meledak di mana-mana, terutama di Jakarta.  Umat Islam marah karena merasa Nabi yang dihormatinya dilecehkan: popularitasnya berada di bawah Presiden Soeharto, bahkan di bawah Arswendo. Akhirnya, pemerintah Orde Baru membreidel Monitor. Belum cukup. Arswendo Atmowiloto ditangkap dan diadili. Pemimpin Redaksi Monitor ini dihukum empat setengah tahun penjara. Bagaimana dengan Ahok?

[AMRAN NASUTION]
 
0 Komentar