Agama Pancasila ?

Kamis, 08 September 2016 - 10:17 WIB | Dilihat : 2962
Agama Pancasila ? Ilustrasi
 
Usaha menempatkan Pancasila bukan pada tempat semestinya bukan baru-baru ini saja terjadi. Pada masa Orde Lama Pancasila dipahami dengan cara NASAKOM (Nasionalis, Agamais, Komunis), yang sesungguhnya amatlah rancu karena Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dipahami dengan cara Komunis yang menjadikan konsep tuhan hanya sekedar halusinasi manusia yang ingin kabur dari dzalimnya sistem Kapitalisme.
 
Pada masa Orde Baru lain lagi, Pancasila ditarik kepada posisi netral agama, lalu dilakukan nativisasi, yakni seolah-olah Pancasila hanya milik etnis suku tertentu, bahkan tidak tanggung-tanggung, sempat ada yang mewacanakan untuk menjadikan Pancasila sebagai agama. Untungnya hal itu tidak sampai terjadi, akan tetapi sekarang muncul kembali orang-orang yang membawa isu lama itu, yakni ingin menempatkan kembali Pancasila sebagai yang mereka posisikan sebagai "Agama Publik" dengan tidak segan-segan mengatakan Pancasila atau konstitusi UUD 1945 lebih tinggi dari kitab suci.
 
Konsep agama publik sebenarnya adalah akal-akalan kelompok "intelektual copas" yang melakukan copy-paste habis konsep civil religion yang berkembang di Amerika Serikat. Civil religion merupakan konsep khas sekularisme ala Amerika serikat. Istilah ini dicetuskan oleh Jean-Jacques Rousseau, yang menginginkan suatu konsep yang mengikat masyarakat sebagaimana fungsi agama mengikat pengikutnya akan tetapi melakukan negasi atau penghilangan peran agama asli pada kehidupan publik.
 
Konsep ini di Amerika kemudian berkembang lebih jauh lewat Robert N. Bellah, yang secara jelas menyebutkan American Civil Religion. Bellah menggambarkan bahwa masyarakat Amerika merupakan masyarakat yang amat sekular, memisahkan agama dengan urusan publik, akan tetapi dalam praktek politiknya selalu menggunakan konsep-konsep agama untuk mengikat rasa patriotisme publik Amerika, namun bukan milik agama asli tertentu. American Civil Religion menempatkan simbol-simbol kenegaraannya seolah-olah seperti simbol keagamaan seperti para founding fathers mereka seperti Nabi yang diutus tuhan atau dokumen declaration of independence dan konstitusinya seperti kitab suci mereka.
 
Contoh yang lainnya, kalau kita cermati pada lembaran mata uang Amerika Serikat tertulis disana "in God we trust" (kami percaya kepada Tuhan), tetapi yang dimaksudkan bukan "in Christian God We Trust" (kami percaya pada Tuhan agama Kristen), walaupun mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah beragama kristen, yang dimaksudkan sebagai Tuhan di kata "in God we trust" adalah Tuhan milik publik bukan hanya satu agama tertentu.
 
Tidak heran jika konsep civil religion ini oleh Anis Malik Thoha, salah seorang Intelektual Akademis NU yang lurus, dalam bukunya Tren Pluralisme Agama, dimasukan sebagai kedalam tipologi paham pluralisme agama. Padahal di Indonesia secara jelas Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan akan keharaman paham SEPILIS (sekularisme, Pluralisme agama dan liberalisme). Karena itu istilah civil religion atau agama publik tidak boleh digunakan dalam memposisikan Pancasila.
 
Konsep agama publik ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak pernah menempatkan dirinya sebagai agama tersendiri. Pancasila dan UUD 1945 menempatkan dirinya sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka sebagaimana bunyinya pada pembukaan UUD 1945 hal ini tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Begitu juga para founding fathers kita yang tidak pernah terbesit keinginan membuat agama baru dalam menyusun Pancasila dan UUD 1945. Justru salah satu founding fathers kita, MR Kasman Singodimendjo, mengatakan bahwa Pancasila perlu dirawat oleh rawatan agama Islam agar Pancasila tidak rapuh dan diselewengkan.
 
Ali Alatas
Ketua DPP Front Mahasiswa Islam
0 Komentar