Joko Widodo Idem Ditto Ahok

Rabu, 10 Agustus 2016 - 19:16 WIB | Dilihat : 5001
Joko Widodo Idem Ditto Ahok Jokowi-Ahok


HM Aru Syeiff Assadullah
Pemred Tabloid Suara Islam
 
Sebenarnya pernyataan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini tidak mengejutkan. Yakni saat  Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR-RI, KPK menegaskan, dalam kasus RS Sumber Waras, tidak terdapat indikasi pelanggaran hukum. Artinya Ahok tidak bersalah, Ahok clear dan clean.  
 
Sikap KPK yang terang-terangan ‘pasang badan’ melindungi Ahok ini hanya menjadi pembenar tudingan dan tuduhan selama ini terjadi konspirasi antara KPK dengan Ahok, atau KPK didikte Istana agar melindungi Ahok. Dan kesimpulan besarnya, Istana atau Presiden Joko melindungi Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta. Benarkah ?
 
Sejatinya pertanyaan besar di atas tidak memerlukan lagi pencarian jawaban, karena berbagai peristiwa yang muncul sudah dengan sendirinya menjadi jawaban pembenar berbagai tuduhan itu.  Yang mengejutkan malah keberanian KPK di forum resmi (public hearing) dengan Komisi III DPR menyatakan kasus RS Sumber Waras tidak  terdapat indikasi pelanggaran hukum. 
 
Pernyataan ini jelas-jelas melecehkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang notabene Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan MPR-DPR, juga lembaga Kepresidenan, di mana BPK menjadi lembaga pemeriksa keuangan dan auditor resmi negara tertinggi dan telah melakukan audit Sumber Waras dengan kersimpulan terjadi pelanggaran dan negara dirugikan Rp191 Milyar. 
 
Kini tiba-tiba dilecehkan oleh KPK di forum DPR, di mana kasus Sumber Waras yang justru diminta oleh KPK sendiri agar BPK melakukan audit menyeluruh—karena KPK sendiri di era pimpinan sebelumnya telah mencurigai adanya penyimpangan di Sumber Waras—dan audit BPK itu ketika diberikan bagai dilecehkan dianggap tidak mengandung kebenaran sedikitpun. Sungguh luar biasa.
 
Apa dan siapa KPK ini? Bukankah KPK hanyalah lembaga Ad Hoc alias sementara dan sewaktu-waktu tentu harus dibubarkan jika sudah tercapai target pemberantasan korupsi. Jika KPK tetap dipertahankan keberadaannya secara permanen, tentu malah menjadi tidak masuk akal. Karena tugas yang sama dilakukan oleh lembaga hukum lainnya : Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan akan menjadi tumpang-tindih dan rancu. 
 
KPK juga sangat “dilindungi” masyarakat luas dan membela eksistensi KPK secara berlebihan sehingga semua  perilaku KPK akan dibela habis-habisan termasuk didukung media mainstream dan akhirnya rakyat pun terpengaruh mendukung KPK dengan segala cara. Dalam kasus pembelaan KPK terhadap kasus Ahok sedikit banyak masyarakat luas menjadi ‘terhenyak’ tidak bisa mengerti kenapa KPK tiba-tiba secara Spartan membela Ahok? Ada apa di baliknya? Masyarakat pun kian menyadari KPK ternyata bisa juga digiring menjadi alat politik pihak tertentu khususnya penguasa di negeri ini.
 
Dalam kasus Sumber Waras, auditor BPK dengan sangat gamblang memberikan penjelasan betapa sangat nyata pelanggaran lalu mengakibatkan kerugian negara. Penjelasan auditor BPK itu bisa disimak siapa saja melalui WhatsApp berbagai grup artinya seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan secara detail. Belum lagi argumentasi serenceng, tokoh hukum sepert Prof. Atmakusumah, hingga Ratna Sarumpaet, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon  pun tegas-tegas menyebutkan adanya pelanggaran dalam kasus Sumber Waras. 
 
Salah satu indikasi yang ‘Cetho-welo-welo’ (bhs Jawa : Gamblang transparan) dalam kasus Sumber Waras terdapat motif yang kuat dan lalu adanya pelanggaran adalah fakta : Tanah RS Sumber Waras yang dibeli Pemda DKI itu yang memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sebenarnya tidak perlu dibeli DKI karena ijin HGU yang dimiliki akan habis masa ijinnya dalam waktu dua tahun yang akan datang dan jika pemerintah tidak memperpanjang ijinnya maka otomatis tanah RS Sumber Waras akan menjadi milik pemerintah. Tentu menjadi aneh kalau Ahok sebagai gubernur sampai turun tangan sendiri melakukan nego habis-habisan agar berhasil membeli tanah Sumber Waras yang sesungguhnya tanah tersebut tanpa dibeli pun hakikatnya akan menjadi milik pemerintah dalam waktu dua tahun. 
 
Bahkan lebih aneh lagi ketika transaksi pembelian dilakukan ternyata tanah Sumber Waras itu tidak bisa langsung dibangun sesuai rencana menjadi RS Kanker yang konon sangat dibutuhkan, karena di dalam perjanjian, RS Sumber Waras masih diberi hak memakai bangunan di atas tanah yang sudah dibayar itu selama dua tahun seraya menunggu RS Sumber Waras selesai membangun gedung di sebelahnya. Lho, katanya Ahok ingin buru-buru membeli karena ingin segera membangun RS Kanker, kenapa harus menunggu dua tahun, kalau menunggu dua tahun tanah RS Sumber Waras itu otomatis toh akan menjadi milik pemerintah.  
 
Inilah keanehan yang luar biasa. Namun keanehan itu justru dibela KPK sebagai bukan atau tidak ada indikasi pelanggaran. Bukankah staf Pemda DKI banyak yang menyarankan Ahok agar menggunakan tanah milik Pemda DKI sendiri yang banyak berlokasi di empat wilayah DKI Jakarta agar segera bisa diwujudkan rencananya itu. Tapi Ahok tidak peduli. Fakta inipun tidak dilihat KPK.
 
Joko Widodo pun melakukan hal mirip/serupa
 
Apa yang dilakukan oleh Ahok dalam kasus Sumber Waras terbukti juga dilakukan dalam kebijakan lain yang mirip kalau tidak serupa oleh Presiden Joko. Kebijakan yang serupa itu adalah program : 
 
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang menjadi isu pro-kontra dan semula ditolak oleh DPR tapi kemudian setelah lobby berkepanjangan DPR pun akhirnya mengesahkan UU Tax Amnesty ini pada 28/6 2016. Mengapa Tax Amnesty ditolak? 
 
Secara sederhana program ini dirasakan sebagai penganak-emasan pengusaha raksasa yang jelas-jelas melakukan tindak pidana pengemplangan pajak besar-besaran, dengan mudah diputihkan begitu saja. Malah kepada pengusaha dijanjikan kepastian datanya tidak boleh dipakai aparat hukum untuk mengusut kejahatan mereka. Data mereka akan dirahasiakan. Dengan muluk-muluk pemerintahan Presiden Joko mengklaim mereka memiliki data adanya dana/asset pengemplang pajak di luar negeri mencapai Rp11.450,- trilyun dan dengan asumsi dana itu jika berhasil ditarik 20% saja maka akan masuk dana ke dalam negeri  200 milyar dolar AS, sungguh luar biasa fantastis besarnya? 
 
Benarkah rencana muluk-muluk ini atau ada udang di balik batu rencana kontroversial ini ? Dalam Lobby dengan DPR, Presiden Joko mengaku maksimal dana yang bisa ditarik dari luar negeri mencapai Rp80 Trilyun belakangan naik perkiraan mencapai 160 Trilyun. Sangat kecil.
 
Para ekonom putih pun membeberkan kecurigaan di balik pemaksaan terbitnya UU Pengampunan Pajak ini, sebagai ‘kongkalikong’ para pengusaha besar pengemplang pajak dengan ekonom hitam sampai dengan politisi yang ujungnya sampai berhasil “menyeret” presiden Joko memaksakan program pengampunan pajak ini. Tanpa diterbitkannya UU Pengampunan Pajak yang konon bisa memaksa pajak untuk dibawa pulang ke tanah air, sejatinya era keterbukaan uang dunia baru-baru ini telah mengumumkan akan berlakunya apa yang disebut CRS (Common Reporting Standard) yakni pertukaran informasi tentang data keuangan setiap orang di negara manapun. CRS didukung penuh semua anggota G-20. 
 
Dengan kata lain pemaksaan Amerika Serikat kepada setiap negara agar memberlakukan aturan yang disebut FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) di mana FATCA mewajibkan seluruh lembaga keuangan  di negara manapun memberikan data keuangan warga negara Amerika Serikat. Maka kemanapun warga negara AS melarikan uangnya di se antero jagad niscaya terdeteksi oleh pemerintah AS. Dan ketentuan semacam FATCA ini akan segera berlaku secara global melalui ketentuan CRS itu, maka tempat langganan para koruptor untuk menyimpan dana ‘rampokannya’ seperti di Singapura, Swiss, Hongkong, Mauritius dan seterusnya berakhir sudah karena lembaga Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan Dunia (OECD) pun berhasil menekan seluruh negara di dunia agar mengikuti skema berlakunya CRS itu.  
 
Pemberlakuan CRS di jangka setahun lagi akan berlaku efektif, sehingga zaman remang-remang dan kegelapan keuangan berakhir sudah. Pemerintah Presiden Joko yang mengklaim memiliki data dana WNI secara lengkap yang disebut melebihi PDB yakni sekitar Rp 11.450 Trilyun, dan apabila ditawarkan dana tebusan 1-6% maka dana tersebut diharapkan pulang ke Indonesia. Lalu jika demikian kenapa memberlakukan UU Pengampunan Pajak yang logikanya sangat berlawanan. 
 
Bukankah dengan diberlakukannya rezim ekonomi global yang total terbuka maka setiap asset WNI di luar negeri bisa ditagih pajaknya secara akurat. Hasilnya bisa dihitung secara matematik mencapai Rp3.435 trilyun atau hampir 35 kali lipat dari perkiraan penerimaan  melalui pengampunan pajak. 
Tak pelak pemberlakuan UU Pengampunan Pajak ini ditengarai sebagai rencana komplotan oknum pengusaha, ekonom hitam dan pejabat yang memiliki dana besar di luar negeri. Mereka mencuri start mendahului sebelum era terang data ekonomi berlaku merekamerekayasa UU Pengampunan Pajak untuk diberlakukan, agar memutihkan jejak hitam mereka di wilayah yurisdiksi surga pengemplang pajak seperti Singapura, Swiss, Hongkong dan lain-lain.
 
Alhasil apa yang dilakukan Presiden Joko yang ‘ngotot’ agar DPR segera  mengesahkan UU Pengampunan Pajak itu sungguh sama sebangun dengan logika Ahok yang memaksakan pembelian Sumber Waras yang diketahui tanpa dibeIi pun dua tahun yang akan datang menjadi milik pemerintah. 
 
Kini Presiden Joko melakukan hal yang ‘Idem Ditto’ dengan Ahok tanpa memberlakukan UU Pengampunan Pajak itu dana yang diharapkan malah akan masuk tahun depan berpuluh-puluh kali lipat dari dana yang diharapkan melalui pengampunan Pajak. Tambahkan lagi, setelah dipaksa membayar pajaknya pengemplang tetap terus bisa dikejar jika mereka terindikasi melakukan kejahatan lainnya. Tapi melalui UU Pengampunan Pajak ini pengemplang pajak diputihkan habis, sehingga mereka tak bisa lagi dituntut hukum. Data yang dimiliki kini malah dilindungi oleh UU dari pengusutan hukum. Inilah peristiwa yang luar biasa aneh dan terjadi di era Presiden Joko. 
 
Hal-hal yang aneh dan musykil di era pemerintahan Presiden Joko belakangan ini terus bermunculan silih berganti, namun daya kritis masyarakat tak lagi mau memprotesnya. Rakyat bagai apatis dan masa bodoh dengan perkembangan yang menghancurkan.
 
Seperti diuraikan pada rubrik nasional SI Edisi 217 bertajuk ‘Piring Gempil’ dan ‘Omah Bubrah’ yang menguraikan deretan Darurat Kebangsaan dimulai : Darurat Kenegaraan, Darurat Politik, Darurat Ekonomi, darurat Narkoba, Darurat Kejahatan Seksual pada anak-anak denngan korban tak bisa dibendung. 
 
Yang paling mutakhir niscaya Darurat Daging Sapi, hingga Darurat Vaksin Palsu. Darurat Daging Sapi hakikat mewakili darurat semua harga kebutuhan bahan pokok rakyat yang sejak masuk Ramadhan lalu melonjak naik harganya setimggi-tingginya. Bagai sigap Presdien Joko menggelar penyataan bahwa daging sapi akan ia paksa turun hingga Rp70 ribu/Kg begitu juga harga-harga bahan-bahan pokok mulai beras, daging ayam, telur minyak  dan seterusnya akan dipaksa turun. Janji Presiden Joko ternyata omong kosong daging sapi sampai lebaran malah melejit harganya dari harga stabil tak pernah berubah Rp125 ribu/kg melejit menjadi Rp145 ribu/kg di hari-hari dekat lebaran 2016. Terbukti Joko Widodo tak bisa berbuata apa-apa, janji-janjinya soal penurunan daging saja tak terbukti. Malah muncul kasus pemalsuan vaksin khususnya vaksin bagi anak-anak Balita. Rakyat luas pun dibuat pias dan mereka pun sudah tak punya energi untuk memprotes ketidak-becusan pemerintahan Presiden Joko ini. Inilah nasib nahas rakyat Indonesia. Wallahu a’lam bissawab! 
0 Komentar