Pemimpin Cengeng Itu Bernama Ahok

Minggu, 31 Juli 2016 - 09:58 WIB | Dilihat : 6100
Pemimpin Cengeng Itu Bernama Ahok Rizal Ramli vs Ahok

 

Ahok selalu berlindung di bawah kaki Presiden Jokowi, yang merupakan bosnya saat memimpin DKI Jakarta.
 
Rabu siang, 27 Juli 2016, Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinetnya yang kedua. Nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terpental dari deretan anggota Kabinet Kerja. Ia digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Otomatis Rizal tak lebih dari 10 bulan Rizal menduduki kursi itu. 
 
"Saya telah mencoba berbuat yang terbaik, untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat Indonesia," ungkap Rizal saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Rabu pagi.
 
Padahal, saat tampil dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam, 26 Juli 2016, tepat saat sejumlah menteri hilir mudik ke Istana Negara karena dipanggil Jokowi, Rizal menyindir keras Ahok melalui acara yang disiarkan secara langsung itu. 
 
"Jangan setiap kasus bawa-bawa Presiden. Apalagi kasus yang bermasalah, kasihan Presiden. Ini kaya orang mau tenggelam, pegang kaki siapa saja," ujar Rizal dalam talkshow bertema “Ahok Vs Rizal Ramli: Berwenangkah Menko Stop Reklamasi?” itu. 
 
Rizal menambahkan, sebelumnya Ahok juga berharap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dapat membantu menyelesaikan permasalahan di Teluk Jakarta, yang terkait dengan perizinannya.
 
"Sebelumnya pegang-pegang kaki Ibu Siti, padahal Ibu Siti tidak beri izin. Sekarang pegang kaki Presiden. Belajar jantan jadi pemimpin," ujar Rizal, yang disambut tepuk tangan para hadirin. 
 
Rizal Ramli memang serius menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang dinilainya sangat membahayakan. Menurut Rizal, para pengembang swasta harus menuruti kebijakan pemerintah pusat jika ingin proyek reklamasi dilanjutkan. Bukan hanya pengembang saja, Ahok pun juga harus menuruti pemerintah pusat jika tak ingin proyek reklamasi ini dihentikan. 
 
“Saya pernah tanya pengembang, mau nurut negara atau tidak, kalau tidak saya sikat,” kata Rizal.
 
Pada kesempatan yang sama, Rizal juga membeberkan ‘dosa-dosa’ proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Rizal, proyek ambisius yang didukung Ahok itu penuh dengan pelanggaran, baik berkatagori sedang hingga berat.
 
“Untuk Pulau C dan D itu harusnya terpisah, jangan disatukan. Tapi pengembang menyatukan dua pulau ini demi mendapatkan tambahan 121 hektar. Tapi hal itu berisiko menyebabkan banjir, kapal juga tidak bisa lewat dan biota juga terganggu,” kata Rizal.
 
Menurut Rizal, pelanggaran di Pulau C dan D itu termasuk pelanggaran sedang. Lebih lanjut Menko Maritim ini juga membeberkan pelanggaran besar dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Rizal Ramli, pelanggaran berat itu terjadi pada Pulau G.
 
“Pelangggaran berat di Pulau G. Nelayan protes harus parkir mutar jauh dan menghabiskan banyak solar. Lalu ada pipa gas dan menurut aturan jarak aman 500 meter ke kanan kiri. Hal itu karena jika pipa rusak kapal bisa melakukan manuver saat memperbaiki. Tapi ini hanya 40 meter,” kata Rizal.
 
Menurut dia, jika mengacu undang-undang internasional, Pulau G itu harus dibongkar. “Karena membahayakan lingkungan strategis, mengganggu kapal tradisional, ada gas berbahaya dan risiko mengganggu ekosistem,” tegas Rizal.
 
Tidak sekali Rizal mengeluarkan pernyataan keras terhadap Ahok. Sebelumnya ia telah angkat bicara tentang aksi Ahok yang mengadukan masalah reklamasi Teluk Jakarta kepada Presiden Jokowi.
 
Menurut Rizal saat itu, tiga kementerian berwenang, yakni Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki pandangan yang sama terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.  
 
"Masing-masing menteri memiliki kewenangan yang dilindungi UU, misalnya untuk daerah pelabuhan itu kewenangan menteri perhubungan, wilayah laut itu kewenangan menteri kelautan dan perikanan, lingkungan hidup itu kewenangan menteri lingkungan hidup dan kehutanan," ungkap Rizal di Kantornya, Rabu (13/7/2016).
 
"Satu menteri saja bisa membatalkan, ini apalagi tiga menteri dan itu undang-undang," tambahnya. 
 
Rizal pun meminta kepada Ahok untuk menghormati keputusan dari para menteri yang berlandaskan undang-undang tersebut. Ia meminta Ahok agar tidak mengadukan masalah reklamasi Teluk Jakarta tersebut ke Presiden Jokowi. 
 
"Esensinya jangan cengeng jadi orang. Masa segalanya macam mau diadukan ke Presiden," kata Rizal sengit ketika itu.
 
Menjawab Ahok yang masih berpegangan kepada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 untuk melancarkan proyek reklamasi, Rizal mengatakan aturan tersebut sudah kedaluwarsa karena telah ada Peraturan Presiden yang baru.
 
"Jangan terus mengacu pada undang-undang lama yang sudah kedaluwarsa. Perpres tahun 1995, kan sudah ada undang-undang yang lebih baru, ada peraturan presiden yang lebih baru ya, berpikir modernlah, jangan kuno melihat yang lama," ungkap Rizal.
 
Sebelumnya, Ahok melaporkan masalah reklamasi Teluk Jakarta kepada Jokowi. Ahok mengklaim, secara prinsip Jokowi tidak mempermasalahkan megaproyek itu. "Secara prinsip Presiden, reklamasi tidak ada yang salah," ujar Ahok.‎
 
Ahok menyatakan, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI sehingga mengerti permasalahan Jakarta. "Beliau juga pernah jadi gubernur," ujar dia.
 
Bukan hanya dalam kasus reklamasi saja Ahok selalu menyeret Jokowi. Sebelumnya, dalam kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok juga berulang kali mondar-mandir ke Istana Negara mencari perlindungan. Hasilnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melempem, lemah tak berdaya. Ahok pun selamat dari jeratan hukum karena KPK menghentikan penyelidikan perkara tersebut dan mengklaim tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. Padahal, Ketua KPK sebelumnya, Taufiqurrahman Ruki sudah menyatakan bila pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan negara. 
 
"Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum," klaim Ketua KPK yang baru, Agus Rahardjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016). 
 
Dengan berbagai fakta ini, masyarakat bertanya-tanya mengapa Ahok seolah tak bisa disentuh sama sekali. Padahal sudah ada indikasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan bekas bupati Belitung Timur dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras juga izin reklamasi Teluk Jakarta. 
 
"Ada kekuatan yang lebih besar dari  negara ini yang melindungi Ahok dan kroninya," koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma. 
 
Karena itu tak heran, saat sejumlah wartawan meminta komentar Ahok mengenai dipecatnya Rizal Ramli dari jabatannya pada Rabu siang, Ahok tersenyum girang. "Enggak tahu, kamu tanya Presiden. Aku enggak tahu. Aku juga tahu kata kamu kok, he-he," ujar dia.  
 
[shodiq ramadhan/dbs]
 
0 Komentar