Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Ahok dan Pengembang Harus Nurut Pemerintah Pusat

Rabu, 27 Juli 2016 - 07:09 WIB | Dilihat : 949
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Ahok dan Pengembang Harus Nurut Pemerintah Pusat Rizal Ramli, Siti Nurbaya, Susi Pudjiastuti dan Ahok saat meninjau reklamasi Pulau G

Jakarta (SI Online) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, serius menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang dinilainya sangat membahayakan. Menurut Rizal, para pengembang swasta harus menuruti kebijakan pemerintah pusat jika ingin proyek reklamasi dilanjutkan.

Menurut Rizal, tak hanya pengembang saja, Gubernur DKI Jakarta Ahok juga harus menuruti pemerintah pusat jika tak ingin proyek reklamasi ini dihentikan. 
 
“Saya pernah tanya pengembang, mau nurut negara atau tidak, kalau tidak saya sikat,” kata Rizal dalam acara Indonesia Lawyer Club di tvOne, Selasa 26 Juli 2016, seperti dikutip oleh Viva.co.id.
 
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu mengaku tidak mempermasalahkan reklamasi asal tetap memperhatikan hal-hal penting. 
 
“Sebenarnya tidak masalah dengan reklamasi tapi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tidak banjir, lingkungan terpelihara dan transportasi tradisional tetap berjalan,” kata Rizal.
 
Masih menurut Rizal, ditunjuknya pihak swasta juga menjadi kelemahan dalam proyek reklamasi ini. “Kita serahkan proyek reklamasi ini sepenuhnya pada swasta. Tentu swasta tidak peduli dengan hal-hal lain selai hanya mikir keuntungan saja,” kata Rizal.
 
Dosa Proyek Reklamasi
 
Pada kesempatan yang sama, Rizal juga membeberkan ‘dosa-dosa’ proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Rizal, proyek ambisius yang didukung Ahok itu penuh dengan pelanggaran, baik berkatagori sedang hingga berat.
 
“Untuk Pulau C dan D itu harusnya terpisah, jangan disatukan. Tapi pengembang menyatukan dua pulau ini demi mendapatkan tambahan 121 hektar. Tapi hal itu berisiko menyebabkan banjir, kapal juga tidak bisa lewat dan biota juga terganggu,” kata Rizal.
 
Menurut Rizal, pelanggaran di Pulau C dan D itu termasuk pelanggaran sedang. Lebih lanjut Menko Maritim ini juga membeberkan pelanggaran besar dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Rizal Ramli, pelanggaran berat itu terjadi pada Pulau G.
 
“Pelangggaran berat di Pulau G. Nelayan protes harus parkir mutar jauh dan menghabiskan banyak solar. Lalu ada pipa gas dan menurut aturan jarak aman 500 meter ke kanan kiri. Hal itu karena jika pipa rusak kapal bisa melakukan manuver saat memperbaiki. Tapi ini hanya 40 meter,” kata Rizal.
 
Menurut dia, jika mengacu undang-undang internasional, Pulau G itu harus dibongkar. “Karena membahayakan lingkungan strategis, mengganggu kapal tradisional, ada gas berbahaya dan risiko mengganggu ekosistem,” tegas Rizal.
 
red: abu faza
sumber: viva.co.id
0 Komentar