Reformasi 26 Juta Dollar dari Amerika

Jumat, 17 Juni 2016 - 16:41 WIB | Dilihat : 5129
Reformasi 26 Juta Dollar dari Amerika  Presiden Soeharto membacakan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 di Istana Negara Jakarta.

Gerakan Reformasi telah berlalu 18 tahun. Tapi sampai sekarang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tambah meluas. Siapa  saja aktivis yang terima dollar dari Amerika Serikat?

 
Sekretaris Jenderal PPP Asrul Sani menyesalkan pernyataan Ketua Umum Pemuda Panca Marga Abraham Lunggana alias Haji Lulung.  Asrul yang anggota DPR itu tampak merasa perlu harus bicara karena Haji Lulung adalah Ketua DPW PPP Jakarta.
 
Artinya,  pernyataan Haji Lulung akan berdampak ke partai PPP.  ‘’Pernyataan itu menyinggung perasaan teman-teman mahasiswa yang sekarang sudah menjadi tokoh dan aktivis di mana-mana,’’ kata Asrul, 2 Juni lalu.
 
Apa sesungguhnya yang dikatakan Lulung? Ketika menghadiri sebuah simposium  yang membahas masalah kebangkitan kembali PKI (Partai Komunis Indonesia) di Balai Kartini, Jakarta, 1 Juni lalu, Haji Lulung dikutip wartawan mengatakan bahwa, "Berhentinya Pak Harto merupakan kehilangan bagi bangsa Indonesia."
 
Haji Lulung melanjutkan, ‘’Berhentinya Pak Harto merupakan keinginan kelompok-kelompok masyarakat yang mengatas-namakan bangsa Indonesia, tapi dikendalikan negara kapitalis dan komunis."
 
Dikendalikan negara  kapitalis dan komunis? Kalau disebut  gerakan reformasi Mei 1998 dikendalikan komunis, sama sekali belum pernah terdengar beritanya. Apalagi sejak rubuhnya ‘’tembok Berlin’’ di tahun 1989, negara-negara komunis yang melakukan reformasi telah melemah, antara lain, karena terpecah-pecah. Contohnya, imperium Uni Soviet yang begitu besar dan perkasa telah menjadi berantakan, sehingga tinggal menjadi Negara Rusia yang kecil dan jauh lebih lemah. Dengan demikian yang berjaya dan perkasa kemudian adalah Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat.  
 
Oleh karena itu kalau disebutkan gerakan reformasi 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto dikendalikan negara kapitalis Amerika Serikat, tampaknya sulit dibantah. Betapa tidak?
 
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
 
Tanggal 21 Mei  2016 yang baru lalu, mestinya diperingati dengan semarak. Tepat pada hari itu 18 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, aktivis LSM, dan eksponen rakyat lainnya, telah beberapa hari berhasil menduduki gedung DPR/MPR-RI  di kawasan Senayan, Jakarta.
 
Pada hari itu, aksi  mahasiswa dan para aktivis rupanya telah mencapai puncaknya, ketika kemudian Presiden Soeharto menyampaikan pidato di Istananya di Jakarta, dan menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia.  Luar biasa. Presiden Soeharto yang begitu berkuasa selama 32 tahun, tiba-tiba hari itu melepaskan jabatannya. Banyak pengamat terkesima seakan tak percaya Soeharto begitu cepat menyerah kepada gerakan para penentangnya.
 
Adalah tokoh Muhammadiyah Amin Rais dan pendiri YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) pengacara senior mendiang Adnan Buyung Nasution yang menjadi motor utama gerakan menumbangkan  Soeharto. Mereka selalu meneriakkan slogan-slogan atau yargon reformasi dengan tujuan utama menjatuhkan  Soeharto yang mereka tuduh telah menyuburkan korupsi di Indonesia, dan terlalu lama berkuasa (selama 32 tahun)
.
Pada masa itu sangat popular yargon KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), untuk menggambarkan korupsi yang berkecamuk dan merebak di kalangan putra-putri dan teman-teman Presiden Soeharto, serta para pejabat lainnya dari pusat sampai daerah. 
 
Para tokoh Reformasi seperti Amien Rais, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad, dan Faisal Basri, menjadikan Presiden Soeharto sebagai  simbol KKN, sedang mereka para tokoh reformasi  adalah anti-KKN  dan pejuang reformasi.
 
Karena pentingnya peristiwa ini setiap tanggal 21 Mei mestinya dirayakan sebagai peristiwa bersejarah. Soalnya, pada hari itulah Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto dijatuhkan, dan kemudian digantikan  pemerintahan reformasi.
 
 
Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR pada Mei 1998

 
Tapi anehnya setiap tahun perayaan kemenangan reformasi tak pernah bersemarak.  Tak ada perayaan yang menonjol, semua berjalan biasa saja.    Adian Napitupulu, anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP yang pada 1998 aktif menjadi demonstran, 18 Mei lalu, sempat diwawancarai media dan menceritakan pengalamannya di sekitar huru-hara 1998.
 
Adian mengungkapkan bagaimana para mahasiswa dan aktivis menguasai gedung DPR/MPR-RI mulai 18 Mei 1998 sampai Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri 21 Mei 1998. Menurut Adian, gerakan mereka dibiayai dari kantong masing-masing tanpa ada bantuan dana dari pihak mana pun.
 
Dana? Inilah masalah utama gerakan penumbangan Presiden Soeharto 1998. Tampaknya, ini jugalah problemnya mengapa gerakan penurunan Presiden Soeharto itu tak diperingati dengan semarak setiap tahun. Ketika tokoh reformasi 1998 Amien Rais dan Adnan Buyung Nasution berpidato, yang mereka teriakkan adalah slogan-slogan anti-korupsi, anti-KKN, dan semacamnya.
 
AMAT BESAR BAGI LSM
 
Tapi sungguh tragis ternyata, belakangan diketahui bahwa gerakan reformasi  1998 untuk menumbangkan Presiden Soeharto   dibiayai dan direncanakan sepenuhnya oleh USAID, badan bantuan milik pemerintah Amerika Serikat. Tuduhan ini  bukan berasal dari kroni atau antek Soeharto. Tapi tersebar melalui  pemberitaan koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times edisi 20 Mei 1998.
 
Dalam  sebuah artikel di The New York Times yang ditulis wartawan Tim Weiner, disebutkan bahwa ternyata pemerintah Amerika Serikat di bawah  Presiden Bill Clinton bermain dua muka terhadap Indonesia. Di satu sisi, Presiden Clinton terus  menyokong pemerintahan Presiden Soeharto, tapi di sisi lain secara diam-diam Clinton mendukung kelompok oposisi, dengan harapan akan terjadi  transisi menuju masyarakat demokratis di Indonesia.
 
Maka melalui badan bantuan milik pemerintah Amerika Serikat, USAID (United State’s Agency for International Development), diserahkan bantuan kepada kelompok-kelompok oposisi di Indonesia, seperti LSM dan lembaga bantuan hukum semacam YLBHI yang dipimpin pengacara tersohor Adnan Buyung Nasution. 
 
Ternyata US-Aid telah mulai menggelontorkan dollar kepada LSM-LSM dan para tokoh tadi sejak tahun 1995, sampai Presiden Soehatro berhasil dijatuhkan di tahun 1998. Untuk itu USAID menghabiskan biaya  26 juta dollar atau dengan kurs waktu itu, sekitar Rp 200 milyar.
 
Jumlah itu terhitung kecil  bagi pemerintah Amerika Serikat. Tapi tentu saja itu merupakan jumlah yang sangat besar  untuk LSM-LSM di Indonesia, atau tokoh semacam Adnan Buyung Nasution, Amin Rais, dan para pemuka dan tokoh reformasi lainnya yang terlibat dalam urusan dana Amerika Serikat itu.
 
Dan tampaknya dollar Amerika Serikat itu telah terbagi secara merata . Buktinya sampai sekarang masalah itu tak pernah jadi ajang keributan di kalangan aktivis dan para tokoh reformasi 1998. Semuanya membisu kalau bicara soal dana 26 juta dollar itu.
 
Yang pasti setelah kita memasuki zaman reformasi dan Soeharto telah berhasil  ditumbangkan,korupsi tak juga berkurang. Pada tahun 2002, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan akan memberangus korupsi dari bumi Indonesia.
 
Nyatanya KPK yang sengaja diberi dana operasional yang cukup dan gaji pegawai dan komisionernya yang terbilang besar tak memberi hasil yang memadai. Korupsi tetap saja meraja lela dari tingkat bawah sampai atas. Dan sekali-sekali KPK akan menangkap pejabat koruptor, tapi yang tertangkap umumnya hanya tikus-tikus kecil.Belakangan KPK semakin loyo dan hanya berani menangkap para pejabat daerah setingkat bupati.
 
Malah korupsi sekarang tambah meluas sampai ke desa-desa.  Maka ada yang berpendapat hal itu terjadi karena reformasi 1998 bukan ide dan gerakan dari dalam negeri.  Gagasan dan gerakan reformasi  dirancang dan dibiayai sepenuhnya oleh  pemerintah Amerika Serikat (baca US-AID) . Aktivis-aktivis kita pun kebanjiran dollar dari USAID.
 
Yang paling menarik, undang-undang di Indonesia mewajibkan bantuan luar negeri seperti itu dilaporkan ke Departemen Dalam Negeri. Apakah para demonstran 1998, aktivis, atau lembaga bantuan hukum  yang menerima dollar dari  USAID itu telah melapor ke Departemen Dalam Negeri? Wallahu a’lam bissawab.
 
Maka sudah waktunya sekarang para tokoh reformasi 1998 menjelaskan kepada rakyat tentang dana reformasi 1998 yang berjumlah 26 juta dollar itu. Semua harus transparan, dan rakyat harus tahu. 

[Amran Nasution]
0 Komentar