Memerangi Korupsi di Kabupaten

Rabu, 15 Juni 2016 - 19:34 WIB | Dilihat : 1721
Memerangi Korupsi di Kabupaten Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi pemberantasan korupsi  semakin loyo. Badan anti-korupsi itu tampaknya hanya jadi alat politik penguasa.

 
Ini  bukan soal suku atau ras. Bukan pula soal partai atau golongan. Tapi ini masalah penyalah-gunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat lagi soal korupsi. Hanya kebetulan yang tersangkut dalam kasus ini adalah Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta.
        
Kebetulan pula Gubernur Ahok yang asal Pulau Belitung itu adalah  keturunan China dan matanya sedikit sipit.  Maka tak sedikit para pendukung dan pemujanya mencurigai  bahwa kasus yang dituduhkan kepada Ahok hanya dibuat-buat atau direkayasa guna ‘’menjatuhkan’’  Ahok.  Apalagi tahun depan (2017) masa jabatan Ahok berakhir, dan dia sudah bertekat mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Jakarta.
          
Ternyata, setelah menangani perkara ini  hampir setahun, Selasa, 14 Juni 2016, di depan sidiang Komisi III DPR-RI di kawasan Senayan, Jakarta,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang mereka lakukan, sejauh ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum dalam perkara pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. 
 
"Penyidik kami tak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras," kata Agus Rahardjo kepada wartawan di sela  pembicaraannya dengan Komisi III DPR-RI di gedung DPR, Selasa, 14 Juni lalu.
             
Artinya, sejauh ini KPK tak menemukan perbuatan korupsi dalam kasus itu. Lebih jauh lagi: KPK berpendapat Gubernur Ahok tak bersalah dalam pembelian lahan  seluas sekitar 3 ha, milik Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras yang terletak di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Maka selamatlah Ahok, teman Presiden Jokowi itu. 
             
Apa arti semua ini? Yang  jelas, hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  menyebutkan terdapat kerugian negara sebesar Rp 191 milyar dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI seharga lebih Rp 755 milyar. Tapi di mata KPK,  hasil  audit itu ternyata salah. 
              
Padahal audit investigasi itu dilakukan BPK atas permintaan KPK sendiri, dan perlu pula diketahui BPK adalah badan auditor negara yang diakui dan tercantum di dalam undang-undang dasar kita.   Tampaknya inilah untuk pertama kalinya hasil audit BPK dianggap ompong dan salah oleh institusi lain yang menggunakannya.. Maka wajar mulai terdengar suara agar karena kasus ini semua pengurus BPK harus dicopot dari jabatannya.
             
GUBERNUR AHOK PALING SIBUK
 
Belum cukup. Apa yang dilakukan para pemimpin KPK sekarang, rupanya sudah dikhawatirkan para pengurus KPK priode sebelumnya. Soalnya, beberapa pengurus KPK yang digantikan pengurus KPK sekarang, sekitar Desember tahun lalu, sempat berbicara dengan bisik-bisik bahwa Gubernur Ahok terlibat dalam korupsi  pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Wakil Ketua DPR Fadli Zon termasuk orang yang menerima laporan tentang kasus  Gubernur Ahok itu dari seorang pejabat KPK waktu itu.
               
Secara sederhana saja begini: Pada tahun 2013, lahan ini telah dinegosiasikan oleh pemiliknya dengan pengusaha  properti  terkenal  Ir. Ciputra (PT Ciputra Karya Utama). Harga yang disepakati waktu itu  hanya Rp564 milyar. Transaksi itu  kemudian gagal karena kemunculan Gubernur Ahok, selain ada masalah lain di PT Ciputra Karya Utama. Tapi setahun kemudian, ketika Gubernur Ahok menawar lahan yang sama, harganya meloncat jadi Rp755 milyar. Terjadi kenaikan hampir Rp200 milyar hanya dengan beda waktu setahun.  Itu bukan korupsi?
              
Semua itu tak jadi soal bagi para pejabat dan penyidik KPK sekarang ini. Badan anti-korupsi itu pun  menganggap wajar saja ketika Gubernur Ahok turun tangan langsung menemui Nyonya Kartini Muljadi, Ketua Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras, sang pemilik lahan. Keduanya melakukan negosiasi harga, tawar-menawar atas lahan  seluas  tiga hektar lebih  yang terletak di kawasan Jakarta Barat.
               
Artinya, kalau cara berpikir para pejabat KPK itu dianggap wajar, maka Gubernur Ahok pastilah menjadi pejabat paling sibuk di seluruh Indonesia. Betapa tidak? Setiap kali Pemda DKI Jakarta yang dipimpinnya hendak membeli lahan atau aset yang lain, dia harus menemui sang pemilik lahan atau aset itu, melakukan negosiasi, baru kemudian setelah harga disepakati, dia perintahkan bagian keuangan Pemda DKI untuk melunasi harga aset itu. Apakah menemui penjual, untuk mernegosiasikan harga, dan semacamnya itu termasuk di dalam uraian tugas (job description)  seorang Gubernur Jakarta?  Apakah Gubernur Ahok itu merangkap makelar tanah? Tanyakanlah kepada para pimpinan KPK yang terhormat itu.
                
Tapi tampaknya baru Ahok saja gubernur yang  melakukan pekerjaan seperti ini. Lagi pula  kalau Gubernur Ahok begini terus kerjanya, pemerintah dan rakyat Indonesia dirugikan. Betapa tidak? Pemerintah dan rakyat  menggaji Ahok tak sedikit setiap bulannya,belum dihitung fasilitas lainnya, sementara kerjanya hanya melihat-lihat lahan, bernegosiasi dengan pemiliknya, sampai lahan itu dibeli Pemda DKI. Pekerjaan seperti ini cukup dilakukan pegawai biasa. Bukan seorang gubernur.
                 
Yang hendak dikatakan di sini:  adalah sebuah keanehan seorang gubernur seperti Ahok harus mencari lahan dan bernegosiasi harga dengan pemilik lahan. Itu jelas bukan tugas seorang gubernur.
 
DIKEPUNG MAHASISWA HMI
                   
Oleh karena itu, kalau tak  ada udang di balik batu, mengapa Gubernur Ahok melakukannya? Pertanyaan ini mestinya dijawab oleh para pejabat KPK itu. Apalagi dikabarkan Pemda DKI memiliki lahan di berbagai lokasi di Jakarta, yang arealnya lebih luas dan lokasinya lebih strategis dibanding lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Tapi mengapa  Gubernur Ahok harus mengincar lagi lahan milik rumah sakit itu?
                  
Pemda DKI berencana  mendirikan rumah sakit kanker di lahan itu.  Ini jadi tanda tanya juga. Bukankah jauh lebih banyak warga Jakarta terancam serangan diare atau muntaber daripada kanker.
 
                   
 
Ternyata  jawabnya tak susah-susah amat. Rupanya Nyonya Veronika Tan, istri Gubernur Ahok, adalah Ketua Yayasan Kanker Indonesia priode 2013 – 2018. Untuk sang nyonya gubernur yang sedang memimpin yayasan kanker itulah Pemda DKI harus membangun rumah sakit kanker. Mungkin kelak rumah sakit itu akan diresmikan di hari ulang tahun Veronika Tan. 
                
Perlu pula diketahui khalayak bahwa korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini merupakan perkara paling besar yang ditangani KPK. saat ini Sekarang para pejabat atau petugas KPK tampaknya lebih banyak berkeliaran ke daerah-daerah untuk mengintip  korupsi di Pemda tingkat II, kabupaten atau kotamadya.
                  
KPK  kini nyaris tak terdengar menangani korupsi besar yang dilakukan pejabat tinggi setingkat Dirjen, Irjen, apalagi Menteri seperti dulu. Yang ditangani KPK sekarang lebih banyak korupsi tingkat kabupaten yang kelas teri, bahkan sebentar lagi mungkin tingkat kecamatan dan kelurahan. Paling tidak sekarang ada beberapa bupati yang berada dalam tahanan dan perkara korupsinya sedang ditangani KPK.  Maka ada yang sudah memplesetkan singkatan KPK adalah Korupsi Perangi di Kabupaten. Kalau KPK terus seperti ini, hampir bisa dipastikan korupsi di Indonesia tak akan pernah berkurang.
                 
Sebenarnya sekarang saja sudah amat jelas KPK gagal memberantas korupsi di Indonesia. Padahal lembaga ini sudah didirikan sejak tahun 2002, hampir 15 tahun yang lalu. Ketika itu Indonesia baru saja melakukan Reformasi 1998, dan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun telah dijatuhkan.
                
Maka didirikanlah KPK dengan semangat untuk menghapuskan korupsi dari bumi Indonesia, sebagaimana janji-janji yang bertebaran dari mulut para pemimpin reformasi 1998. Lembaga ini diberi berbagai keistimewaan, gaji para pejabatnya cukup tinggi dibanding pegawai negeri, dana operasionalnya memadai.
                   
Kenyataannya sampai sekarang korupsi tak pernah berkurang. Malah tampaknya para pejabat KPK dengan gaji yang cukup besar  banyak yang lebih tertarik  main politik, oleh karena itu mereka rajin masuk layar TV.
                   
Pemusik Ahmad Dhani kini sedang berusaha memperjuangkan nasib Adi Feri, pegawai honorer di Kementerian Dalam Negeri yang dipecat atas perintah Menteri,  hanya karena kesalahan kecil. Adi salah ketik sehingga di amplop undangan ke alamat KPK tertulis Komisi Perlindungan Korupsi.  Padahal menurut Dhani kesalahan itu bisa terjadi karena memang di dalam persepsi masyarakat sekarang KPK lebih mirip Komisi Perlindungan Korupsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
                     
Belum lama, gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, diserbu dan dikepung para mahasiswa HMI karena omongan sembarangan seorang Wakil Ketua KPK ketika diwawancara wartawan. Tampaknya Ahmad Dhani memang benar bahwa di tengah masyarakat sekarang persepsi tentang KPK selalu yang jelek-jelek. Agaknya masa jaya KPK telah berakhir.

[Amran Nasution]
0 Komentar