Darurat Kebangsaan Versus Cinaisasi

Jumat, 27 Mei 2016 - 09:09 WIB | Dilihat : 8858
Darurat Kebangsaan Versus Cinaisasi Jokowi-Ahok

 

Kalangan elit puncak akhir-akhir ini dilanda kegalauan yang mula-mula berlaku samar-samar, bisik-bisik, namun akhirnya mengemuka dan nyaring terdengar. Apa pasal ?.
 
Indonesia saat ini dilanda Darurat Kebangsaan versus atau menghadapi  upaya terang-terangan etnis Cina yang sudah mengumumkan tekadnya hendak menguasai Indonesia. Apakah klaim dan kegelisahan menyoal etnis Cina ini sebagai sikap rasisme?. 
 
Dengan sangat rinci tunduhan rasisme itu kita bantah pada laporan Tabloid Suara Islam edisi 215 lalu berjudul “Suara Islam Menjadi Referensi”, halaman 12 dan dibuktikan justru kalangan keturunan Cina di Indonesia yang berlaku dan bertindak rasis terhadap rakyat pribumi pemilik sah republik ini.
 
Pemicu suasana ke arah: Darurat Kebangsaan versus Cinaisasi ini tak sulit ditebak yakni tampilnya gubernur DKI Jakarta Ahok yang “gila-gilaan” bahkan terang-terangan menentang aspirasi umat Islam Indonesia yang menjadi umat Muslim terbesar di dunia. Ahok terang-terangan hendak menggusur situs Islam yang sangat dihormati kawasan Luar Batang. Sebelumnya beberapa masjid dengan sangat pongah ia hancurkan rata dengnan tanah. Ahok menantang akan meresmikan pelacuran, penjualan dan peredaran Miras, bahkan bangga sebagai Preskom Pabrik Miras di pinggiran Jakarta. Ahok melarang umat Islam jualan hewan korban di pinggir  jalan tapi membiarkan etnis Cina saat Imlek menjual ikan bandeng di trotoar daerah Kota Jakarta Barat. Bahkan ia mengeluarkan Perda larangan umat Islam memotong hewan korban pada Hari Raya Idul Adha, karena akan ia paksa dipotong di RPH (Rumah Pemotonagan Hewan) Cakung, kabarnya 2016 ini akan diterapkan dengan keras. Terbayang berapa juta ekor dipotong di RPH secara bersamaan  yang niscaya mustahil, apalagi kabarnya Ahok sudah menunjuk perusahaan etnik Cina mengurus soal pemotongan hewan kurban itu. 
 
Ratusan kasus “kegilaan” sikap, ucapan dan sepak terjang ah Ahok, setiap hari dibahas di Media Sosial. Terakhir karena tak bisa menahan diri lagi, tokoh Reformasi Amien Rais pun berkomentar,”Ini bukan pernyataan yang yang berbau rasisme, memang Ahok tidak pantas menjadi seorang gubernur,” kata Amien Rais tandas.
 
Rumors ibukota Jakarta akan kembali dipimpin oleh gubernur Ahok yang keturunan Cina, bagai tak terbendungkan lagi, bahkan pendukung Ahok bagai memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 akan direbut kembali oleh ahok sebagai pemenangnya. 
 
Betulkah Ahok, nyata-nyata didukung rakyat ibukota yang kini sejatinya menyaksikan perilaku “gila-gilaan” Ahok itu.? Bahkan rakyat kecil di ibukota berhadapan dengan kebijakan Ahok yang menyingkirkan mereka dalam berbagai penggusuran kaki lima,penggusuran  Kampung Pulo, Kali Jodo, Pluit dan Luar Batang, mengapa dikesankan mereka mendukung Ahok, betulkah? 
 
Dukungan rakyat ibukota terhadap Ahok sejatinya dan dipastikan palsu, karena yang membuat kesan adanya dukungan seperti itu, tak lain adalah pers mainstream yang pro kepada Ahok dan kini merekayasa opini dukungan palsu kepada Ahok. Lembaga-lembaga survei bayaran pun dengan palsu selalu menyodorkan kemutlakan kemenangan Ahok hingga di atas 50%, sementara Cagub-Cagub lain seperti Yusril Ihza Mahendra hanya mendapat dukungan beberapa belas persen saja saja jauh di bawah Ahok.
 
Kegalauan kalangan elite berkaitan darurat kebangsaan yang hari-hari ini terancam oleh perebutan kekuasaan bahkan kekayaan bangsa Indonesia oleh etnik Cina bukanlah sekadar mimpi yang tak berdasar. Begitu beraninya Ahok saban kesempatan pamer kekuasaannya sebagai gubernur dan bertindak semena-mena kepada rakyat kecil yang bak “inlander” di zaman Kolonial Belanda silam. Pernyataan Ahok yang menantang semua lembaga negara mulai, DPRD—yang resmi sebagai lembaga pengawasnya--, KPK bahkan BPK yang notabene lembaga tinggi negara pun ia damprat dan hujat semaunya, “BPK Ngaco,” hujatnya. Bahkan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang notabene setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti MPR dan lembaga Kepresidenan, anggota dan pimpinannya dikecam habis-habisan bahkan ditantangnya. 
 
Ahok pun menebar ancaman di media sosial dan beredar luas seluruh Indonesia, ancamannya begini : “Salam tuh sama Ketua BPK—maksudnya anggota pimpinan BPK—Prof Eddy, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk melihat Ahok jadi presiden, supaya saya berantas munafik-munafik yang tidak bisa buktiin (bahwa Ahok salah-dalam kasus RS Sumber Waras). Sungguh luar biasa arogansi Ahok hanya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, semua lembaga tinggi negara dilecehkan dan ditantangnya. Inikah yang disadari sebagai darurat kebangsaan dengan munculnya keturunan Cina yang “gila-gilaan” penghinaannya.
 
Kendati kasus RS Sumber Waras demikian gamblang sulit diingkari sebagai merugikan negara dan Ahok pantas dijadikan tersangka oleh KPK dan dijebloskan ke penjara, namun Ahok tetap saja melenggang bahkan hujat sana hujat sini, tantang sana dan tantang sini. Malah tatkala proyek Reklamasi dengan membangun belasan pulau terbongkar menjadi proyek “bancakan” Pemprov DKI, para Taipan Cina Hitam, juga oknum DPR dan terang-terangan reklamasi pantai utara Jakarta melanggar Amdal, menghancurkan kehidupan para nelayan dan mengancam keselamatan rakyat ibukota karena akan berdampak banjir, abrasi dan seterusnya, bahkan dijadikan proyek migrasi gelap orang-orang Cina dari Cina Daratan, terbukti walau belum ada ijinnya koran-koran Hongkong dan Cina sudah mengiklankan pulau-pulau reklamasi di pantai utara Jakarta itu. Jadi proyek reklamasi itu jelas dan terang-benderang hanya ditujukan kaum Cina kaya dari daratan Cina untuk migrasi gelap ke Indonesia.
 
Ketika kasus reklamasi ini terbongkar sebagai proyek “busuk” merugikan rakyat, gegernya hanya sebentar saja, dan pemerintah pusat menginstruksikan reklamasi ditunda, tapi beberapa hari kemudian, tepatnya 27 April 2016 Presiden Joko sudah memimpin rapat terbatas termasuk mengajak Ahok ikut rapat kabinet, dan keputusannya proyek reklamasi akan diteruskan. Makin terang-terangan Presiden Joko dalam kaitan proyek-proyek berkaitan dengan Cina dia ngotot akan tetap melaksanakan apapun protes rakyat terhadap proyek-proyek “busuk” itu.
 
Bersamaan keputusan presiden Joko tetap akan melanjutkan Proyek Reklamasi itu, pada hari yang sama, 27/4 Imigrasi Halim Perdanakusumah menangkap lima pekerja illegal asal Cina yang konon merupakan tenaga kerja proyek kereta cepat Jakarta Bandung. 
 
Kejadian ini memicu tokoh Partai Gerindra Ferry Yuliantono mengkritik habis-habisan sebagai tindakan nekad pemerintahan Presiden Joko tetap melanjutkan proyek KA Cepat yang jelas-jelas bermasalah dan ditentang untuk dilanjutkan. Menurut Ferry Yuliantono proyek itu diketahui hanya menguntungkan Cina atau orang-orang kaya yang akan membangun kawasan persinggahan KA Cepat itu di Purwakarta, dan titik-titik lain yang akan dibangun super-block yang hanya menguntungkan kalangan kaya dan akan menyingkirkan etnis lokal Sunda,”Kenapa proyek KA Cepat dilanjutkan toh sudah diketahui tidak membawa keuntungan apapun buat warga Jawa Barat dan bangsa  Indonesia, mengapa tidak dibangun KA Cepat ke Jawa Tengah-Jawa Timur yang sangat diperlukan untuk mudik setiap tahun  juga hari-hari libur,” kritik Ferry ketus. 
 
Anggota Komisi IX DPR-RI,  Irma Suryani lebih keras lagi mengkritik presiden Joko, karena Presdien Joko bagai sengaja membuka kran pekerja-pekerja asal Cina ini untuk masuk ke Indonesia, bahkan ditolerir tanpa membawa dokumen keimigrasian seperti pasport dan ijin kerja. Kata Irma ini sangat berbahaya, karena diketahui di Medan pun sudah masuk pekerja Cina sampai 50.000 orang juga di Papua dan Banten. Padahal kata Irma buruh-buruh dan rakyat kecil Indonesia sendiri, saat in justru sangat membutuhkan lapangan pekerjaaan yang kini kian sempit, apalagi ditambahkan Irma dengan dilakukannya PHK-PHK akhir-akhir ini. 
 
Jadi apa maksudnya Presiden Joko begitu menyerahkan segalanya apa saja buat Cina,  apa kemauan Cina. Soal kendornya pemerintah Joko terhadap gugatan eks PKI yang mencuat belakangan pun dengan meminta ganti rugi,  ditengarai berkaitan juga dengan kendornya presiden Joko yang semakin mesra dengan Cina bahkan Partai Komunis Cina. Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi. Inilah yang disimpulkan sebagai Darurat Kebangsaan.
 
Hal ini berkaitan langsung dengan agresifitas kalangan minoritas khususnya kalangan Kristen dan Cina yang menyambut pernyataan ahli hukum asal Indonesia Timur Prof Sahetapy yang selalu berpidato menyambut Amandemen UUD 1945 Pasal 6 yang kini tidak mewajibkan lagi orang Indonesia Asli sebagai Presiden RI. Sahetapi selalu menyebut perubahan ini sebagai Karunia  Tuhan Yesus Yang Sudah Menggenapkan kita, sebuah pernyataan sangat relegius dan sekaligus ideologis.
 
Rupanya pernyataan Sahetapi itu pun kini didukung kalangan etnis keturuan Cina dengan berlebihan. Dalam sebuah  acara peringatan Cap Go Meh tingkat nasional di Exebition Hall Kemayoran yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Zulkifli Hasan seorang tokoh Cina berpidato berapi-api bahwa kini di Indonesia sudah tidak layak disebut adanya warga Indonesia asli, karena  warga keturunan asli di Indonesia hakikatnya sudah tidak ada—maksudnya dengan diberlakukannya perubahan-amandemen pasal 6 UUD 1945—dan nyatanya, katanya,  warga keturunan asli Indonesia memanng sudah tidak ada. Yang ada adalah warga peranakan, seperti kami peranakkan Tionghoa-maksudnya Cina--, peranakan Arab, India, Pakistan dan asing lainnya, jadi yang Indonesia asli sudah tidak ada katanya berapi-api dan disambut gemuruh tepuk tangan puluhan ribu yang hadir. Ia melanjutkan, jika toh ada warga asli Indonesia, maka warga Indonesis Asli itu adanya di pulau-pulau terpencil seperti di Mentawai, Sumatera Barat, di sana masih ada keturunan Indonesia asli : yang bentuknya kepalanya besar dan kupingnya menjuntai panjang seperti keledai, ujarnya disambut tertawa terbahak-bahak. 
 
Kabarnya Ketua MPR Zulkifli Hasan sangat marah mendengar penyataan yang sangat menghina bangsa Indonesia ini. Ia merencanakan akan membalas dalam kesempatan pidato selanjutnya dan mengutarakan rencananya itu kepada Wapres JK, namun JK melarangnya karena JK sendiri kemudian yang tampil pidato dan mengecam habis pidato tokoh Cina itu. Saat itu seluruh yang hadir terdiam. Apakah orang-orang Cina itu menyesal terhadap pidato yang melecehkan bangsa Indonesia itu?Tidak, mereka dalam hati mengutuk pidato JK yang mengecamnya. 
 
Itulah sikap dasar orang-orang Cina di Indonesia yang selalu bersikap oportunis, berpihak kepada penguasa siapapun, termasuk jika penguasanya Kolonial Belanda sehingga ikut bersama penjajah  Belanda menindas rakyat Indonesia. Kini mereka siap merebut Indonesia melalalui jabatan-jabatan strategis. Merebut Jakarta yang akan dijadikan seperti Singapura,Negara Kota yang mutlak milik orang Cina walau dulunya milik oranng Melayu (Malaysia) dan merebut Indonesia menjadi seperti Cina Daratan.  Inilah Kondisi Darurat Kebangsaan Indonesia dalam ancaman nyata. Wallahu a’lam bissawab. [ASA]
0 Komentar