Ahok Calon Pasien KPK

Minggu, 31 Januari 2016 - 15:01 WIB | Dilihat : 12842
Ahok Calon Pasien KPK Ahok di KPK (foto: harnas.co)


KPK akan mendudukkan Gubernur Jakarta Ahok menjadi tersangka dalam pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Kecuali pimpinan KPK yang baru mengubahnya
 
Nasib malang sedang menimpa keluarga Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta, Betapa tidak? Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Belitung Timur (Provinsi Bangka-Belitung), Desember lalu, adik kandung Ahok, Basuri Tjahaja Purnama, dikalahkan pasangan Yuslih Ihza Mahendra - Burhanuddin.
 
Padahal Basuri adalah bupati petahana. Dalam pengalaman Pilkada amat jarang seorang calon petahana bisa dikalahkan. Apalagi nama Basuri pun populer mengikuti nasib baik abangnya Ahok yang menjadi Gubernur Jakarta, menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden. Basuri berkali-kali tampil diwawancarai televisi nasional, setelah Ahok menjadi Gubernur. Ia pun menjelma jadi bupati paling terkenal di Indonesia.
 
Maka kekalahan Basuri ini bisa menjadi salah satu indikator kuat bahwa masyarakat Indonesia tak lagi menyukai Ahok. Mengapa?  Tampaknya karena Ahok seorang keturunan China yang beragama Kristen, tapi angkuh dan jumawa, selain punya potensi konflik yang tinggi. Tingkah-laku dan sikapnya yang suka marah-marah dengan memaki-maki anak buah di depan umum secara berlebihan, menyebabkan Ahok sekarang jadi tokoh yang dibenci rakyat.
 
Kekalahan Basuri dalam Pilkada Belitung Timur menjadi alat konfirmasi betapa sekarang rakyat tak suka Ahok. Percuma saja Ahok menghimpun tokoh-tokoh LSM di dalam Ahok Center, Kawan Ahok, atau apalah namanya, dengan biaya yang tak tanggung-tanggung, toh rakyat Jakarta yang mayoritas Islam, juga sudah telanjur tak suka tingkah-polah Ahok yang angkuh dan sok jagoan itu.
 
Untuk diketahui, Yuslih, calon Bupati yang mempecundangi Basuri, adalah kakak kandung Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB. Dia maju sebagai calon bupati, selain didukung partai adiknya juga didukung antara lain oleh Golkar dan Gerindra. Partai yang disebut terakhir dipimpin Prabowo Subianta, bekas Komandan Jenderal Kopassus itu. Adalah Prabowo dulu yang menaikkan Ahok jadi Wakil Gubernur Jakarta, tapi kemudian dikhianatinya.
 
 Selain berita kekalahan adiknya di Belitung Timur, di Jakarta berhembus keras kabar bahwa Gubernur Ahok akan bermasalah untuk menjadi Calon Gubernur Jakarta. Mengapa? Dikabarkan Ahok akan jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara jual-beli tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras Jakarta oleh Pemda DKI.
 
Kabar ini tentu sangat mengejutkan banyak pihak, terutama Ahok dan para pendukungnya yang sedang bersiap-siap untuk mempertahankan kursi Gubernur Jakarta dalam Pilkada tahun depan (2017) lewat jalur independen. Tapi bila ternyata Ahok nanti menjadi tersangka KPK, bisa dipastikan dia tak mungkin bisa memenangkan kursi Gubernur Jakarta. Semangat anti-korupsi yang sekarang menyebar di seluruh penjuru Tanah Air mengakibatkan tersangka korupsi pasti beroleh suara jeblok. Belum lagi kalau KPK menangkap dan menahannya.
 
Padahal sebuah sumber yang sangat bisa dipercaya mengungkapkan bahwa para pejabat dan penyidik KPK  yang lama sudah sepakat bahwa Ahok bertanggung jawab dalam penyelewengan pembelian lahan R.S. Sumber Waras oleh Pemda DKI senilai Rp755 milyar. ‘’Gubernur Ahok akan menjadi tersangkat KPK,’’ kata sumber itu.
 
Ketika bulan lalu pimpinan KPK berganti maka berkas perkara Ahok sudah selesai. Sekarang  terserah pimpinan KPK yang baru untuk melanjutkan perkara korupsi pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras itu ke pengadilan, atau membekukannya sebagaimana banyak perkara lainnya yang raib bergitu saja di tangan KPK.
 
Sekadar contoh bisa disebut beberapa, seperti kasus bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, perkara bekas Gubernur Gorontalo Fadel Mohammad, dan kasus korupsi Olly Dondokambey, Bendahara DPP PDIP, dan banyak lagi perkawa lainnya. Semua kasus korupsi itu pada mulanya ditangani KPK dengan bersemangat tapi pelan-pelan belakangan kasus itu hilang begitu saja, tak pernah sampai ke pengadilan.
 
Tak aneh kalau sekarang mulai ada yang curiga jangan-jangan KPK sudah ketularan penyakit penegak hukum lainnya: ‘’bermain perkara’’. Pantas saja sekali pun KPK sudah ada sejak tahun 2002, dan sudah menangkap banyak koruptor tapi peringkat korupsi di Indonesia tak pernah jadi baik. Indonesia tetap saja menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Itu menunjukkan kehadiran KPK tak banyak gunanya.
 
BPK BONGKAR PERMAINAN AHOK
 
KPK, misalnya, dua tahun lalu menggebut-gebu menggeledah dan menyita sejumlah barang dari rumah yang dimiliki Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP dan orang dekat Megawati itu, di kampungnya di Manado dan berbagai tempat lainnya di Sulawesi Utara. Tapi setelah itu kemudian perkaranya lenyap begitu saja. Malah sekarang Olly telah mencalonkan diri dan terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Utara.
 
Padahal dulu Ketua KPK Abraham Samad menuduh Olly Dondokambey, terlibat dalam korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Sekarang fasenya tinggal penyidik merampungkan lalu disampaikan ke pimpinan KPK. Kalau sudah diserahkan ke pimpinan, nanti tinggal ditandatangani sprindiknya," kata Samad pada waktu itu kepada wartawan. 
 
Samad mengaku, adanya keterlibatan Olly sebagaimana yang tercantum dalam vonis terdakwa kasus P3SON Teuku Bagus Mohammad Noor (TBMN). Untuk itu, kata Samad, KPK tak akan ragu dan takut, meski berhadapan dengan nama besar PDIP sebagai tempat bernaungnya Olly. 
 
"KPK selalu bekerja profesional. Dalam putusan TBMN dijelaskan keterlibatan Olly Dondokambey. Percayalah bahwa KPK tak punya keraguan sedikit pun walaupun Olly ini berasal dari partai pemenang pilpres. KPK bekerja secara profesional. Kami tinggal menunggu laporan dari Satgas Hambalang," kata Samad.
 
Dugaan keterlibatan Olly Dondokambey dalam kasus korupsi P3SON Hambalang mencuat dalam surat dakwaan para terdakwa kasus tersebut. Terlebih dalam amar putusan dua terdakwa Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Mohammad Noor disebutkan bahwa Bendahara Umum PDI Perjuangan itu terbukti menerima uang suap sebesar Rp2,5 miliar dari proyek P3SON, selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI.
 
Hakim menyebut suap tersebut berkaitan dengan pengurusan proses anggaran proyek P3SON yang tengah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebab, melalui Banggar DPR anggaran proyek yang awalnya single years menjadi multiyears itu, meningkat  drastis jumlah anggarannya dari semula hanya Rp125 miliar menggelembung menjadi Rp2,5 triliun.
 
Sedangkan kasus Gubernur Ahok tadi terbongkar dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Awal Desember 2015, BPK menyerahkan hasil audit yang dilakukan institusi itu atas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemda DKI, kepada KPK.
 
Dalam temuannya, BPK menyebut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalah dalam pembelian lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras sebesar Rp 755 Miliar
 
Menurut BPK, dalam proses pembelian lahan tersebut setidaknya terdapat enam penyimpangan yang tak sesuai aturan.
 
Poin yang menurut BPK paling fatal soal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) R.S Sumber Waras yang mencapai Rp20.755.000 per meter. Padahal versi BPK, seharusnya NJOP untuk tanah yang berlokasi di Jalan Tomang Utara, Jakarta itu hanya Rp7.440.000.  
 
Sejak awal Gubernur Ahok memang terlihat seakan memaksa untuk meloloskan mega-proyek R.S. Sumber Waras ke dalam APBD perubahan Pemda DKI 2014. Hubungan Gubernur Ahok pun tampak sangat akrab dengan Nyonya Kartini Muljadi, Ketua Yayasan R.S.Sumber Waras, pemilik lahan.
 
Malah kabar yang beredar menyebutkan Gubernur Ahok dan Nyonya Kartini Muljadi lebih dulu membuat kesepakatahan besaran NJOP lahan RS Sumber Waras sebesar Rp 20.755.000. Padahal yang punya hak menentukan NJOP di DKI Jakarta adalah Dinas Penilaian Pajak Pemda Provinsi Jakarta. Bukan Ahok. Pantaslah Gubernur Ahok akan jadi pasien KPK.
 
[AMRAN NASUTION]
0 Komentar