Bancakan Raja-Raja Kecil

Sabtu, 19 Desember 2015 - 19:39 WIB | Dilihat : 1843
Bancakan Raja-Raja Kecil Ilustrasi

 

HM Aru Syeif Assadullah
Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Islam
 
 
Pilkada serentak 9 Desember 2015 akhirnya terselenggara  dengan partisipasi yang sangat merosot. Koran ibu kota melaporkan di berbagai daerah,  Pilkada hanya diikuti sekitar 25%-30% rakyat pemilih. 
 
Kekhawatiran Presiden Joko menjadi kenyataan, yang gelisah beberapa hari sebelum Pilkada digelar. Setidaknya Presiden Joko  menyampaikan dua kali kekhawatirannya melihat fenomena kampanye Pilkada serentak yang ia sebut sangat-senyap dari kampanye, “Setiap  pesta demokrasi semestinya terlihat pestanya, tetapi ini kelihatan senyap,” kata Presiden Joko (Kompas, 6 Desember 2015). 
 
Dikutip di koran yang sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arief Wibowo bahkan menilai Pilkada Serentak ini bukan lagi pesta rakyat,”Saya sudah keliling ke 31 provinsi, tergambar jelas apatisme akut,tanpa semangat dan hal ini berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak kali ini,” ujarnya. Mengapa rakyat tak lagi bersemangat dengan Pilkada ?
 
Fenomena malasnya rakyat mengikuti Pilkada, sesungguhnya menjadi jawaban nyata atas kesadaran rakyat luas bahwa sistem yang lebih 10 tahun terakhir diperkenalkan sebagai Pilkada langsung ini telah dirasakan tidak mengubah kehidupan rakyat luas, khususnya mengubah rakyat menjadi lebih sejahtera. Tatkala Pilkada langsung pertama kali diterapkan, mengganti pemilihan kepala daerah oleh DPRD, rakyat sangat antusias menyambutnya, seraya membayangkan kehidupan mereka akan segera disejahterakan oleh bupati-walikota dan gubernur yang akan terpilih  sesuai dengan Pilkada langsung, dipilih oleh rakyat secara demokratis dan bebas. Namun mimpi rakyat segera menemui kehidupan yang sejahtera, setelah daerah, kota dan provinsi mereka dipimpin oleh bupati, walikota dan gubernur  yang baru saja terpilih oleh Pilkada langsung itu, ternyata mimpi itu sia-sia. Yang terjadi justru sebaliknya. 
 
Kehidupan mereka malah semakin terpuruk dari sudut apapun. Taraf kehidupan yang terus merosot di tengah persaingan pencarian rizki yang semakin berat di tengah suasana ekonomi negara yang hancur-hancuran. Ditambah kebutuhan primer lainnya yang semakin tak terjangkau, misalnya biaya pendidikan anak-anak yang makin melambung sangat tinggi biayanya, bahkan memasuki perguruan tinggi negeri—yang dulu diketahui sangat murah-- pun biayanya kini sangat tinggi. Hal ini berlawanan yang selalu digembar-gemborkan rezim yang berkuasa, kini anggaran pendidikan, di APBN sudah dinaikkan mencapai 20%, biaya anak sekolah SD, SMP, SMA sudah digratiskan. Kampanye ini tidak terbukti di tingkat praktek para orang tua yang selalu kalang-kabut setiap tahun ‘berjibaku perang’ mencari biaya pendidikan yang selalu naik setinggi langit tiap ajaran baru datang. Buat siswa lama, dikenakan pembayaran daftar ulang, dan bagi siswa dan mahasiswa baru dikenakan uang masuk yang sangat mencekik rakyat kecil. Kini berlaku merata lembaga pendidikan di negeri  ini diterapkan prinsip bisnis dan dagang bahkan mempraktikkan kapitalistis sejati.
 
Kebutuhan primer rakyat lainnya, seperti biaya berobat dan kesehatan yang digembar-gemborkan rezim pemerintah kini telah diatasi dengan  dibagikannya Kartu Sehat, seperti KJS atau BPJS, tetapi faktanya di lapangan masalah kesehatan ini tetap menjadi ‘momok’ yang menakutkan bagi rakyat kecil ketika mereka harus berhadapan diskriminasi di hampir semua rumah sakit. Rakyat miskin selalu dikesampingkan dan tidak mendapat pelayanan berobat yang sewajarnya. 
 
Kebutuhan primer selanjutnya adalah pemenuhan konsumsi hidup yang layak, sulit bisa dipenuhi, kini taraf hidup rakyat semakin merosot, karena harga-harga tak terjangkau, dan terus mengalami kenaikan, seiring terpuruknya nilai rupiah di mata dolar Amerika, dan kini terus merosot di atas Rp14ribu/dollar AS. Belum lagi tarif dasar listrik yang terus dinaikkan dengan sangat tidak adil, sehingga telah berimbas pada kesulitan kehidupan bagai permainan domino. Belum lagi harga gas, BBM dan seterusnya semua mengalami kenaikan tak henti-henti. Semua kesulitan kehidupan rakyat  ini, dipastikan tidak ada hubungannya dengan Pilkada Serentak, dan munculnya bupati-bupati baru. Jadi buat apa mesti menyambut Pilkada? 
 
Jika dari rumah ke rumah calon-calon bupati atau walikota, menjelang Pilkada serentak yang lalu, membagi-bagi sembako atau amplop,  serangan fajar, niscaya diterima, namun untuk berpartisipasi pada pencoblosan Pilkada, tunggu dulu, rakyat berseru : Tunggu dulu Pilkada, lebih baik hari itu tetap berdagang, tetap nyopir, atau ‘Nguli’ di pasar. Tak pelak rakyat luas sudah apatis terhadap Pilkada walau Serentak yang tidak ada bedanya dengan Pilkada sporadis sebelumnya. Semuanya dirasakan tidak ada manfaatnya. Target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada akan diikuti 77,5% peserta , ternyata merosot tajam. Di Medan Sumatera Utara bahkan Pilkada 9 Desember yang lalu hanya diikuti rakyat pemilih sekitar 28% saja. 
 
Pesta Kaum Elite
 
Jika rakyat Medan dan Sumatera Utara semakin pesimistis dan apatis terhadap Pilkada, sebaliknya golongan elitenya mengumbar seluruh energi  menyambut Pilkada sebagai pesta-pora. Perhatikan semangatnya kaum elite di Kabupaten Karo Sumut menyongsong Pilkada Serentak 9 Desember 2015 yang lalu, sehingga muncul tujuh (7) pasangan calon bupati yang bertarung dalam Pilkada. Bahkan Suara Islam sebelumnya pernah melihat  menjelang Pilkada walikota Medan sampai diikuti sepuluh pasang calon. Dua puluh calon walikota dan wakilnya, fotonya pun bertebaran di seantero Medan. KPUD setempat memajang 20 calon walikota dan wakilnya itu, berjajar sehingga tidak tertampung di lebar jalan lokasi pemuatan di berbagai jalan protokol kota Medan. Orang yang melihat foto-foto orang yang ambisius  terpajang pun geleng-geleng kepala. 
 
Kini seluruh rakyat Medan dan Sumatera Utara disuguhi penampilan para pegawai negeri, hingga bupati dan gubernur di sana mempraktekkan korupsi yang ‘main hantam-kromo’ dan membuat rakyat muak dibuatnya. Bukan hanya korupsi, rakyat pun disuguhi perilaku beringas kaum elit itu, beberapa tahun yang lalu kalangan Kristen ingin memaksakan kehendaknya membentuk propinsi Kristen di Sumatera Utara, pisah dari provinsi Sumut. 
 
Kalangan Kristen elit ini sampai menyerbu gedung DPRD Sumut dan mengejar-ngejar Ketua DPRD Sumut, Haji Azis Angkat yang lari ketakutan dan memasuki sebuah ruangan yang ia kunci dari dalam. Penyerbu bagai memburu babi hutan, menggedor-gedor pintu bahkan mendobraknya sehingga pintu pun jebol. Ketika penyerbu sampai di dalam ruangan mereka terperangah mendapati Ketua DPRD Sumut, H. Azis Angkat sudah meninggal dunia di tempat karena serangan jantung. Inilah buah reformasi yang paling mengerikan, kalangan elit kegilaan ingin tampil berkuasa  melalui perebutan kursi bupati-walikota dan gubernur dan ingin tampil bak ‘Raja-Raja Kecil’ di berbagai daerah di seluruh Indonesia. 
 
Bukan hanya Pilkada yang telah diincar oleh kalangan elit, sebagai ajang ‘Bancakan Raja-Raja Kecil’, tapi  juga isu pemekaran daerah. Hari-hari ini kita mendengar Pulau Madura kaum eltnya ingin memaksakan pemisahan Pulau Madura. 
 
Contoh mencolok, satu kabupaten seperti  Kabupaten Lampung Selatan kini telah mekar menjadi empat kabupaten dengan ditambah tiga kabupaten baru yakni Kabupaten : Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pring Sewu. Dengan mekar menjadi empat kabupaten itu, tentu diikuti dengan ratusan jabatan baru, karena mesti dilantik beberapa ratus lurah dan camat, juga beberapa ratus anggota DPRD, dan tentu saja pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor-kantor instansi sesuai departemen yang ada. 
 
Sepanjang usia reformasi lebih 15 tahun terakhir ini pemekaran kabupaten-kota di seluruh Indonesia telah mencapai hampir 600-an, mekar dari semula sebelum reformasi hanya 320 kabupaten dan kota. Propinsi yang semula 27 atau 26 kini menjadi hampir 35 provinsi baru. Laporan valid mengabarkan dengan terbentuknya ratusan kabupaten-kota hasil pemekaran itu ternyata tidak berdampak positif membawa manfaat bagi rakyat yang semula ikut menyambut kaum elit mendorong pemekaran daerahnya. Yang terjadi rakyat tetap hidup dalam kemiskininan bahkan jauh lebih terpuruk dibandingkan era sebelum reformasi. 
 
Karena itu sementara waktu pernah muncul jargon meluas “Enak zaman dan era Soeharto”. Rakyat hanya menyaksikan kaum elit yang kini berkuasa di daerah-daerah itu hanya tampil sebagi “Raja-Raja Kecil dan Bancakan” di daerahnya. Pembangunan daerah  selazimnya seperti—bahkan memelihara saja—infrastruktur jalan, jembatan tidak ada yang dilakukan para ‘Raja-Raja Kecil’ itu. Jembatan dan jalan-jalan pun hancur lebur di mana-mana dan dibiarkan begitu saja. Sebaliknya para “Raja Kecil” sibuk mengumpulkan modal bahkan nekad melalui korupsi untuk mengembalikan biaya kampanye yang mencapai  puluhan milyar rupiah bagi kabupaten dan kota yang dianggap basah  karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melimpah karena memiliki sumber tambang : minyak, batubara dan emas.
 
Hingga pertengahan 2014 yang lalu rakyat yang makin merasakan ekses negatif Pilkada langsung itu serempak setuju agar Pilkada langsung ditiadakan diganti model lama pemilihan bupati walikota dan gubernur cukup dilakukan oleh DPRD saja. Mudharat dari Pilkada langsung makin dirasakan dan membahayakan masa depan bangsa. Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi pun kala itu gencar berusul agar Pilkada selanjutnya cukup dilakukan oleh DPRD. Kajian akademik pun muncul di mana-mana yang menyimpulkan Pilkada oleh DPRD tidak mengurangi asas demokrasi yang hendak ditegakkan. 
 
Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat juga Inggris masih menerapkan  Pilkada bagi kepala  distrik dengan cara dipilih oleh anggota Senat dan bukan Pilkada langsung. Kalangan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung calon Presiden Prabowo saat itu menyambut wacana Pilkada melalui DPRD saja menggantikan Pilkada langsung. Perubahan Pilkada langsung diganti oleh DPRD pun dimasukkan dalam UU MD3 (UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD). 
 
Namun kalangan elit yang berkepentingan hendak terus mengeksploitir Pilkada sebagai alat “bancakan” menolak Pilkada melalui DPRD dengan tuduhan mengembalikan ke era Soeharto. Koalisi lawan KMP yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan gencar  menolak Pilkada oleh DPRD. Mereka pun memboikot DPR hasil Pemilu Legislatif 2014 yang telah dikuasai KMP. Ditambah lagi pada akhir masa jabatannya sebagai presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengeluarkan Perppu, agar Pilkada dilakukan secara langsung bukan melalui DPRD. Rakyat pun dibuat terperangah tak bisa berbuat apa-apa menyaksikan tingkah-laku kalangan elit, yang tetap mempertahankan sistem yang membuat masa depan bangsa Indonesia dalam ancaman sangat serius. 
 
Laporan Suara Islam berkali-kali menunjukkan fakta Pilkada langsung ini hanya membawa kehancuran bagai tindakan bunuh diri bagi bangsa Indonesia. Sistem ini terbukti menjadi wahana korupsi yang niscaya tak terbendung dilakukkan kalangan elit secara massal, bahkan mengajak serta rakyat lkecil secara keseluruhan ikut korupsi semacam serangan fajar dan semacamnya. 
 
Pemberantasan korupsi niscaya akan sia-sia sampai kapan pun jika sistem yang diterapkan seperti Pilkada langsung ini tetap dipertahankan, sekaligus  bagai membuka pintu korupsi selebar-lebarnya. Inilah nasib rakyat Indonesia dalam cengkeraman kaum elitnya sendiri. Innalillahi wa innailaihi rajiuun!
0 Komentar