Mereka Semua Menentang Jokowi

Ilustrasi


Usul perubahan Undang-undang KPK telah masuk agenda DPR. Tiba-tiba Presiden Jokowi menentangnya.


Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menyesalkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membatasi tahanan untuk beribadah. Ternyata di bulan Ramadhan ini, di sana para tahanan beragama Islam hanya diperbolehkan melakukan shalat di kamar tahanan, tidak di mushala.

"Kasih izinlah tahanan itu shalat lima waktu di mushala. Orang lain kalau ditahan pengen dekat sama Tuhan. Kalau bisa, dikasih izinlah baca doa lamaan sedikit," ujar Djan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Juni lalu.

Informasi tentang kondisi rumah tahanan KPK itu diperoleh Djan Faridz dari mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang ditahan di sana dan kerap dia jenguk. Terlebih lagi, di bulan Ramadhan ini, Djan ingin KPK mengizinkan para tahanan yang Islam melakukan shalat tarawih di tempat ibadah. "Mushala kan di dalam kompleks penjara, jaraknya cuma 10 meter dari sel penjara," kata Djan.

Menurut Djan, pihak KPK rupanya khawatir para tahanan kabur saat melakukan ibadah. Namun, ia menganggap kekhawatiran itu berlebihan sehingga mengabaikan hak tahanan mendekatkan diri padaTuhan di bulan Ramadhan ini. "Padahal kalau takut lari, ya dirantai saja tahanannya," katanya.

Kasus ini hanya salah satu contoh betapa masyarakat sekarang kritis terhadap KPK. Dulu, dengan mengatas-namakan pemberantasan korupsi, masyarakat yang memimpikan Indonesia bersih dari korupsi membiarkan KPK melakukan apa saja.

Ternyata sejumlah pimpinan KPK ‘’menyalah-gunakan’’ kekuasaannya yang besar itu.  Dua bekas pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) malah kini berurusan dengan polisi karena perkara pidana. Keduanya terpaksa dibebas-tugaskan dari jabatannya sebagai pimpinan KPK dan bersiap-siap menghadap sidang pengadilan.

Sebelumnya, politisi PDIP Hasto Kristyanto membongkar ulah Ketua KPK Abraham Samad yang melakukan lobi-lobi politik untuk mengejar kursi calon Wakil Presiden melalui PDIP, menjelang Pemilu Pemilihan Presiden yang lalu. Ketua KPK itu beberapa kali mengadakan pertemuan tertutup untuk lobi politik guna mengejar kursi Wapres. Mestinya dia mundur dari KPK kalau mau mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

Semua peristiwa ini hanya membuktikan bahwa kekuasaan itu memang cendrung melakukan korupsi sebagaimana diungkapkan bangsawan Inggris abad ke-19, Lord Acton. ‘’Power tends to corrup, and absolute power corrupts absolutely’’ (Kekuasaan cendrung melakukan korupsi, dan kekuasaan mutlak akan korupsi secara mutlak pula).


BERITA ISTRI MUDA LEBIH MENARIK

Karena itu wajar kalau sekarang muncul ide untuk merevisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Misalnya, tentang penyadapan oleh KPK yang mestinya diatur sehingga tak melanggar hak asasi manusia (HAM). KPK bisa menyadap ketika perkara yang ditanganinya sudah dalam proses penyidikan. Kemudian penyadapan dilakukan setelah mendapat izin pengadilan. Selain itu, harus ada institusi yang menjadi pengawas KPK. Ada lagi masalah KPK dengan Kejaksaan Agung dalam soal penuntutan, dan beberapa masalah lainnya.

Dulu KPK pernah menangkap seorang anggota DPR di sebuah hotel di Jakarta. Kemudian beredar rekaman pembicaraan anggota DPR itu dengan seorang mahasiswi di kamar hotel. Itu mengakibatkan isteri anggota DPR itu (seorang artis) datang ke rumah tahanan KPK minta cerai dari suaminya.

Kemudian di tahun 2013, KPK menangkap Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq. Setelah ia diperiksa KPK beredarlah di kalangan wartawan data tentang isteri mudanya. Tentu bagi sebagian wartawan berita tentang isteri muda itu lebih menarik. Tapi apa urusan KPK dengan istri muda?

Belum lama ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laonly sebagai perwakilan pemerintah telah sepakat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI untuk memasukkan perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015.

Namun tiba-tiba Presiden Jokowi secara resmi menyatakan menolak perubahan Undang-undang KPK dengan alasan ia tak mau melemahkan KPK. Pernyataan Presiden itu dibuat seteah dia menerima pimpinan KPK Taufikurrahman Ruki.

Soal isu pelemahan KPK tentu bisa diperdebatkan. Tapi masalahnya bukan di situ. Jelas ada persoalan serius di tubuh pemerintahan Presiden Jokowi. Sikap Presiden ini dari sisi konsolidasi internal pemerintahan dan relasi eksekutif dan legislatif menjadi janggal.

Soalnya, Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah (tentu dia mewakili Presiden Jokowi) telah sepakat dengan Badan Legislasi DPR RI untuk memasukkan perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi Program Legislasi Nasional (Prolgenas) Prioritas Tahun 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mendukung perubahan undang-undang KPK dengan alasan: Konstitusi saja yang secara hirearkis berada di atas undang-undang bisa diamandemen. Mengapa undang-undang KPK tidak?

Sekarang mereka semua berseberangan sikap dengan Jokowi. Bagi Presiden Jokowi tampaknya lebih penting popularitas dengan menjadi pahlawan pembela para pejabat KPK.

[AMRAN NASUTION]


 

 

Baca Juga

Komentar

26.06.201507:40
Ibnu Sirna
Jelas dong! kalau popularitas dilepas habis dech modal atu-atunya!
Nama

Email


security image
Kode
Komentar