Menteri Yuddy Harus Turunkan Pangkat Jokowi

Selasa, 16 Juni 2015 - 17:30 WIB | Dilihat : 8509
Menteri Yuddy Harus Turunkan Pangkat Jokowi Foto resepsi anak Jokowi (foto: antara)
Presiden Jokowi bikin pesta besar-besaran perkawinan anaknya yang dihadiri sekitar 7000 undangan. Padahal Menteri PAN bikin ketentuan: perhelatan pejabat cukup 400 undangan
 
Malang nian nasib Sutarmin, tukang becak berusia 55 tahun asal Sragen. Ketika itu, Kamis, 11 Juni lalu, Sutarmin sedang mengayuh becaknya untuk mengantar tamu ke pesta besar-besaran perkawinan Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda, putra dan mantu Presiden Jokowi. Tiba-tiba becak itu terpeleset masuk selokan. Celakanya, kepala Sutarmin terbentur tembok menyebabkannya tak sadarkan diri. Ia kemudian meninggal di Rumah Sakit Muwardi Solo.
 
Seperti diberitakan, ratusan tukang becak dikerahkan keluarga mempelai untuk mengantar tamu yang datang. Para tamu diantar dari Lapangan Banyuanyar menuju Graha Sabha Buana, gedung milik Jokowi di Jalan Letjen. Soeprapto, tempat perhelatan itu dilaksanakan yang berjarak sekitar 500 meter dari lapangan tadi. Di hari perkawinan itu polisi menutup jalan tersebut dari semua kenderaan umum, kecuali becak.
 
Selain nasib sial tukang becak Sutarmin, boleh dikatakan pesta keluarga Presiden Jokowi berlangsung sukses dan semarak. Pagi harinya dikhususkan untuk undangan yang disebut rakyat jelata. Entah karena yang diundang memang benar rakyat jelata maka para undangan diatur untuk memberikan ucapan selamat dari jarak tertentu. Artinya, mereka tak boleh bersentuhan tangan atau bersalaman dengan kedua mempelai mau pun Jokowi dan besannya suami-isteri yang mendampingi kedua mempelai.
 
Salah seorang tamu undangan itu, Bambang Mintosih mengatakan bahwa di dalam gedung para tamu diatur pihak keamanan. "Kami tak bisa bersalaman dengan Pak Jokowi, Pak Didit dan pengantin," ujar pengusaha hotel di Solo itu.
 
Tentu saja larangan bersalaman bukan karena para tamu dikhawatirkan berpenyakit sampar yang bisa menulari pengantin dan pendampingnya. Itu pastilah karena alasan keamanan Presiden Jokowi dan keluarganya.
 
Tapi kalau betul untuk alasan keamanan, mengapa pula pada acara malamnya ketentuan itu berubah? Para tamu yang terdiri dari para pejabat negara, politisi, anggota DPR, pengusaha, dan para kepala daerah  (yang datang ke pesta itu dengan mobil dinas berplat merah), ternyata boleh bersalaman. Sejumlah di antaranya malah bisa berfoto bersama kedua mempelai dan Presiden Jokowi suami-isteri.
 
Namun sesungguhnya yang istimewa dari pesta perkawinan ini adalah banyaknya tamu yang datang. Ditaksir jumlah tamu yang menghadiri perhelatan akbar ini sekitar 7000 undangan. Nah, di sinilah masalahnya.
 
TURUNKAN PANGKAT JOKOWI
 
Pada Maret lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi telah menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara untuk membatasi jumlah tamu undangan pernikahan. Pembatasan jumlah tamu itu tentu saja berlaku kepada seluruh pejabat negara, termasuk TNI dan Polri, dan tentu juga termasuk Presiden Jokowi.
 
"Misalkan undangan 1.000, kalau mau salaman saja susah, bisa hampir dua jam. Belum lagi jalan macet karena pejabat kawin atau mengawinkan anaknya. Dengan demikian, saya batasi untuk pejabat hanya 400 undangan. Kalau mau lebih SMS, saya tambah 100," kata Menteri Yuddy Chrisnandi di Palembang, 10 Maret 2015.
 
Yuddy melanjutkan pembatasan tamu undangan ini bertujuan agar para pejabat tak terlalu hura-hura saat mengadakan acara perkawinan. Selain itu, undangan yang banyak bisa merepotkan banyak pihak.
 
"Masyarakat juga tak senang kalau pejabat hura-hura. Misalkan begini, gara-gara pejabat kawin atau anaknya yang kawin, undangan banyak, jalanan macet. Terus Polisi yang tadinya hari Minggu libur dan bersama keluarganya, tetapi harus tugas untuk mengatur lalu lintas dari pagi sampai sore gara-gara jalan macet. Inikan nggak baik," kata politisi Golkar yang kemudian meloncat ke Partai Hanura itu.
 
Yuddy menegaskan pembatasan undangan para pejabat ini pun tak main-main. Ia mengatakan jika ada pejabat yang melanggar, dia akan memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat kepada pejabat tersebut.
 
"Sanksinya pangkat enggak naik. Kalau pejabat ya maunya kan naik pangkat. Coba saja  Kalau enggak percaya," ujarnya. Sekarang setelah Presiden bikin pesta dengan 7000-an undangan apakah Menteri Yuddy mampu menurunkan pangkat Jokowi?  Kalau tak mampu sebaiknya Menteri Yuddy mundur dari jabatannya daripada dapat malu diejek rakyat. [Amran Nasution]
0 Komentar