Presiden Joko Ternyata 'Menyengsarakan'

Selasa, 21 April 2015 - 10:05 WIB | Dilihat : 5030
Presiden Joko Ternyata 'Menyengsarakan' Ilustrasi : Meme sarkatis tentang kondisi masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi. (gambar: facebook)

HM Aru Syeiff Assadullah
Pemred Tabloid
SUARA ISLAM


Judul di atas konteksnya adalah janji-janji Joko Widodo sebagai calon presiden yang begitu gegap-gempita dalam berkampanye hendak segera mensejahterakan rakyat Indonesia jika ia dipilih sebagai presiden RI oleh rakyat Indonesia. Ratusan janji dalam kerangka memikat rakyat Indonesia telah ditebarkan Calon Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan dibukukan oleh Institute For Policy Studies (IPS) pimpinan Fadli Zon berjudul : "100 Janji Jokowi-JK". Kini setelah Jokowi-JK  duduk sebagai presiden dan wakil presiden sepanjang satu kwartal (sekitar empat bulan), yang terjadi justru sebaliknya, berbagai kebijakan yang dibuatnya justru  ‘menyengsarakan’ rakyat Indonesia.

Sejak Presiden Joko dilantik sebagai presiden RI ke-7  pada 20 Oktober 2014 berbagai kebijakan yang dibuatnya benar-benar di bawah standard. Ungkapan-ungkapan kritik lawan politiknya selama kampanye Pilpres, kini justru menjadi kenyataan yang menyelimuti eksistensi presiden RI Ke-7 ini.

Dulu muncul kritik Joko Widodo adalah boneka belakangan justru dibenarkan oleh pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati melalui istilah ‘Petugas Partai’ yang lalu melekat sebagai predikat baru buat Presiden Joko. Ada lagi polemik Joko Widodo sebagai boneka, dan tokoh ‘Raisopopo’ (Tidak bisa apa-apa atau serba tidak bisa).

Semua tuduhan dan polemik ini niscaya sangat serius. Jika tuduhan itu benar, apa jadinya negeri  berpenduduk ke-5 terbesar di dunia ini dipimpin oleh presiden yang  boneka atau Petugas Partai dan presiden yang ‘raisopopo’. Sungguh mengerikan.

Walau demikian, sungguh ironis gelagat yang mendekati kebenaran tuduhan-tuduhan itu kian menjadi kenyataan hanya beberapa bulan saja,  sejak Joko Widodo menjabat resmi sebagai presiden RI Ke-7. Dalam waktu hanya beberapa minggu setelah meresmikan susunan kabinet, di kalangan internal kubu Presiden Joko justru terjadi perpecahan. Puncak perpecahan itu niscaya pernyataan-pernyataan tokoh teras PDI-P, seperti Effendi Simbolon yang sampai menyebut :”Inilah saatnya Presiden Joko diimpeachment.”

Kasus perpecahan lebih dahsyat niscaya kasus gagalnya pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang dikehendaki Megawati Soekarnoputeri. Kabarnya Megawati murka besar dalam sebuah pertemuan di Solo, akibat kegagalan mendudukkan Budi Gunawan itu, dan saat pertemuan itu Megawati di-fait a comply untuk menyetujui gagasan yang dipaksakan. Konon Mega berbicara sangat lugas dan lancar lagi sangat bernas mengingatkan bahwa Presiden Joko bisa duduk sebagai presiden itu karena didudukkan Mega (PDI-P), begitu juga ia berhasil duduk sebagai gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo adalah karena jasa PDI-P.

Menurut sumber Suara Islam terpercaya perpecahan di pemerintahan Presiden Joko disebabkan tarik-menarik antara kubu neo liberal dan kubu nasionalis yang merasa dibuang dalam pemerintahan Joko. Kubu neolib telah merancang agar Presiden Joko tidak mengikut saja perintah Mega dengan berbagai skenario kebijakan yang menolak kehendak “Big Mother” alias Megawati. Rupanya kubu Neolib kena batunya.

Terlepas imbas perseteruan internal di dalam kubu presiden Joko, kinerja Presiden Joko sepanjang satu kwartal pertama menunjukkan performa terburuk yang pernah diraih presiden-presiden terdahulu.

Kekecewaan terhadap performance Presiden Joko bukan hanya dari lawan politiknya, bahkan juga datang dari para pendukungnya sendiri sejak awal. Di kalangan elit politik kini muncul rumus baru, yakni : Presiden pertama NKRI, Ir. Soekarno ternyata lebih baik daripada presiden ke-2 , yakni presiden Soeharto, dan presiden ke-2 ini ternyata lebih baik daripada presiden NKRI ke-3 yang dijabat BJ Habibie, dan presiden ke-3 ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan penggantinya KH. Abdurrahman Wahid yang menjabat sebagai presiden ke-4 . Begitu selanjutnya presiden ke-4 ini dianggap lebih baik daripada penggantinya Presiden Megawati yang menjabat sebagai presiden RI-ke-5. Walau Megawati  seorang wanita ternyata sebagai presiden dalam banyak hal jauh lebih berani dan lebih baik daripada penggantinya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presiden NKRI ke-6 yang menjabat selama dua periode pada 2004 s/d 2014.

Pada pemerintahan SBY, terasa pemerintahannya yang berbau sangat patuh menjalankan kebijakan ekonomi dan politik kapitalistis-liberalistis dan menjaadi Pak Turut kehendak Barat, khususnya Amerika Serikat, sebaliknya pemerintahan Megawati dengan sangat lantang dan berani menolak “titah” Paman Sam. Salah satu contoh Megawati dengan berani menolak permintaan agar Ustd Abu Bakar Ba’asyir di bawa ke AS dan dipenjarakan di Guantanamo.

Dan yang terakhir presiden ke-7 yang kini sedang menjabat, Presiden Joko kualitasnya dianggap jauh lebih buruk daripada presiden ke-6 yang dijabat SBY selama dua periode itu.

Ungkapan yang barangkali katagori joke  atau guyon politik ini, jika ditelisik dengan seksama hakikatnya mengandung kebenaran dalam banyak segi. Menjadi sangat ironis bagi bangsa Indonesia harus memiliki presiden yang kualitasnya dari presiden ke presiden semakin buruk dan lemah. Ungkapan ironis ini hakikatnya menjadi nurani yang dirasakan di lubuk hati terdalam bangsa Indonesia.

Perhatikan saja setelah presiden Soeharto lengser dari jabatannya, tidak berapa lama muncul ungkapan di tengah masyarakat secara meluas : "Piye kabare, isih enak zamanku tho?." Ungkapan sindiran ini dilekatkan dalam bentuk sticker dengan gambar wajah Presiden Soeharto dan menyebar  di truk-truk angkutan barang. Kini setelah presiden Joko menunjukkan kinerja yang yang sangat merugikan rakyat luas, mulai muncul sticker gambar Prabowo di mana-mana dengan ungkapan sarkastis : "Enak tho pilihanmu?" Menyindir performance ‘jeblok’ pemerintahan Presiden Joko akibat pilihan rakyat sendiri. Sungguh telak !

Kebijakan ‘Mencekik’ Rakyat

Andaikata Presiden Joko mengingkari ratusan janji-janji yang disampaikan sangat bergelora dalam setiap kampanye Pilpres, pura-pura lupa bahkan masa bodoh dengan janji-janji itu, dan kini presiden Joko cukup melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya (SBY) yang menggelora ingin diperbarui itu, niscaya rakyat akan tenang-tenang saja, setenang di masa akhir pemerintahannya SBY. Rakyat akan memaafkan dan enak saja melupakan janji-janji Presdien Joko. Tapi soalnya kebijakan hebat di awal pemerintahan Presiden Joko ini justru berlawanan dan diagonal dengan janji yang diucapkannya dan langsung kebijakan itu’mencekik’ hajat rakyat secara luas dan total.

Contoh kebijakan kontroversial dan mencekik rakyat itu adalah menaikkan harga BBM ({premium) sampai Rp3000/liter. Padahal seluruh pakar ekonomi dan pakar Migas sudah mengingatkan bertalu-talu agar tidak menaikkan harga BBM karena beberapa negara tetangga justru telah menurunkan harga BBM karena mengikuti trend harga minyak dunia yang terus merosot dari 100 dolar AS/barel  anjlok sampai 50 dolar AS/barel. Presiden Joko bagai ingin menunjukkan diri sebagai presiden berkarakter, gagah dan berani, sepulang dari kunjungan ke Cina dan Australia, keesokan harinya Presiden Joko mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM yang luar biasa tinggi mencapai Rp 3000/liter atau hampir 60%.

Rakyat bagai dihantam palu godam  dengan kebijakan nekad itu. Harga Sembako yang sudah naik drastis bulan-bulan sebelumnya karena perdebatan hendak menaikkan harga BBM, kini dengan benar-benar dinaikkan harga BBM, harga Sembako pun naik kembali melejit semaunya pedagang. Rakyat pun ‘klenger’. Presiden Joko lupa ia pernah berjanji dalam kampanye yang berapi-api di Lapangan Si Buleud kota Purwakarta pada 17 Juni 2014, dan mengatakan akses rakyat atas Srmbako harus tetap terjamin. Karenanya jika ia terpilih menjadi presiden maka ia akan meringankan beban hidup rakyat dengan menurunkan harga Sembako. Joko Widodo kala itu juga berjanji akan meningkatkan kuantitas dan kualitas program beras miskin  alias Raskin. (Baca  Buku: 100 Janji Jokowi-JK hal 199).

Janji hendak meningkatkan kuantitas dan kualitas Raskin ternyata belakangan menjadi omong kosong besar pemerintah Presiden Joko, karena  Presiden Joko justru hendak menerapkan kebijakan penghapusan program Raskin dan dengan kebijakan ini hendak menyerahkan harga beras sesuai mekanisme pasar. Rencana pemerintahan Presdien Joko ini direspons spekulan pedagang besar kartel dengan memainkan harga beras secara gila-gilaan, dengan kenaikan sampai 40%. Rakyat yang sudah tercekik harga Sembako beberapa bulan sebelumnya dengan kenaikan drastis itu, kini makin ‘dipletit’ dengan harga beras yang naik sangat tinggi itu. Bagai malu oleh rencana kebijakannya sendiri Presiden Joko segera mengerahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar beras murah dan Raskin itu. Rupanya harga beras tidak kunjung bisa diturunkan harganya. Presdien Joko pun marah-marah. Padahal sebelumnya ia juga mengalami kejadian serupa.

Setelah harga BBM dinaikkan sangat tinggi itu dan diikuti kenaikan luar biasa semua harga kebutuhan pokok dan menyebabkan inflasi yang melejit, tiba-tiba Presiden Joko kembali mengumumkan penurunan harga BBM, tapi anehnya penurunan harga BBM ini tidak diikuti penurunan harga  barang kebutuhan pokok. Bahkan harga-harga cenderung terus naik harganya, bersamaan nilai mata uang rupiah terus terperosok anjlok di mata dolar AS, bahkan menembus angka Rp 13.200/dolar AS. Padahal kini semua orang  ingat tim sukses Jokowi-JK selalu menyindir Capres Prabowo sebagai tidak disukai pasar, jika ia terpilih menjadi presiden RI niscaya rupiah akan anjlok di mata dolar mencapai Rp12.000/dolar AS. Di tangan Presiden Joko rupiah justru terus merosot menuju Rp15.000/dolar AS, yang menurut pengamat ekonomi angka runtuhnya ekonomi Indonesia.

Yang lebih “fantastis” tengah digagas pemerintahan Presiden Joko saat ini, adalah mengikuti garis Neolib apapun yang bakal melindas rakyat Indonesia. Yang sudah berlaku rakyat tercekik karena kenaikkan BBM, tidak dipedulikan. Penghapusan program Raskin akan diterapkan kendati 15,5 juta rakyat miskin—yang benar mungkin 25 juta—terhapus hak Raskinnya dan tercekik karenanya. Yang direncanakan adalah target penerimaan pajak yang terus digenjot naik setiap tahun Rp200 Trilyun, sehingga pada 2019 pendapatan pajak naik Rp1000 Trilyun. Kebijakan ini bisa jadi lebih memeras katimbang kolonialis yang pernah menjajah negeri ini. Pembangunan kini akan dilanjutkan menurut pesan Neolib dengan meneruskan hutang melalui cara apapun.

Selain itu pembangunan akan diarahkan dengan cara mengeksplotasi golongan menengah ke bawah sampai grassroots. Karena itu penerimaan pajak terus ditingkatkan, apapun akan dikenakan pajak secara semena-mena. Tarif barang dan jasa yang dikuasai pemerintah akan dinaikkan  tarifnya bagi pengguna kalangan miskin. Karena itu rencana kenaikan PLN misalnya justru akan diberlakukan kepada pengguna listrik kalangan bawah di bawah 900 Watt, sementara listrik untuk industri dan orang kaya akan diturunkan tarifnya. Begitu juga pajak akan berorientasi memungut rakyat kecil yang jumlahnya paling besar.

Bagaimana dengan program Nawacita di dalam visi dan misi Presiden Joko yang sebelumnya digembar-gemborkan menjadi landasan pemerintahan Presiden Joko?

Hampir semua pendukung Presiden Joko dari berbagai unsur dan elemen kini dengan lantang menyatakan program Nawacita itu kini tidak tercermin dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, pemerintahan Presiden Joko yakni mengacu dan memprioritaskan kepentingan rakyat miskin. RPJM pemerintahan Presdien Joko justru sangat ironis  mengesampingkin kepentingan dan hajat rakyat miskin. Kesimpulan seperti itu justru disuarakan oleh Koalisi Nawacita yang beranggota sejumlah LSM yang selama ini mendukung Presiden Joko. Kerumitan seperti dirinci sejak awal laporan ini makin melilit rejim Presdien Joko yang secara sembrono melanjutkan arena persainngannya dengan kubu pesaingnya dengan mengaduk-aduk masuk dan mencampuri kehiidupan partai politik lawan-lawannya (Golkar dan PPP) dengan menempatkan Menkumham sebagai “Petugas Partai”, hantam sana dan hantam sini.

Jika hal ini diteruskan, dan DPR di tangan pimpinannya di bawah lawan-lawan politik Presiden Joko, niscaya prakarsa Hak Angket yang akan digulirkan DPR-RI besar kemungkinan, Hak Angket itu menurut anak Gus Dur Yenny Wahid, bisa melengserkan Presiden Joko sebagaimana Presdien Gus Dur pernah dijatuhkan. Wallahu a’lam bissawab. []

0 Komentar