Barat Terperangah, Jokowi Segera Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

Selasa, 13 Januari 2015 - 07:48 WIB | Dilihat : 14770
Barat Terperangah, Jokowi Segera Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Ilustrasi : Jokowi bersama pimpinan TNI AD

Negara-negara Barat khususnya di belahan Eropa terperangah mendengar berita Presiden RI, Joko Widodo telah menolak grasi lebih 60 orang terpidana mati dan eksekusi mati yang sudah tertahan dan tertunda bertahun-tahun itu segera akan dilakukan secara bertahap. Suara Islam memantau dari berbagai siaran radio BBC, Radio Jerman, juga Radio Netherland Belanda, yang sangat mengecam keputusan Presiden Joko itu, dan tidak menduga keputusan itu  menjadi kebijakan Presiden Joko yang selama ini dipuji-puji Barat, kini malah ‘melecehkan’  HAM. Disebut-sebut juga adanya rencana majalah Time akan mendudukkan sebagai Man of The Year.

Di Indonesia sendiri keputusan Presiden Joko ini menimbulkan kecaman di kalangan LSM-LSM komprador termasuk Komnas HAM yang mengkritisi rencana hukuman mati itu. Pada saat rencana segera dilaksanakan hukuman mati itu oleh Presiden Joko, 9 November 2014, ditegaskan bahwa sikapnya itu untuk memberikan pesan kepada “Dunia” bahwa Indonesia bukanlah sarang Narkoba.

Menurut catatan terakhir di  kejaksaan agung  saat ini terdapat 138 terpidana mati, 72 di antaranya karena kasus Narkoba.  Masyarakat luas selama ini merasa heran sepanjang  pemerintahan SBY dua periode tidak pernah terdengar adanya eksekusi mati kepada terpidana mati kasus Narkoba.  Padahal berulang-ulang polisi berhasil menggerebek pabrik sabu-sabu terbesar di dunia dengan omzet ratusan milyar rupiah, yang berlokasi di Tangerang dan tempat-tempat lain. Setelah diputuskan mati, terpidana narkoba itu hanya menunggu di penjara tak pernah dieksekusi setelah belasan tahun berlalu. Padahal di Negeri Jiran Malaysia, Singapura seseorang hanya tercokok membawa beberapa gram sabu-sabu sudah akan dipidana mati. Di Indonesia selama ini yang terdengar justru ironis adalah grasi dari SBY kepada Ratu Narkoba asal Australia, Corby yang menghebohkan itu, karena  itu muncul tuduhan bahwa  SBY telah ditekan oleh pihak Australia.

Kasus dugaan tekanan asing kepada presiden SBY  juga pernah terjadi saat keputusan hukuman  mati terhadap  Fabianus Tibo (60 th) Dominggus Da Silva (35 th), dan Marinus Riwa (51 th), yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah, karena ketiganya terbukti menjadi otak pembantaian di Pesantren Wali Songo pada 23 Mei 2000 yang menewaskan 191 orang, terdiri santri-santri, pengasuh pesantren dan keluarganya bahkan kepada anak-anak dan bayi-bayi pun dibantainya. Pelaksanaan eksekusi mati terus tertunda, bahkan saat sudah pasti akan dilaksanakan eksekusi pada Agustus 2006, Kapolri Jendral (Pol) Sutanto pun mengumumkan ditunda kembali dengan alasan yang dibuat-buat. Sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla pun akhirnya membuat pernyataan pers dan mengakui adanya surat dari Paus Benedictus XVI dari Vatikan dan menurut JK saat itu menjadi pertimbangan bagi Presiden SBY. Berbagai koran milik Kristen-Katholik pun sibuk membuat tekanan dengan menyebarluaskan pernyataan Pendeta Rumopa dari PKB Sinode GMIM yang menyatakan “Jika eksekusi tetap dilakukan, ini adalah pengingkaran terhadap NKRI, karena telah menginjak-injak hak minoritas. Sudah saatnya umat Kristen di Indonesia bersatu menyatakan sikapnya,” ujarnya memprovokasi. Namun Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jendral (Pol) Oegroseno nekad ‘melawan’ atasannya dan akhirnya melaksanakan eksekusi mati kepada Tibo Cs.

Munculnya sikap tegas Presiden Joko hendak mengeksekusi hukuman mati ini tentu saja patut diapresiasi tanpa mempertimbangnkan apapun dalih yang telah diputuskannya itu.  Sikap Presiden Joko sangat konsisten menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia walau hal itu akan menyinggung ‘per’ bangsa Barat Barat yang sangat ambivalen itu. Buat kalangan umat Islam sikap menerapkan hukuman mati itu niscaya sudah selaras dengan hukum Islam.  Barat yang mengecam pelaksanaan hukuman mati yang dianggap tidak sejalan dengan HAM niscaya sikap yang tidak adil, karena bagi korban yang telah dirampas hak-haknya tidak menjadi perhatiannya sebaliknya pelaku yang justru merampas hak-hak korban bahkan membunuh dan membantainya, malah dibelanya dan melarang dilakukan hukuman mati. Sungguh ironis dan inkonsisten di mana jargon-jargon Barat itu sendiri yang konon sangat menjaga  keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Di balik penentangan Barat terhadap hukuman mati ini belakangan terkandung  sikap licik Barat hendak mendiskreditkan negara Islam dan Islam itu sendiri yang dianggap sangat kejam dengan menerapkan hukuman mati di depan umum seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Paham Humanisme yang dipelopori orang-orang Yahudi sangat menentang hukuman mati itu. Pakar hukum di Indonesia yang telah terkena virus humanisme ikut gencar menentang pelaksanaan dan diberlakukannya hukuman mati. Diskusi pro-kontra hukuman mati terus terjadi, timbul-tenggelam. Saat Presiden Joko mengumumkan ketegasannya hendak melaksanakan eksekusi mati, maka diskusi pro-kontra pun mencuat lagi.
Pada 1980-an sudah pernah tercatat Wakil Presiden Adam Malik ikut berkampanye hapusnya hukuman mati. Penulis sempat bertemu dengan Adam Malik saat olahraga pagi di Taman Suropati Menteng, di mana Wapres Adam Malik mengenakan kaos kampanye Hapus Hukuman Mati. Penjelasan pendirian Adam Malik kepada penulis tidaklah kuat dasar pijakannya. Ketika siang harinya penulis bertemu Mr. Mohamad Roem yang justru dikenal ahli hukum itu, di mana Roem juga bertempat tinggal dekat kediaman Adam Malik di Jalan Diponegoro  Menteng, Roem  memberikan penjelasan kenapa sikap Adam Malik pro kepada hapusnya hukuman mati. Intinya kata Roem, Adam Malik saat ini sedang ‘gandrung’ kepada paham humanisme. Penulis pun menjadi mengerti, sikap itu berangkat dari sikap latah. Barangkali pembelaan LSM-LSM komprador dewasa itu sudah mengarah kepada sikap mereka yang sudah menggadaikan dan menjual pendiriannya kepada bangsa Barat.

Yang jelas, jika Barat mau sedikit saja berpikir obyektif, terhadap pelaksanaan hukuman mati, niscaya sistem itu telah meredam kejahatan berat (pembunuhan) seperti berlaku di Saudi Arabia, di mana angka kriminalitas, pidana paling kecil di dunia, termasuk pelanggaran perdata sekalipun. Fakta lain tatkala pemerintahan Islam di Spanyol memerintah lebih 800 tahun di Abad Pertengahan kehidupan paling damai tercipta di sana dengan kejahatan yang sangat minimal. Dalam buku "Spain in the Three Religion" karya Mc. I Dimon pun terungkap sepanjang pemerintahan Islam yang 800 tahun itu, pemeluk Islam, Kristen dan Yahudi dapat hidup berdampingan dengan damai dan pemerintahan Islam menjamin hak-hak ketiganya tanpa diskriminasi.

Terhadap pelaksanaan hukuman mati di Amerika Serikat pun sebagian besar 50 negara bagian yang ada di AS masih tetap melaksanakan pelaksanaan hukuman mati. Hanya satu, dua saja negara bagian yang telah menghapuskan pelaksanaan hukuman mati.

Para sineas dan produser film di Holywood entah berapa puluh karya mereka yang mengangkat kisah dramatik pelaksanaan hukuman mati. Film berjudul "Dead Man Walk" yang dibintangi Sean Pen sebagai pelaku kejahatan dan Susan Sarandon sebagai biarawati yang mewakili biarawati gereja, serta keluarga korban  yang telah dibantai. Penonton diaduk-aduk sanubarinya ikut merasakan perasaan korban, pelaku dan biarawati yang mewakili humanisme, tapi ternyata film itu tetap memenangkan hak korban dan semua menyaksikan pelaksanaan hukuman mati yang sangat dramatis dan mengerikan melalui suntik mati dengan racun.  Sangat setimpal hukuman mati itu karena pelaku dengan sangat sadistis sebelumnya telah membantai korbannya dengan menyiksanya terlebih dahulu, lalu memperkosanya dan akhirnya membantainya dengan sadistis. Dia harus dihukum mati.

Inilah yang juga menjadi pilihan presiden Joko, yang kini dikecam bangsa Barat. Hukuman mati harus segera dilaksanakan di Indonesia, karena pelaku sangat kejam dengan kejahatan narkoba yang menghancurkan masa depan manusia Indonesia lainnya, juga kejahatan pidana berat lainnya.

[Aru Syeif Assadullah]

0 Komentar