Top

UU Penodaan Agama Ingin Dicabut

Selasa, 25 November 2014 - 04:42 WIB | Dilihat : 3439
UU Penodaan Agama Ingin Dicabut Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara Ruppert Abbot (kedua dari kanan), saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, 21 November 2014. (foto: voa)

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (QS. At-Taubah: 32).

Bagai badai yang datang tiba-tiba, kaum kafir dan liberal internasional tiba-tiba menyerang negeri ini. Sebuah lembaga asing yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), menekan Presiden Jokowi supaya mencabut UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

"Kami fokus pada undang-undang penodaan agama. Dan undang-undang itu harus dicabut. Pemerintahan baru harus dapat mengakhiri kriminalisasi keyakinan lewat UU Penodaan Agama yang bersifat menindas ini. UU Penodaan Agama di Indonesia ini menantang hukum dan standar-standar hukum international. Tapi kita sadar bahwa mencabut undang-undang itu perlu waktu perlu proses. Dan ini ada di luar kewenangannya eksekutif," desak Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara Ruppert Abbot, di Jakarta, Jumat, 21 November 2014.

Abbot mengklaim sejak 2004 Amnesty International mencatat setidaknya 106 individu yang diadili dan dijatuhi hukuman menggunakan UU Penodaan Agama. Menurutnya mereka kebanyakan berasal dari agama minoritas atau keyakinan tertentu.

Abbot juga menyebut penggunaan UU Penodaan Agama meningkat pada dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kasus-kasus penodaan agama, tuduh Ruppert hampir semuanya diajukan di tingkat daerah.

Sontak pernyataan intervensi lembaga asing ini menuai penolakan dari dalam negeri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi penjaga akidah umat yang bereaksi paling lantang. MUI meminta Amnesty International (AI) untuk tidak ikut campur dengan meminta penghapusan UU Penodaan Agama kepada pemerintah. AI juga diminta untuk tidak membuat masalah di Indonesia, apalagi masalah agama.

Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI M.Luthfie Hakim mengatakan, AI tidak perlu lagi membahas UU Penodaan Agama. Karena, kata Luthfie, masalah ini sudah selesai diperkarakan. "Hasilnya, UU ini tidak jadi dihapus," kata Luthfie.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan Jokowi supaya tidak gentar terhadap intervensi asing untuk mencabut UU ini. Jokowi, kata Ketua PBNU Maksum Machfoedz, harus menganut kedaulatan politik sebagaimana disebutkan dalam Trisakti. "Untuk merespon tekanan apapun, kedaulatan bangsa ini yang harus ditegakkan. Itulah makna Trisakti," kata Maksum.

Bahkan, Komnas HAM yang selama ini biasanya berada pada posisi berseberangan dengan umat pun turut menyatakan penolakannya atas intervensi AI itu. Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan mengaku tidak sepakat dengan usulan AI. Bila UU penodaan agama dicabut, ia khawatir akan timbul lagi berbagai persoalan penodaan agama yang sejak dulu banyak terjadi di Indonesia. “Tujuannya dibuat (UU Penodaan Agama, red) supaya penodaan agama di Indonesia itu tidak ada lagi,” ujar Anshori.

Penolakan terhadap AI juga datang dari Senayan. Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menolak adanya intervensi asing untuk mencabut UU No 1/PNPS Tahun 1965. Fahira beralasan yang paling memahami pentingnya UU tentang Penodaan Agama itu bukanlah orang asing, tetapi bangsa Indonesia sendiri.
"Pertama yang harus mereka pahami adalah apakah UU ini bertentangan dengan UUD 1945? Jawabnya, MK sudah memutuskan bahwa UU ini tidak bertentangan, jadi tidak boleh ada kekuatan apapun apalagi intervensi asing yang minta UU ini dicabut," ungkap Fahira.

Seperti diketahui, upaya sejumlah pihak untuk menggoyang dan menghapuskan UU Penodaan Agama sudah sejak lama dilakukan. Pada 2010, tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara ‘berjamaah’ mengajukan uji materi undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketujuh LSM itu adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka juga didukung oleh Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan Maman Imanul Haq.

Namun, upaya mereka gagal karena MK, yang ketika itu dipimpin Mahfud MD, menolak permohonan judicial review UU itu. “MK memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud MD ketika itu, Senin (19/4/2010).

Dalam putusannya, Mahfud menjelaskan bahwa negara memang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat. Jika ada konflik, maka yang bisa memberikan paksaan untuk mengatur adalah negara.

Tapi anehnya, kini ada oknum pejabat tinggi di Kementerian Agama yang pura-pura tidak tahu soal UU Penodaan Agama ini. Bahkan sang pejabat berpandangan, Ahmadiyah –aliran sesat yang mengaku memiliki Nabi Mirza Ghulam Ahmad- tidak menodai Islam.

Republika Online, pada Ahad (23/11) menurunkan sebuah berita dengan judul “Pemerintah Jokowi Bersiap Cabut UU Penodaan Agama.” Judul ini diambil berdasarkan wawancara media tersebut dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Machasin.

Machasin, tulis Republika, mengatakan beberapa poin yang tertera dalam UU atau Penodaan Agama mesti dicabut maupun direvisi. “Sebagaimana diputuskan MK, pencabutan atau revisi atas UU tersebut itu akan dibuat jika sudah ada penggantinya,” kata Machasin yang baru sebulan menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam. Sebelumnya, Machasin menjabat sebagai Kabalitbang Kemenag dan Staf Ahli Menag Bidang HAM.

Bahkan pada bagian lain, Machasin terang-terangan menyebut bila aliran sesat Ahmadiyah tidak menodai Islam. Machasin menganggap umat Ahmadiyah bukan bermaksud menodai Islam, tapi memang begitulah mereka meyakininya. "Dan memakai keyakinan itu untuk mereka sendiri," ungkapnya, Ahad (23/11)

Tentu saja, pernyataan-pernyataan sumir sang Dirjen yang mestinya melindungi akidah umat itu mendapatkan bantahan dari tokoh-tokoh Islam.

Terkait pernyataan Machasin bila pemerintah Jokowi siap mencabut UU penodaan agama itu dinilai  tidak mungkin terjadi. ''Itu gak mungkin terjadi," kata Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat M.Luthfie Hakim.

Luthfie balik mengritik bila pernyataan tersebut tidak tepat antara isu dan kapasitasnya. Menurut  Luthfie, Machasin tidak memiliki kapasitas dan hak untuk menyatakan tersebut. Apalagi Machasin hanya menjabat sebagai Dirjen. "Masih baru lagi," tambahnya.

Advokat senior ini meminta agar Dirjen Bimas Islam baru ini mempelajari SKB Tiga Menteri soal Ahmadiyah. Ini dilakukan agar pernyataan dan pendapat Machasin ini tidak tersesat. Sehingga sang dirjen tidak sembarangan menyatakan pendapat terutama menyangkut masalah agama.

Terkait pernyataan Machasin bahwa Ahmadiyah tidak menodai Islam, Luthfie menyebut ungkapan tersebut menandakan kesesatan. "Pendapatnya ini jelas telah menodai Islam," kata Luthfie.

Reaksi keras atas pernyataan Machasin juga datang dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. Bendahara PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut pernyataan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu dinilai hanya membuat Indonesia semakin kacau. "Pernyataan Dirjen ini bikin kacau aja!" ungkapnya. 

Anwar meminta kepada Dirjen baru ini agar tidak sembarangan bicara. Hal ini mengingat dirinya berasal dari pemerintahan. "Pernyataan Machasin ini tidak sesuai dengan kompetensinya," ujar Anwar yang juga Ketua MUI Pusat itu.

Anwar malah mencurigai tindakan yang dilakukan Machasin tersebut. "Dia kemungkinan kepanjangan corong," kata Anwar. Menurutnya, Muchasin bisa saja menjadi bagian AI, yang membawa aspirasi AI ke pemerintahan.

Sementara itu, menanggapi kontroversi soal pencabutan UU Penodaan Agama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tegas membantah adanya rencana penghapusan UU tersebut. “Kementerian Agama tidak ada niatan sama sekali untuk mencabut atau menghapus keberadaan undang-undang itu,” jelas Lukman, Senin (24/11).

Lukman menyatakan UU Penodaan Agama ini masih sangat penting dan masih sangat dibutuhkan keberadaannya dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk. Namun, Lukman membenarkan jika saat ini Kementerian Agama sedang mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU ini nantinya akan terkait erat dengan keberadaan UU Penodaan Agama. Lukman juga menegaskan, jika nantinya RUU tentang Perlindungan Umat Beragama disahkan, bukan berarti UU PNPS tahun 1965 akan hilang. []

0 Komentar