Menyoal Kuota 30 Persen Perempuan di DPR

Minggu, 13 April 2014 - 22:06 WIB | Dilihat : 4264
 Menyoal Kuota 30 Persen Perempuan di DPR Ilustrasi : sidang paripurna DPR

Target kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat berusaha dipenuhi oleh seluruh partai politik, termasuk partai politik Islam.  Mereka berusaha mengejar kuantitas saja, bahkan politisi perempuan seakan-akan hanya sebagai hiasan semata. 

Haruskah kuota 30% perempuan itu dipenuhi?  Bagaimanakah seharusnya politisi muslimah?

Kesalahan Logika Berpikir

Menurut kalangan gender, kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat menjamin kesejahteraan perempuan. emakin besar proporsi di Dewan Perwakilan Rakyat, semakin besar peluang menghasilkan UU pro perempuan. 

Kuantitas perempuan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan solusi tuntas dalam masalah perempuan, selama masih dalam sistem demokrasi. Yang berdaulat bukan rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha (lokal atau asing).  Uang merubah idealisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sekalipun banyak jumlah perempuan.  Banyak UU atau keputusan produk lembaga wakil rakyat maupun Presiden sering bertabrakan dengan kemauan rakyat.

Kuota perempuan 30 % mengharuskan perempuan untuk bertarung, punya basis massa, punya jaringan, padahal tidak berkorelasi untuk menghasilkan perubahan secara sistem.  Bahkan rentan berperilaku maksiat (korupsi, legalisasi alkohol, lokalisasi Pekerja Seks Komersial, dll).  Penyelesaian persoalan perempuan tergantung dengan sistem apa yang diterapkan.  Sudut pandang dalam sistem pemerintahan yang demokrasi-kapitalisme diganti dengan sudut pandang yang hakiki dari Pencipta manusia yang akan menjamin kesejahteraan seluruh manusia termasuk perempuan, yaitu ideologi Islam.

Seluruh persoalan, termasuk masalah keterpurukan kaum perempuan dalam kemiskinan, kebodohan dan kesehatan, selalu dipandang dalam skala global. Masyarakat yang dibangun dengan ideologi Islam adalah sebuah kesatuan yang memiliki arah dan tujuan yang satu, dan berdasarkan sudut pandang yang berskala universal, dengan penyelesaian yang tuntas dan sempurna berdasarkan syariat.

Hukum Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Perempuanadalah bagian dari masyarakat, sehingga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum.  Muslimah memiliki peran politik yang tidak terbatas ketika menjadi anggota partai politik saja.

Syeikh Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat keseluruhan; bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Syaikh Abdul Qadim Zallum mendefinisikan bahwa politik adalah mengatur urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksipemerintah dalam melakukan tugasnya.  Urusan umat termasuk: pemenuhan kebutuhan hidup umat, hak umat untuk mendapatkan seluruh kemaslahatannya, termasuk penjagaan terhadap agama umat.  Rasulullah Saw bersabda:“Imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara/pengatur urusan rakyat dan ia dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang tidak memperhatikan kepentingan kaum Muslim, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka. Siapa saja yang tidak berada di waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasulnya, bagi kitab-Nya, bagi pemimpinnya, dan bagi umumnya kaum Muslim, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka.”(HR ath-Thabrani).

Aktivitas Politik Menurut Islam

Aktivitas politik meliputi: Pertama, amar makruf nahi munkar. (QS Ali-Imran: 104). Kedua, hak dan kewajiban baiat sebagai syarat sahnya pengangkatan khalifah.

Ketiga, hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat (wakil rakyat yang bertugas memberikan nasihat dari umat kepada khalifah).  Tugasnya: mengajukan kebutuhkan rakyat dan solusinya, mengoreksi dan menasihati penguasa apabila cara pemenuhan yang ditetapkan oleh khalifah bertentangan dengan syariat.

Keempat,  kewajiban menasihati dan mengoreksi penguasa jika menetapkan aturan yang melanggar hukum syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa.  Kelima, kewajiban menjadi anggota partai politik (QS Ali-Imran: 104). 

Politisi Perempuan di Masa Rasul

Nusaibah ikut dua kali bai’ah.Syifa menjadi kepala pasar pada masa Khalifah Umar. Ummu Salamah memberikan saran ke Rasulullah pada perjanjian Hudaibiyah.

Ummu Athiyah berkata: “Kami berbaiat kepada Rasulullah Saw lalu beliau membacakan kepada kami agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan melarang kami untuk niyahah (meratapi mayat).  Seorang perempuan menarik tangannya (dari berjabat tangan), lalu ia berkata, “Seseorang telah membuatku bahagia dan aku ingin membalas jasanya.” Rasulullah tidak berkata apa-apa, lalu perempuan itu pergi kemudian kembali lagi.” (HR Bukhari)

Khaulah binti Hakim bin Tsa’labah memprotes Khalifah Umar ra karena menetapkan jumlah mahar tertentu bagi perempuan, untuk mengatasi tingginya mahar pada waktu itu.  Umar segera mencabut keputusannya. 

Syariat Bagi Politisi Muslimah

Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemaslahatan umat dan syariat.  Politisi muslimah harus update informasi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Mendapat izin dari suaminya ketika mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan ketika akan keluar rumah.

Dijaga dari keadaan campur baur yang tidak ada batas dengan lawan jenis.  Sehingga tidak memasuki wilayah privacy yang  menjauhkannya dari tujuan utamanya di Dewan Perwakilan Rakyat.  Tidak berkhalwat.  Hindari obrolan ngalor ngidul yang bersifat pribadi` sehingga berpotensi terjadi perselingkuhan dan lain-lain.

Tidak tabarruj menonjolkan sensualitas keperempuanannya, seakan-akan menjadi artis atau foto model yang menghiasi Dewan Perwakilan Rakyat.  Bersikap tegas kepada lawan jenis dan tidak mendayu-dayu ketika berbicara.  Menutup aurat dengan sempurna.  Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis.

Tidak melupakan kewajiban utama perempuan, sebagai isteri yang taat dan melayani suaminya, serta ibu yang mendidik anak-anaknya.

Disiplin menegakkan hukum pergaulan antara pria dan perempuan di ruang publik, sehingga keberadaannya dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan ketenteraman  di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi teladan, dan tidak menimbulkan potensi terjadinya pelecehan seksual.

Tahu  fiqh perempuan, sehingga tidak menjadi corong orang kafir atau kaum feminis liberal yang akan menyuarakan kesetaraan gender.  Politisi muslimah harus mengikuti kajian-kajian keIslaman agar sensitif terhadap issue-issue yang dapat menyesatkan umat dan merusak syariat.

Ketika melakukan perjalanan sehari semalam harus didampingi oleh mahramnya.

Aktivitas Politik Perempuan yang Dilarang Islam

Perempuan dilarang melakukan aktivitas politik yang termasuk dalam wilayah kekuasaan/pemerintahan, yaitu penguasa atau kepala negara.  Penguasa dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab penuh secara langsung dalam mengurusi urusan umat.  Jabatan penguasa mencakup khalifah (Kepala Negara), muawwin tafwidh (pembantu khalifah dalam urusan pemerintahan), wali (kepala wilayah) dan amil (kepala daerah).

Rasulullah Saw bersabda:  “Tidak akan pernah menang suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan.” (HR Bukhari).

Waspadai Gerakan Feminisme

Kaum feminisme ingin memunculkan peran perempuan di luar batas syariat.  Padahal, mereka hanya membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan dana, untuk hal yang sia-sia.Dengan issuediskriminasi terhadap perempuan, mereka berjuang menggolkan RUU KKG.  Perempuan harus mengejar kesetaraan dengan ukuran-ukuran tertentu, yang kemudian dijadikan pedoman peranan perempuan di semua sektor.Perempuan dipaksa untuk berperan di ranah publik, dan menghilangkan hak perempuan berkiprah sesuai dengan keinginannya.Akibatnya menimbulkan kerusakan.

Waspadai Penghapusan Tugas Utama Perempuan

Gender mainstream mengopinikan hidup berkualitas jikaperempuanmasuk di sektor publik, dan menyumbangkan ekonomi untuk keluarganya, seperti laki-laki.  Mereka buat kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat.  Jika semua perempuan kerja di luar rumah, siapa yang akan mendidik generasi penerus?

Ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Ibu menjadi idola dan teladan anak, karena frekuensi kebersamaan mereka lebih banyak daripada dengan ayah.Kenakalan dan kekerasan anak zaman sekarang menjadi bukti kurangnya pendidikan, pendekatan, dan pengawasan dari orangtua, terutama ibu.[]

[Ummu Hafizh]

0 Komentar