Doa Romo Syafii di Senayan Sesuai dengan Isi Fatwa MUI

Kamis, 18 Agustus 2016 - 10:07 WIB | Dilihat : 17310
Doa Romo Syafii di Senayan Sesuai dengan Isi Fatwa MUI Anggota Komisi III DPR HR Muhammad Syafii saat membaca doa penutup pada sidang paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2016)

 

Jakarta (SI Online) - Doa penutup sidang paripurna DPR, Selasa (16/08/2016) yang dibacakan anggota Komisi III DPR HR Muhammad Syafi'i mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Di masyarakat, doa yang demikian tulus itu menjadi pro dan kontra. 
 
Ini karena kandungan dalam doa itu dipandang mengritik penguasa. Tak ayal, kelompok masyarakat dan juga pejabat pro-penguasa bak kepanasan telinganya mendengar doa itu dilantunkan. 
 
Seperti beredar di jejaring YouTube, di antara bunyi potongan doa itu antara lain:

"....Jauhkan kami yaa Allah, dari pemimpin yang khianat. Yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, yang kekuasaannya bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini. Tapi seakan-akan arogansi kekuatan, berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat. Dimana-mana rakyat digusur tanpa tahu mereka harus pergi, dimana-mana rakyat kehilangan pekerjaan.‎ Allah di negeri kaya ini rakyat ini outsourching wahai Allah, tidak ada jaminan kehidupan mereka‎....."
 
Doa ini bersifat umum. Tidak spesifik menyebut salah satu pejabat di negeri ini. Sebab faktanya, dalam kampanye Pileg/Pilbup atau Pilwakot, Pilgub dan bahkan Pilpres, jamak diumbar janji-janji yang kemudian tak ditepati. 
 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun pernah membahas persoalan ini. Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, 7-10 Juni 2015 lalu, pada pembahasan "masail asasiyyah wathaniyyah" (masalah strategi kebangsaan) juga dibahas fatwa tentang "kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya."
 
Berikut adalah sepuluh poin fatwa MUI tentang "kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya."
1. Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Meminta dan/atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apalagi bagi orang yang idak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Dalam hal seseorang memiliki kompetensi, maka ia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.
 
2. Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif harus memiliki kompetensi (ahliyyah) dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.
 
3. Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
 
4. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu kebijakan yang tidak dilarang oleh syariah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram.
 
5. Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama maka haram dipilih, dan bila ternyata terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan. 
 
6. Calon pemimpin publik yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka hukumnya haram karena termasuk dalam ketegori risywah (suap).
 
7. Pemimpin publik yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.
 
8. Pemimpin publik yang melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya harus dimintai pertanggungjawaban dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
9. Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.
 
10. MUI memberikan taushiyah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya. 
 
Untuk menetapkan 10 poin fatwa ini, MUI juga menuliskan sejumlah dasar penetapan dari Alquran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Diantara dasar penetapan yang digunakan MUI adalah: 

Alquran:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa: 58)

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“ (QS. An-Nisa: 59)

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya….” (An-Nahl: 91)

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.” (Al-Isra`: 34
 
Sunnah Rasulullah saw.:

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Muslim, Kitabul Iman, Bab Khishalul Munafiq no. 107 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafiq tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq  hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang. (HR. Bukhari)
 
Pendapat para Ulama: 
 
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Sahih al-Bukhari, hlm. 5/290 menyatakan: 

Bahwa janji seseorang itu bagaikan kesaksian atas dirinya, demikian menurut Al-Kirmani. Al-Mihlab menyatakan bahwa memenuhi janji itu diperintahkan dan disunnahkan bagi semua muslim tapi tidak diwajibkan.

Ibnu Abdil Bar dan Ibnul Arabi berkata bahwa pendapat yang mewajibkan pelaksanaan janji antara lain Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama mazhab Maliki berkata: Apabila janji itu berkaitan dengan sebab tertentu maka wajib dipenuhi, apabila tidak maka tidak wajib.
 
Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):
 
Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra': 34), dan hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.
 
Jadi sejatinya doa yang dibacakan oleh Romo Syafi'i, panggilan politisi Partai Gerindra itu, bukanlah hal baru. Jauh hari para ulama pun sudah mengingatkan siapapun pemimpin di negeri ini untuk tidak memberikan janji-janji palsu dan harapan-harapan kosong. Bukan hanya doa, bahkan hal itu ditulis dalam sebuah fatwa. 
 
red: shodiq ramadhan
0 Komentar