Akar Masalah yang Diabaikan: Menjawab Tulisan Jalaluddin Rakhmat

Selasa, 20 November 2012 - 10:46 WIB | Dilihat : 7249
Akar Masalah yang Diabaikan: Menjawab Tulisan Jalaluddin Rakhmat

KH Tengku Zulkarnain
Wakil Ketua Majelis Fatwa Ormas Islam Mathla’ul Anwar
Dosen Fakultas Budaya, Universitas Lancang Kuning, Riau

Fatwa dalam masalah agama adalah sebuah keniscayaan. Masalahnya, dalil dalil al Quran dan hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan umat tidak terbatas. Ianya terus menerus datang dan bertambah sampai dunia kiamat. Untuk itu, di perlukan fatwa bagi menyelesaikan masalah umat yang begitu banyak. Jika masalah terus dibiarkan tanpa bimbingan fatwa dari para ulama, dapat dipastikan keadaan umat akan gelap gulita dan penuh sengkarut.

Tuan Jalaluddin Rakhmat (selanjutnya Tuan JR) menuliskan di harian ini (Harian Republika, red) betapa para ulama seperti al Sya’bi, menjawab tidak tahu saat ditanya tentang satu masalah. Seolah-olah al Sya’bi tidak pernah berfatwa sama sekali. Padahal, apalah artinya diam beliau dalam satu masalah itu, dibanding dengan ribuan fatwa beliau yang bertaburan di kitab-kitab tafsir para ulama sejagad?

Begitu juga Imam as Syafi’i seolah banyak diamnya saat ditanya orang. Padahal semua kaum intelektual tahu betul berapa ribu fatwa Imam as Syafi’i yang tertulis di kitab al Umm, yang tebalnya sekitar 7 ribu halaman itu. Walau tuan JR selanjutnya mengatakan bahwa Ibnu Qayyim terkesan takut berfatwa, namun kenyataannya ribuan fatwa beliau sudah bertebaran dalam kitab-kitab karangannya. Menuliskan diamnya para ulama dalam satu masalah, tapi menutupi puluhan ribu fatwa mereka yang sudah mereka keluarkan, adalah sebuah tindakan culas yang menutupi nurani kebenaran ilmiah.

Bicara soal otoritas pemberi fatwa, berbeda pada tiap-tiap negara. Di Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya otoritas fatwa ada di tangan perorangan, disebut mufti. Tapi Indonesia tidak mengenal mufti secara perorangan. Otoritas fatwa sejak tahun 1975 dipegang oleh sebuah lembaga, dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia, tepatnya Komisi fatwa. Hal ini pun sudah diakui dalam beberapa kali pidato Presiden SBY.

Mengukur Kebenaran Fatwa

Nabi bersabda, ”Jika seorang pemutus perkara ber-ijtihad, dan ijtihadnya benar, maka dia mendapat dua pahala. Dan jika keputusannya salah, maka dia dapat satu pahala” (HR Bukhari Muslim). Itu pula yang kita baca dalam riwayat lain, sesaat sebelum nabi mengutuskan Muadz bin Jabal ke Yaman. Baginda sangat bergembira dan memuji, ketika mendengar jawaban  Muadz yang tidak akan ragu untuk berfatwa menurut ijtihadnya, saat memutuskan perkara umat yang akan dihadapinya kelak. Jika nabi menyatakan ijtihad yang salah saja akan mendapatkan pahala satu, sungguh sangat mengherankan rasanya, jika kemudian ada orang yang justru membenci kehadiran sebuah ijtihad (baca – fatwa).

Kebenaran fatwa mesti diukur dari dalil yang dikemukakan, bukan dari ekses yang timbul akibat fatwa itu. Ambil contoh, saat Abu Bakar as-Shiddiq memutuskan fatwa untuk memerangi manusia yang enggan membayar zakat, dan akhirnya meletus perang riddah. Ekses yang timbul adalah tidak kurang dari 25 ribu shahabat nabi syahid dalam perang itu. Beranikah Tuan JR mengatakan beliau salah dalam berfatwa, dan korban perang yang membela fatwa beliau semuanya mati sesat? Padahal sama diketahui buah dari perang itu, menyebabkan wibawa syariat Islam kembali tegak seperti di zaman Rasul hidup. Apakah penyimpangan sekelompok orang yang enggan membayar zakat harus dibiarkan, dengan dalih ingin menjaga persatuan umat? Begitu juga Sayyidina Ali yang berfatwa untuk memerangi Sayyidina Muawiyah dalam perang Shiffin, sehingga gugur lebih dari tujuh puluh ribu jiwa. Kalau korban jiwa dianggap buah dari fatwa yang salah, sebagaimana fatwa Tuan JR, maka salahlah Sayyidina Ali dengan fatwanya itu. Bahkan bisa dikatakan 70 ribu kali lebih salah?

Menilik fatwa MUI Sampang, dinilai salah karena tercabutnya satu nyawa, dan bukan dari dalil yang dikemukan pada masalah yang substansi, adalah sebuah tindakan yang tidak ilmiah, dan cenderung membelokkan masalah yang ada. Rasanya lebih maslahat jika pembaca diberitahu masalah apa yang mendorong fatwa sesatnya ajaran syi’ah di Sampang sampai keluar, ketimbang informasi satu korban nyawa dan satu ancaman penjara yang diketengahkan. Padahal substansi masalah bukan terletak di situ.

Fatwa MUI Sampang menyatakan bahwa Syi’ah yang diajarkan Saudara Tajul Muluk, alias Ali Murtadho di Sampang adalah sesat. Ajaran yang berkembang dari Omben, Sampang itu, paling tidak telah meresahkan masyarakat, yang kemudian meminta fatwa kepada para ulama di sana. Dari penelitian di lapangan ditemukan paling tidak ada 14 poin yang dinilai sesat dan meresahkan umat. Salah satu di antaranya adalah ditemukannya fakta bahwa ajaran ini mencaci para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar.

Alih alih membahasnya, Tuan JR malah melantur jauh dengan hanya mensitir dan membandingkan prosedur pengumpulan oknum yang diajak bersidang di Amman, Bogor, dan oleh Akademi Fiqih Internasional, di Makkah, ketimbang memberikan hujjah-hujjah yang bernas atas substansi masalah. Mubadzir!

Sebenarnya, dalam fatwa larangan mencaci shahabat, MUI bukan menjadi yang pertama. Sudah banyak sekali fatwa ulama terdahulu tentang larangan mencaci shahabat ini. Di antaranya al-Alusi dalam kitabnya Shobbu al Adzab ‘Ala Man Sabba al Ash-hab. Beliau berfatwa menghina sahabat jatuh pada dua tingkatan. Yang pertama kafir dan yang kedua fasiq. Imam Suyuti dalam kitabnya Ilqomu al Hajar Zakka Sabbi Abu Bakar Wa Umar. Juga Al Maqdisi dalam kitab an Nahyu ‘an Sabbi al Ash-hab Wa Ma fihi Mina al ‘Iqaab, dan lain-lainnya.

Sebagai catatan, pada jamuan makan malam di rumah Duta Besar Iran di jalan Madiun no.1, Menteng, Jakarta, pada tanggal 4 November 2012 yang lalu, saat menjawab pertanyaan tentang sikap sebagian orang yang getol mencaci shahabat, Ayatollah Ali Taskhiri menjawab, “bahwa sikap itu adalah sebuah kekeliruan yang besar”. Bukankah kekeliruan besar adalah sebuah tindakan sesat? Beliau kemudian mengutip surat al An’am ayat 108, tentang dilarangnya menghina Tuhan orang kafir sekalipun.

Sungguh menakjubkan….! Ternyata dalam menyikapi penghinaan terhadap shahabat nabi, pandangan ulama Syi’ah ini sejalan dan berpihak pada fatwa MUI Sampang dan MUI Jatim. Dengan demikian, menyalahkan fatwa MUI Sampang itu, berarti sama saja dengan menyalahkan Ayatollah Taskhiri. Atau menurut Tuan JR, Taskhiri sedang bertaqiyah pada saat menyatakan hal tersebut?

Rajin Berkelit

Di Indonesia dan negara lain, didapati para pengikut syi’ah itu pandai berkelit. Kalau ada hasil kajian dari kitab-kitab syi’ah yang didapati menyimpang, mereka akan katakan bahwa kitab kitab yang dikaji itu bukanlah kitab yang muktabar. Jika kemudian dilakukan kajian lapangan, dan didapati fakta penyimpangan-penyimpangan, mereka akan katakan bahwa itu adalah tindakan orang-orang jahil yang nyeleneh, bukan sikap ulama yang mumpuni. Kadang dikatakan bahwa itu hanyalah pengikut sempalan yang tidak mengerti syi’ah, dan bukan pengikut ushuli syi’ah, dll yang terkesan berkelit dan membela diri saja.

Sebagian pengikut Syi’ah menjadikan alasan diizinkannya mereka berhaji ke Makkah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sesat. Padahal dhal, itu kan masih dalam dairah al iman, dan tidak sama dengan kafir. Jadi tidak salah jika mereka yang dhall, alias sesat diperbolehkan berhaji, dengan catatan, ajaran sesat mereka tidak boleh dipraktekkan di Saudi Arabia. Dan, menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi mencegah praktek sesat itu dijalankan di sana. Bisa dilihat betapa ketatnya pemerintah Saudi mengawasi dan melarang praktek amaliyah Syi’ah yang dianggap sesat di sana. Dan, mereka,pengikut Syi’ah diam atas sikap itu!

Sebaliknya, sikap mereka menjadi seperti kebakaran jenggot saat ulama di negeri asal mereka mencegah diamalkannya praktek yang dianggap sesat seperti yang pemerintah Saudi buat. Ada apa….?

Keputusan Tepat

Dalam fatwanya, MUI Sampang dan MUI Jatim menyatakan bahwa ajaran Syi’ah di Sampang itu dhal, alias sesat. Tidak ada sepenggal katapun dalam fatwa tersebut ucapan mengkafirkan syi’ah yang di Sampang itu. Rasanya tidak perlulah mengajari Tuan JR beda antara dhall dengan kafir, bukan? Lagi pula fatwa itu hanya berlaku untuk Jawa Timur, bukan untuk Provinsi lain.

Walhasil, fatwa MUI Sampang dan MUI Jatim itu sama sekali tidak bertentangan dengan Deklarasi Amman yang melarang mengkafirkan sesama umat Islam. Salah tembak jika memakai peluru Deklarasi Amman untuk membunuh fatwa MUI Sampang tersebut. Wallahu A’lam Bishshowab

Catatan : Tulisan ini sudah diterbitkan di Harian Republika dengan editan, pada tgl 13 November 2012.

0 Komentar