Pergulatan Trio "SBY" Dalam Century
Saturday, 23 January 2010 09:18 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Sri Mulyani dan Boediono tampaknya tidak mau dijadikan tumbal Century untuk mengamankan kekuasaan Presiden Yudhoyono. Pilihannya: Sri-Boediono-Yudhoyono aman, atau semua turun?
“gus dur DIBUNUH!30/12 Pkl. 18.050 WIB Selang oksigen gus dur dicabut paksa! pembunuhan terkait pertemuan gus dur tgl 4 des di jl. denpasar c3 membahas century dan adelin lies. TUNTUT POLISI USUT!(SEBARKAN).”
Sandek (pesan pendek) ini diterima Dhohir Farisi, menantu Abdurrahman Wahid, menyusul kematian Gus Dur setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu 30 Desember 2009 sekitar pukul 18.45 WIB.
SMS gelap semacam itu juga terkirim ke ponsel sejumlah kerabat Gus Dur. Sebagian disertai kronologi yang mengundang tanya. Karena itu, Dhohir yang anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menemui Tim Dokter RSCM guna meminta penjelasan secara rinci mengenai proses penanganan medis selama Gus Dur dalam perawatan, terutama jelang wafatnya pasien.
“Saya perlu mendengar langsung penjelasan tim dokter, agar keluarga lebih yakin lagi,” kata suami Zannuba Arifah Chafsoh Wahid di kediaman KH. Solahuddin Wahid di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Senin (4/1).
Keesokan harinya, Selasa (5/1), Dirut RSCM Akmal Taher mengemukakan kronologi masa perawatan mantan Presiden Abdurrahman Wahid sejak 25 hingga 30 Desember 2009. ''Hal ini diungkapkan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kronologis perawatan selama di RSCM, juga sekaligus untuk menanggapi banyaknya dugaan miring perihal wafatnya Gus Dur,'' kata Akmal Taher kepada pers.
Namun, kalangan aktvis pro-demokrasi meragukan penjelasan RSCM tersebut. “Dokter RSCM menjelaskan, wafatnya Gus Dur adalah wajar. Tapi jadi tidak wajar, bila Gus Dur wafat karena saluran darah tersumbat gumpalan, tanpa otopsi. Apa sebabnya, tidak diuraikan?” gugat aktivis LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Beathor Suryadi, Rabu (6/1).
Menurutnya, dengan kondisi kritis saat itu seharusnya Gus Dur di ruangan ICU (Gawat Darurat). Tapi nyatanya, waktu itu Gus Dur ditempatkan di ruangan biasa, yang boleh menerima tamu.
“RSCM mematikan CCTV dengan dalih menghemat listrik, padahal Gus Dur adalah Presiden ke-4 RI. Padahal, sebelum SBY datang, CCTV tersebut menyala terus,” paparnya, sembari meminta Kepolisian segera memeriksa tim dokter RSCM atas dugaan “rekayasa” wafatnya Gus Dur.
Dugaan itu berdasar pada sikap keras Gus Dur terhadap megaskandal Bank Century. Hingga detik akhir hayatnya, Gus Dur termasuk salah satu tokoh yang ‘’mengawal’’ megaskandal Century. Terang-terangan ia menyebut sejumlah pejabat tinggi yang mesti bertanggungjawab atas dosa nasional itu.
Hal tersebut ia katakan sebelum wafat. “Ada 6 orang yang ia sebutkan, termasuk Boediono, Sri Mulyani, SBY, Hatta Rajasa, dan Marie Elka Pangestu, dan satu lagi saya lupa. Saya sampai kaget, masa, bener, Mas? Lalu ia menjawab, ‘Iya, 6 orang ini pasti’,” tutur Bingky Irawan, kolega terdekat Gus Dur yang setia menemaninya hingga ajal, sebagaimana dikutip inilah.com (4/1).
Dalam pertemuan dengan 30-an tokoh di kediaman Soetardjo Soeryoguritno di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, 4 Desember 2009, konon Gus Dur memberi dua wasiat politik penting.
“Pesannya dua: turunkan SBY dan gantikan dengan pemerintahan baru,” ungkap Ridwan Saidi, dalam diskusi di markas Bendera di Jl. Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (3/1). Selain Saidi, juga hadir dalam diskusi itu tokoh kritis semacam Eggy Sudjana, Sri Bintang Pamungkas, dan Ki Gendeng Pamungkas.
Benarkah Gus Dur ‘’dibunuh’’ karena hendak ‘’menghabisi’’ kekuasaan?
Wallahu a’lam bisshawwab. Yang jelas, ‘’wasiat’’ Gus Dur tadi kian memperkuat tuntutan publik agar Presiden SBY, Wapres Boediono, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, bertanggungjawab atas megaskandal Century. Seperti dikatakan Gus Dur melalui Bingky, kasus ini harus diusut tuntas.
"Kami menuntut Presiden, Boediono selaku (mantan) Gubernur BI, dan Sri Mulyani selaku Menkeu, untuk bertanggungjawab secara penuh atas skandal ini," seru Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, M. Rofiq.
Menurut International Political Economy Expert dari Northwest University Departement of Politics, Jeffry Winters, megaskandal Century memang berpotensi menjatuhkan pemerintahan SBY.
"Seandainya kasus Bank Century diselidiki sampai ketemu tindakan kriminal yang melibatkan Partai Demokrat dalam kampaye, seandainya itu terjadi, SBY akan jatuh," kata Indonesianist ini dalam seminar The Origins of Oligarchy in Indonesia, di Ruang Audio-Visual FISIP Kampus Unpar, Bandung, 26 November lalu.
Profesor penulis buku ‘'Dosa-dosa Orde Baru'’ itu, memperkirakan dua kemungkinan skenario jatuhnya pemerintahan SBY. "Kalau dia bertahan sampai Juni 2010, ia akan bertahan selamanya tapi sebagai presiden yang cacat. Tapi sebelumnya, ada kemungkinan he will fall," jelas Jeffy.
Awalnya, Sri Mulyani ‘’pasang badan’’ untuk melindungi Bos-nya. ‘’Presiden tidak pernah terlibat dalam hal menetapkan suatu bank gagal atau tidak. Nanti setelah ini, jangan bilang (Presiden) terlibat lagi ya?," kata Menkeu, saat berbuka puasa bersama dengan pers di Depkeu, 7 September 2009.
Menurut Pemimpin Johan Foundation, Johan O Silalahi, Sri Mulyani hanya mempersalahkan Boediono yang dinilai telah menipunya. “Sri Mulyani nangis dan mengatakan dirinya tertipu dan merasa ditekan saat ditanyai mengenai skandal Bank Century sebenarnya. Saat ditanya oleh seorang mantan pejabat tinggi negara, Sri Mulyani hanya mengatakan bahwa dirinya ditipu oleh Bank Indonesia yaitu Boediono. Alasan tertipu karena mendapat laporan dan jaminan menyelamatkan Bank Century sebesar Rp. 650 Miliar dari krisis ekonomi, ternyata berlarut-larut kucuran dana hingga Rp. 6,7 Triliun,” beber Johan kepada pers di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, 29 November 2009.
Namun, Ray Rangkuti, aktivis Komunitas Masyarakat Sipil Anti-Korupsi, mencium gelagat bahwa justru hanya Menkeu Sri Mulyani yang akan dijadikan tumbal Century.
"Saya dengar Presiden SBY sudah berbicara dengan pemimpin Uni Eropa bahwa Menkeu Sri Mulyani yang akan dicopot, sedangkan Boediono dipertahankan. Ini tidak adil dan tidak fair," katanya pada 17 Desember 2009.
Pansus Hak Angket DPR pun hanya mengincar Boediono dan Sri Mulyani. ‘’Mereka terlihat kompak ingin mengorbankan Sri Mulyani dan Boediono. Koalisi Demokrat tidak mungkin berani mengambil kesepakatan menyarankan penon-aktifan Boediono-Sri Mulyani jika tidak ada restu dari atasan," tutur pengamat politik UI, Boni Hargens (20/12).
Boni menambahkan, manuver mengorbankan Boediono dan Sri Mulyani sebenarnya sudah terbaca dalam dua pidato Presiden Yudhoyono terakhir. Dalam pidato itu, SBY menegaskan bahwa dirinya pribadi, keluarganya, Partai Demokrat dan tim kampanyenya, tidak ada yang mendapatkan aliran dana haram Century.
SBY memang menolak agar menon-aktifkan Sri Mulyani dan Boediono, dengan dalih bertentangan dengan konstitusi. Tapi, bagi Boni, itu hanya agar terlihat elegan. “Padahal, jika memang ingin membela anak buahnya, seharusnya dilakukan lewat mekanisme lobby parpol di DPR ataupun Pansus. Sebaliknya, SBY justru membiarkan parpol anggota koalisi menekan kedua orang itu,” katanya.
Direktur Eksekutif LSI-Network, Denny JA, dalam rilis mengenai analisis media yang diterima wartawan, Senin (30/11), memperkuat bombardemen atas Boediono-Sri. Analisis berita media itu dilakukan selama periode 16 sampai 30 November 2009.
Menurut Denny, ada tiga hal yang memberatkan Boediono dan Sri Mulyani dalam situasi saat ini. Pertama, persepsi negatif terhadap Boediono dan Sri Mulyani dalam hubungannya dengan kasus Bank Century meningkat. Sebelum laporan BPK ke DPR, persepsi negatif terhadap Boediono 55 persen, kini 85 persen. Sebelum laporan BPK, persepsi negatif terhadap Sri Mulyani 45 persen, kini 65 persen.
Kedua, tekanan publik semakin menggelinding dan mengarahkan target kepada mereka berdua. Yang dianggap bertanggung jawab atas kasus Bank Century, Boediono menempati peringkat pertama 56 persen. Sri Mulyani peringkat kedua 35 persen.
Ketiga, yang paling berat adalah perubahan fungsi mereka sendiri. Selaku profesional, mereka berdua berharap menjadi solusi bagi pemerintahan SBY 2009-2014.
‘’Kini pelan-pelan, Boediono dan Sri Mulyani malah menjadi beban,’’ tandas Denny JA, yang dulu secara terbuka mendukung SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 melalui bendera Lembaga Studi Demokrasi (LSD).
Denny pun menggalang dukungan publik untuk menuntaskan skandal Century ini sebelum 100 hari pemerintahan SBY. Maknanya, Wapres dan Menkeu mesti ‘’diamputasi’ dari Kabinet.
Sri Mulyani, yang pernah berhasil menekan SBY dengan mengancam mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dalam kasus krisis saham Bumi Resource, tidak mau dibui gara-gara Century. ‘’Ketika ditanya mantan pejabat tinggi apakah Sri Mulyani mau dipenjara, dia bilang tidak mau,’’ ungkap Johan Silalahi.
Mengantisipasi skenario tersebut, dipakailah adagium perang ‘’musuh dari musuhku adalah sahabatku’’. Maka, meski sempat mengaku ‘’dikadali’’ Boediono, Sri Mulyani belakangan sekubu dengan Boediono untuk memberikan perlawanan terhadap SBY.
Di hadapan Pansus Hak Angket, keduanya secara terpisah memberikan keterangan yang mengerucut kepada tangungjawab kepala pemerintahan.
Mantan Gubernur BI Boediono mengakui, kebijakan dana talangan Bank Century Rp. 6,7 Triliun sudah dilaporkan ke Presiden SBY. Pengakuan ini, menurut sejumlah pengamat ekonomi-politik, berarti menyeret Presiden SBY untuk bertanggung jawab atas skandal menghebohkan itu.
"Sri Mulyani pun berargumen seperti Boediono, yakni melemparkan bola panas Bank Century itu kembali ke tangan presiden. Persepsi publik akan menganggap SBY terlibat skandal Bank Century. Jika terus membela keduanya, SBY bisa di ujung tanduk," kata Frans Aba MA, peneliti ekonomi-politik dan kandidat PhD di National University of Malaysia, sebagaimana dikutip inilah.com (24/12).
Anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, juga mengungkapkan bahwa dokumen yang diperoleh Pansus mengindikasikan Presiden mengikuti proses pemberian dana talangan (bail out) ke Bank Century. Notulensi rapat KSSK pada 13 November 2008, misalnya, menunjukkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menginformasikan masalah ini kepada Presiden.
Dalam notulen itu juga disebutkan, berdasarkan informasi Ketua UKP3R Marsilam Simanjuntak, keputusan blanket guarantee tidak dapat dilakukan atas persetujuan Wakil Presiden. Marsilam sendiri hadir dalam rapat KSSK itu sebagai utusan Presiden. Keterlibatan Marsillam dalam rapat juga tertuang dalam transkrip rapat konsultasi KSSK pada 21 November 2008.
Ahad (13/12), Menkeu Sri Mulyani menggelar konferensi pers di Departemen Keuangan, untuk menepis isyu bahwa ia dipengaruhi Robert Tantular dalam memutuskan bailout Century. Saat itu Sri Mulyani membantah pernyataan Bambang Soesatyo bahwa dia berkomunikasi dengan Robert Tantular dalam rapat KSSK 21 November 2008. Ia mengakui, dirinya salah menyebut nama Robert Tantular seperti diungkap Bambang. Tapi, kata dia, itu bukan berarti mantan pemilik Bank Century ada di ruangan rapat.
Yang menarik, dalam konferensi pers di Depkeu itu, Sri Mulyani di-back up langsung oleh sejumlah tokoh gaek. Bekas juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, misalnya. Pendekar kribo dari kelompok sosialis itu ‘’turun gunung’’ meski harus berkursi beroda. Bahkan Wimar berperan sentral sebagai moderator yang tangkas mengarahkan pertanyaan wartawan agar hanya bertanya tentang hadir tidaknya Robert Tantular dalam rapat KSSK itu. Pertanyaan selain soal itu ditolaknya mentah-mentah, termasuk yang mempersoalkan kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat KSSK.
Maklumlah, bagi Wimar, Marsilam Simanjuntak adalah sahabat sekaligus kolega sesama kader Partai Sosialis Indonesia. Wimar tumbuh di Bandung sebagai kader sosialis bersama Rachman Tolleng, Sarwono Kusumaatmadja, Rachmat Witoelar, dan lain-lain. Sedang Marsilam kader Sosialis binaan tokoh-tokoh PSI dari Universitas Indonesia semacam Prof. Sarbini Sumawinata, Soebadio Sastrosatomo dan sebagainya. Marsilam adalah tokoh Sosialis generasi Syahrir dan Hariman Siregar. Bersama Hariman, Syahrir, Tolleng dan lain-lain, Marsilam sempat ditahan tentara pasca Peristiwa Kerusuhan Lima Belas Januari 1974 (Malari).
Boediono pun tidak tinggal diam. Sumber Suara Islam mengungkapkan, pada 6 Desember 2009 digelar pertemuan terbatas di rumah Wapres. Saat itu hadir Editor Senior Majalah Tempo Goenawan Mohammad, pengacara Todung Mulia Lubis, Marsilam Simanjuntak, ekonom Faisal Basri, novelis porno Ayu Utami, dramawati Ratna Sarumpaet dan Direktur Imparsial Rachland Nashiddik.
Konon, dalam pertemuan itu mereka menyatakan kekecewaannya kepada Presiden SBY yang ‘’melepas’’ Pansus Hak Angket Century. Menurut mereka, Presiden seharusnya bisa melawan tekanan soal Hak Angket dengan mengandalkan partai-partai koalisi.
Nyatanya, Pansus Hak Angket malah sampai mengirimkan surat rekomendasi kepada Ketua DPR RI agar Boediono dan Sri Mulyani dinon-aktifkan untuk pemeriksaan. Padahal, menurut strategi kelompok Boediono, pemeriksaan di Pansus Hak Angket mestinya dilokalisir sebatas pada pengucuran dana bailout.
Mendapat perlawanan sengit dari Boediono-Sri Mulyani, tampaknya kubu SBY keder juga. Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat, menyatakan, pihaknya akan ‘’mengevaluasi’’ koalisi di Parlemen.
Walhasil, megaskandal Century tampaknya gagal dituntaskan dalam 100 Hari Rejim SBY Jilid II. Mungkin akan dibuat bertele-tele hingga 1000 hari, atau malah menjadi sebuah X-File belaka.
Rakyat Indonesia, yang sebagian besar mengidap amnesia retrogard sehingga mudah melupakan dosa-dosa besar penguasa, bisa saja dibodohi soal Century. Tapi, Gusti Allah mboten sare.
Rasulullah SAW mengingatkan, "Siapa saja seorang pemimpin yang mengurusi kaum muslimin, kemudian meninggal sedangkan ia berbuat curang terhadap mereka, maka Allah mengharamkan surga baginya" (HR Bukhari). Doa Nabi untuk penguasa yang menzhalimi rakyat: "Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku kemudan ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia".
Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan pentingnya kontrol sosial-politik lewat amar ma’ruf nahi munkar. Bahkan berdiam saja terhadap kezhaliman penguasa, adalah sebuah dosa. Imam ath-Thabrani meriwayatkan, bahwa Nabi SAW berwasiat, "Siapa yang melihat penguasa zhalim, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, melanggar janji Allah dan menyalahi Rasul-Nya, berbuat kejam dan aniaya terhadap hamba-hamba Allah dengan sewenang-wenang -- dan ia tidak mau mengubah dengan kata-kata dan perbuatan, maka pantaslah Allah memasukkannya ke tempat yang telah disediakan Allah baginya (neraka)".
Lebih berdosa lagi pihak-pihak yang berkomplot atau berpihak pada kezhaliman penguasa. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw berpesan, "Akan datang penguasa fasik dan zhalim, maka barangsiapa percaya kepada kebohongannya dan membantu kezhalimannya, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tak akan masuk surga". (nurbowo)
Last Updated (Saturday, 23 January 2010 09:21)
