100 Hari Hari Omong Kosong
Saturday, 23 January 2010 09:10 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Tuntutan rakyat untuk membereskan pemerintahan pun mengemuka. Sejak perombakan kabinet, mundurnya Presiden, hingga ganti rejim dan sistem.
Meski digerebek dan diekspos ruang tahanannya yang mirip hotel bintang 3, Artalyta Suryani alias Ayin, tenang-tenang saja. Walau sempat menangis ketika dicecar oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, penghuni bui wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, ini tetap murah senyum dan modis.
Penggerebekan Ayin dilakukan sehari sebelum Majalah Tempo terbit Senin, 11 Januari 2009. Tempo edisi itu menurunkan hasil investigasi kemewahan fasilitas Ayin di Rutan Pondok Bambu.
Denny Indrayana, Sekretaris Satgas, mengaku penggerebekan sengaja dilakukan sebelum Tempo edisi tersebut terbit.
Dalam wawancara dengan TV One, Selasa (12/1), Denny menuturkan, “Minggu itu, kami baca iklan Majalah Tempo, yang akan menerbitkan investigasi soal penjara Ayin. Kami khawatir, setelah Majalah terbit Senin, penjara akan segera dibereskan. Jadi, kami putuskan, untuk melakukan sidak pada hari Minggu itu juga…”
Kalau keduluan Tempo, memang berabe. Perlakuan istimewa pada Ayin di penjara, bisa dituding lantaran kedekatan Si Maklar Kasus Konglomerat Hitam dengan pusat kekuasaan.
Ayin yang dibui karena menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan untuk melindungi kejahatan taipan Sjamsul Nursalim alias Liem Tjoen Ho, memang memiliki hubungan istimewa dengan keluarga penguasa. Pada medio Juni 2007 misalnya, SBY dan Ani Yudhoyono menjadi tamu istimewa pernikahan anak Ayin di Surabaya. Pesta pernikahan ini konon yang termegah di Surabaya. Ayin pula, menurut mantan jubir Presiden Gus Dur, Adhie Massardi, yang mencomblangi pertemuan SBY-Gus Dur jelang Pilpres 2004.
Kasus Ayin hanyalah satu dari ketidakberesan hukum di bawah pemerintahan SBY. Lainnya, sebut saja: upaya kriminalisasi pimpinan KPK, perlawanan Komjen Susno Duaji terhadap Polri, diskriminasi hukum terhadap rakyat kecil, dan pengusutan megaskandal Bank Century.
Padahal, pemberantasan mafia hukum dicanangkan sebagai Program Pilihan Pertama dalam 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Program ini dihasilkan dari Rembuk Nasional (National Summit) 29-30 Oktober 2009, setelah pemerintahan SBY dilantik pada 20 Oktober 2009.
"Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah, mereka-mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain. Misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya, yang disamping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu," papar Presiden RI kepada pers, 5 November 2009.
Presiden SBY juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia hukum, diharapkan dapat melaporkannya melalui PO BOX 9949, Jakarta 10000.
Presiden SBY minta dukungan rakyat Indonesia untuk memberantas mafia hukum. "Mari kita bikin sistem kita makin bersih ke depan ini. Mari kita bongkar, bersihkan dan berantas mafia-mafia ini. Dengan demikian hukum akan tegak dan pasti dan tidak perlu ada yang menjadi korban," seru Presiden.
Namun, menurut penulis Jared Diamond (Failed State, 2005; Foreign Policy, 2008), lembaga-lembaga hukum Indonesia belum bisa diandalkan untuk menegakkan hukum. Fenomena ini, menurut Diamond, merupakan salah satu indikasi Negara Gagal (failed state).
“Program 100 hari itu hanya omong kosong,” kata peneliti LIPI, Syamsudin Haris, dalam acara ‘Launching Lembaga Survei Trust Indonesia dan Diskusi 100 hari pemerintahan SBY’ di Kafe Warung Daun, Jakarta, Rabu (4/11/09).
Direktur Sosial dan Politik Komite Kebijakan Publik Adhie M Massardi, juga menilai, program seratus hari pemerintahan SBY-Boediono pada 30 Januari 2010 gagal dalam merumuskan agenda bangsa, khususnya dalam memperbaiki ekonomi, membangun pemerintahan yang bersih, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Politik pencitraan dan gaya pemerintahan yang terkesan peragu dan terlalu berhati-hati dalam menyikapi persoalan, telah menutup persoalan besar bangsa dalam menegakkan kedaulatan ekonomi yang berlandaskan UUD 1945," kata Adhie.
Dia menyatakan, bangsa ini sangat membutuhkan perubahan fundamental, bukan sekadar jargon atau janji-janji demi pencitraan semata. Sadar atau tidak, masyarakat sudah mulai memahami, pemerintahan yang ada sekarang memang tak mampu bekerja efektif, apalagi menyelesaikan agenda reformasi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Persoalan bangsa, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, keamanan, apalagi budaya, semakin karut-marut.
"Jika kondisi ketidakpastian ini tidak segera diamputasi, niscaya bakal menjadi ancaman yang bisa berpengaruh terhadap wibawa, kepercayaan, dan legitimasi pemerintah. Apalagi setelah terjadi guncangan sosial-politik yang menghebohkan akibat terbongkarnya kriminalisasi pimpinan KPK serta skandal Bank Century," tutur Adhie.
Tuntutan rakyat untuk membereskan pemerintahan pun mengemuka. Sejak perombakan kabinet, mundurnya Presiden, hingga ganti rejim dan ganti sistem sekaligus.
Reshuffle Kabinet
Presiden SBY harus berani mengevaluasi sekaligus mengganti (reshuffle) menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang kinerjanya tidak baik pada seratus hari pemerintahannya. Begitu, menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.
‘’Sejak dilantik pada 22 Oktober 2009, menteri-menteri KIB II hingga saat ini tidak menunjukkan kinerja yang berarti. Bahkan, ada sejumlah menteri yang kinerjanya sangat buruk dan layak diganti,’’ kata Boni Hargens dalam diskusi "Refleksi dan Evaluasi Rapor Pemerintah SBY-Boediono" di Rumah Perubahan, 27 Desember 2009.
Amburadulnya kinerja kabinet, tak lepas dari kepemimpinan Presiden SBY. ‘’Presiden SBY terlalu sibuk menjaga popularitasnya. Krisis koordinasi dari SBY sebagai kepala negara dan koordinasi internal antarmenteri di samping kompetensi para menteri yang rendah membuat kinerja kabinet kurang maksimal," beber Hargens. Ia menambahkan, Wapres Boediono posisinya tidak menguntungkan karena diduga terlibat skandal Bank Century.
Boni Hargens mencontohkan, tindakan dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang tidak produktif dengan rencana penerbitan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur soal penyadapan.
Menkominfo beralasan, RPP Penyadapan ini bisa menjadi payung hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, kata Boni, RPP Penyadapan merupakan instrumen eksekutif yang berada di bawah undang-undang (UU) dan tidak bisa mengatur lembaga independen yang tidak bertanggungjawab langsung pada presiden.
"Ini contoh bahwa kerja menteri kurang optimal karena mereka pada posisi yang bukan kompetensinya sedangkan masalah yang mereka hadapi sangat kompleks. Kasus RPP Penyadapan ini juga menunjukkan tidak ada koordinasinya di antara sesama menteri," katanya.
Karenanya, Boni Hargens menilai, program seratus hari kabinet SBY-Boediono terlalu bombastis dan tidak sesuai dengan kondisi riil para menteri. Program seratus hari itu tidak mempertimbangkan kesulitan situasional yang dihadapi oleh kabinet sendiri.
‘’Berdasarkan hasil evaluasi dengan melihat beberapa variabel pengukur seperti kepemimpinan, kapasitas pemetaan masalah, dan program strategis sehingga tergambarkan profesionalisme dan kemampuan manajerialnya, menurut saya sedikitnya ada sekitar 10 menteri yang harus di-reshuffle dalam kesempatan pertama,’’ lanjut Boni Hagens.
Para menteri yang patut di-cut antara lain Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menneg Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Menneg PAN EE Mangindaan.
‘’Daftar ini akan bertambah, mengingat sebenarnya banyak figur tak layak yang diberi kesempatan menjadi menteri,’’ ucap Boni Hagens.
SBY Mundur!
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi 30 Kampus se-Jabodetabek memberikan warning kepada SBY. Para aktivis mehasiswa utamanya menyoroti kasus Century dimana SBY dikesankan kurang tegas dalam bersikap.
"Kami mahasiswa mengultimatum SBY-Boediono, 100 hari kerja besok, skandal Century tuntas, atau mundur," kata juru bicara Aliansi Mahasiswa Anton Cornelo saat menggelar konsolidasi di kampus STMIK Jayakarta, Jl Salemba Raya, Jakarta, Ahad (10/1).
Buat mahasiswa yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), program 100 hari kerja KIB jilid II sudah gagal dan harus segera mundur. Tidak perlu lagi harus memimpin sampai lima tahun ke depan.
“Bagaimana mungkin SBY bisa memimpin Negara ini hingga lima tahun ke depan. Sedangkan lima tahun sebelumnya saja sudah jelas-jelas gagal, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, sudah tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia,” beber Ketua Repdem DKI Jakarta, Masinton Pasaribu, seperti dikutip Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/1).
Pentolan aktivis 98 ini juga membeberkan sejumlah kegagalan SBY serta kebijakan yang menambah kesengsaraan mayarakat, mulai dari mahalnya harga sembako, biaya pendidikan dan kesehatan yang terus melambung, ditambah lagi pengangguran yang meluas serta lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian minimnya upah buruh. Selain itu juga, munculnya berbagai konflik antar lembaga negara (Polri vs KPK, Menkeu vs BPK). Kemudian, skandal korupsi Bank Century senila Rp 6,7 triliun, yang melibatkan penguasa dan kroninya, ditambah lagi, munculnya protes fasilitas mobil pejabat negara, dengan harga miliaran rupiah.
“Semua itu, adalah bukti nyata kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, yang mengakibatkan rakyat, semakin hari semakin sengsara. Oleh karena itu, kepada seluruh fraksi partai di parlemen, agar kegagalan rezim saat ini segera direspons cepat oleh wakil rayat (DPR-MPR) untuk melakukan aksi pemecatan terhadap SBY–Boediono, bertepatan dengan aksi yang akan digelar 100 hari pemerintahan SBY-Boedino mundur, tanggal 28 Januari 2010 mendatang,” tandas Masinton.
Terkait hal itu, sejumlah elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang tergabung dalam Petisi 28 bakal menggelar aksi besar-besaran dengan turun ke jalan terkait 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono.
Menurut salah satu deklarator Petisi 28 Haris Rusly, tanggal 28 Januari mendatang adalah puncak dari gerakan massa untuk mendesak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono mundur, karena dinilai gagal dalam memperbaiki kondisi bangsa.
Kegagalan tersebut, ungkap Rusly, menjerumuskan Bangsa Indonesia pada empat krisis gawat darurat.
Pertama, krisis kebangsaan. “Harga diri Indonesia hilang karena terjajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia dan kekayaannya menjadi sesajen dari penjajah yang tak hanya dari barat tapi juga timur,” ungkap Haris.
Kedua, krisis kenegaraan karena saat ini Indonesia tidak hanya mengalami kritis politik, namun krisis kenegaraan akibat amendemen UUD 1945. Terjadi benturan antarlembaga negara, terutama di lembaga penegak hukum, seperti kasus Polri-KPK atau BI dengan BPK terkait dana penyelamatan Bank Century.
Ketiga, krisis kesejahteraan. Saat ini rakyat semakin terjepit adalah fakta, sedangkan para pejabat negara semakin tidak bermoral dan tidak peka dengan penderitaan rakyat. “Bukannya memikirkan nasib rakyat, pejabat justru disibukkan dengan mobil dinas seharga Rp1,3 miliar,” beber Haris.
Keempat, krisis moral. Para pejabat negara malah terlibat dalam praktek korupsi, bukannya aktif menggiatkan gerakan antikorupsi dan antikemapanan. Pejabat negara tidak memberikan contoh yang baik bagi rakyat.
Ganti Rezim dan Sistem
Menilai duet SBY Boediono gagal dalam kerja 100 hari pertamanya, Petisi 28 mengeluarkan maklumat yang mendesak pergantian sistem pemerintahan di tahun 2010. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar ada pergantian pemimpin negara.
“Kami dari Deklarator Petisi 28 mengeluarkan maklumat yakni menuju 100 hari kegagalan SBY-Boediono, 2010 ganti sistem, ganti pemimpin,” ujar Ketua Global Institute Justice, Salamudin Daeng di Doekoen Cafe, Ahad (3/1).
Daeng mengibaratkan pemerintah bagai gurita neo kolonialisme dalam lumpur kekuasaan korup. Hal ini terkait anggapan bahwa kapitalisme telah mengubah cita-cita bangsa dengan memanfaatkan kekuasaan untuk merampas kekayaan alam milik rakyat Indonesia.
“Kondisi Indonesia di bawah pemerintahan SBY-Boediono bagai gurita neo kolonialisme dalam lumpur kekuasaan korup. Kapitalisme telah mengubah cita-cita bangsa. Mereka telah merampas kekayaan alam milik rakyat dengan cara memanfaatkan kekuasaan pemerintahan yang sangat korup dan tak bermoral,” ujar Daeng. (nurbowo)
Comments (2)
-
|2010-01-29 20:40:05 fathurrahman - SUDAHKAH KITA MEMBACA DIRI??
Klu kita akan melihat dan perpikir dengan hati, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfa'at. sebelumnya saya menghargai artikel yang anda tulis. namun alangkah indahnya klu kita melihat dan mengkaji diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, keluarga,dll? klupun sudah apakah itu lebih baik dari pada presiden? dan sudahkah kita bertanya, bagaimana kalau saya menjadi presiden mampukah kiranya mengatasi berbagai masalah yng menimpa negeri ini dalam jangka waktu 100 hari? jawabannya ada pada hati nurani yang paling dalam..... Saudaraku.... perubahan itu adalah sebuah proses... da proses itu umumnya memerlukan waktu yang panjang........ :psychotic:
-
|2010-05-26 02:12:48 orang_bodoh
fathurrahman.., ngomongan ente kaya jubir istana tikus.., udah basi (gaya pencitraan biar lebih baik)
perasaan para pemimpin orang pintar semua.., anda aja (baca: fathurrahman) yang cuman tamatan SD tahu kalo dalam 100 hari tidak bisa ngapa2in..,
terus kenapa mereka (baca: pemimpin) pada bikin acara 100 hari.??? apakah mereka omong kosong..
salah kita jika menanyakan 100 hari sesuai komitmen mereka...???
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2
Last Updated (Saturday, 23 January 2010 09:14)
