Di Tubir Jurang Politik
Wednesday, 23 December 2009 18:29 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Suhu perpolitikan tanah air memanas gara-gara dugaan aliran dana Bank Century ke Partai Demokrat dan Tim Sukses SBY mencuat. Unjuk rasa memperingati hari antikorupsi yang dituding pemerintahan SBY bakal menjadi embrio makar tidak terbukti. Mengapa SBY merasa terancam?
Lelaki bertubuh tinggi besar itu beranjak dari podium dengan langkah perlahan. Setelah berbelok ke kiri, dengan mantap ia melangkahkan kaki ke sisi panggung sebelah kanan. Aba-aba petugas protokoler tak sempat dilihatnya. Satu, dua, tiga… enam…, sembilan langkah, sampailah ia ke tepi panggung. Namun mendadak wajahnya pias. Lelaki itu tampak sangat terkejut. Sebab, di tepi panggung ia tak menemukan tangga ke bawah! Sejenak terpaku, lelaki itu memutar tubuh, lalu melambaikan tangannya ke bawah panggung. Seseorang tergopoh-gopoh naik.
Di tepi panggung, lelaki gagah itu menunggu sambil menggenggam kedua tangannya di dada selama beberapa saat. Lelaki itu –Presiden Susilo Bambang Yudhoyono— lalu berbincang-bincang sejenak dengan orang yang dipanggilnya, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo. Setelah seruannya disambut hadirin, ia melangkah turun diiringi Hadi Utomo, lewat sisi kiri panggung yang bertangga, seolah tak ada masalah yang terjadi. Padahal, keterkejutan dan tatapan matanya yang menerawang berhasil ditangkap puluhan lensa kamera wartawan cetak dan elektronik yang mengabadikan peristiwa itu.
Peristiwa yang menyesakkan dada itu terjadi pada hari Ahad (6/12), dalam acara Rapat Pimpinan Nasional III Partai Demokrat di gedung Jakarta Convention Centre. Beberapa saat sebelum adegan itu, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY menyaksikan serah terima jabatan Sekjen Partai dari Marzuki Alie kepada Amir Syamsuddin. Lalu, di dihadapan ratusan kader Partai Demokrat, ia berpidato panjang lebar tentang berbagai tantangan partainya.
Isu tentang skandal bail-out Bank Century menjadi fokus bahasan SBY. Dengan tegas, ia membantah isu bahwa partai, kader maupun dirinya telah menerima kucuran dana Bank Century. SBY merasa, rumor itu adalah sebuah bentuk fitnah dan pembunuhan karakter terhadap diri, pemerintahan, maupun partainya. “Saat ini partai mengalami musibah dan cobaan. Musibah dan cobaan ini seperti halilintar di siang hari, ketika cuaca terang benderang,” kata SBY.
Di hadapan peserta rapat, SBY menegaskan bahwa seluruh dana Partai Demokrat dalam pemilu legislatif maupun dana tim suksesnya dalam pemilu presiden halal. Sebab hal ini adalah bagian dari doktrin dan falsafah partai. “Allah dan saudara tahu, tak satu rupiah pun yang tidak halal yang menjadi bagian dari pendaan partai,” kata SBY. Jika ada anggota partai yang menerima dana tidak sehat, akan dijatuhi sanksi tegas. “Tidak pandang bulu,” ujarnya.
Sebagai Kepala Negara, SBY juga merasa dalam cobaan luar biasa. Ia merasa difitnah atas tudingan menerima aliran dana penyelamatan Bank Century. “Perilaku politik seperti ini ingin mendiskreditkan, menggoyang, ingin menjatuhkan SBY dan pemerintahan,” kata dia. Dalam jangka panjang, jika rumor itu terus dihembuskan, akan menghancurkan reputasi dan nama baik Partai Demokrat. “Tujuannya agar dalam pemilu 2014 nanti Partai Demokrat dilupakan dan kalah total,” ujarnya geram.
Tuduhan Bendera
Kegeraman Yudhoyono bukan tanpa alasan. Enam hari sebelumnya, aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang dipimpin Ferdi Semaun dan Mustar Bonaventura merilis data aliran dana Bank Century ke Partai Demokrat, sejumlah anggota tim sukses SBY, lembaga survey serta sebuah lembaga negara. “Dari Rp 6,7 trilyun dana bailout untuk Bank Century, Rp 1,8 trilyun jatuh ke tangan Partai Demokrat dan tim sukses SBY,” kata Bonaventura di markas mereka, di jalan Diponegoro 58, bekas kantor Partai Demokrasi Indonesia, Senin siang (30/11) lalu.
Orang-orang yang disebut menerima aliran dana haram itu adalah anak bungsu Presiden, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang kini menjadi anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, Ketua Tim Pemenangan Pemilu SBY Hatta Radjasa yang kini menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Wakil Ketua Tim Sukses SBY Marsekal Purn Djoko Suyanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Kami mendapat informasi bahwa Ibas mendapat Rp 500 milyar,” kata Bonaventura.
Trio Mallarangeng dikabarkan juga menerima kucuran duit. Masing-masing Juru Bicara Presiden Andi Alfian “Anto” Mallarangeng yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga, Direktur Freedom Institute Andi Rizal “Celly” Malarangeng, dan CEO Fox Indonesia Andi Zulkarnain “Choel” Mallarangeng. Konglomerat pendukung SBY, Siti Hartati Murdaya, disebut menerima dana haram pula. Demikian pula Partai Demokrat, Lembaga Survey Indonesia (LSI), Fox Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Demokrat mendapat Rp 700 milyar,” timpal Semaun. (Lihat Tabel)
Saat itu, baik Ferdi maupun Mustar, dua aktivis Bendera yang juga mantan aktivis '98 ini, menolak membeberkan narasumber yang memberikan data mencengangkan itu kepada mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa narasumber itu memiliki akses ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kami tidak akan membuka data lengkap di forum ini. Karena kami harus menjaga narasumber kami yang saat ini mempunyai akses di PPATK. Jadi, saya harus melindungi untuk menjaga keselamatannya,” kata Ferdi.
Genderang perang yang ditabuh Bendera membuat SBY gusar. Setelah beberapa media menyiarkan konferensi pers Bendera, bantahan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Djoko Suyanto, sorenya SBY memanggil beberapa menteri dan pejabat negara lainnya di Kantor Kepresidenan. “Rapat itu khusus membahas isu aliran dana Bank Century ke Partai Demokrat dan tim sukses SBY,” kata seorang sumber Suara Islam.
Dalam rapat itu, berbagai strategi dirancang, sementara berbagai langkah antisipasi juga disiapkan. Beberapa lembaga negara kemudian diperintahkan SBY untuk menanggapi tudingan Bendera dengan menggelar konferensi pers pada keesokanharinya, sementara itu langkah hukum sedang dibahas dan dipersiapkan.
Tak cukup menggelar rapat di Istana, malamnya SBY memanggil lagi beberapa Menteri, pejabat negara dan orang dekatnya lagi. Tapi kali ini bertempat di rumahnya, di Kompleks Cikeas Indah, Cibubur, Jawa Barat. Masih seperti rapat sore harinya, rapat malam itu lagi-lagi membahas isu aliran dana Bank Century yang ditiupkan Bendera. “Malam itu saya dipanggil lagi ke Cikeas,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Saat itu rencana mengadukan Mustar dan Ferdi ke Polda Metro Jaya sudah matang.
Keesokan harinya, Selasa (1/12) lalu, beberapa lembaga yang terkait kasus bail-out Bank Century menggelar jumpa pers. Kepala PPATK Yunus Husain menjelaskan bahwa data Bendera tidak berasal dari kantornya. “Dana Bank Century tidak mengalir ke Partai Politik atau pun orang-orang tertentu yang mengarah ke Istana,” ujarnya. Secara terpisah, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Firdaus Djaelani menggelar konferensi pers pula. “Tidak benar aliran dana Bank Century diterima pihak-pihak yang dimuat oleh Prima.com,” ujarnya.
Sementara itu, setelah tertunda tiga jam, menjelang tengah hari Edhie Baskoro alias Ibas ditemani lima orang lainnya datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ferdi dan Bonaventura. Selain Ibas, hadir Hatta Rajasa, Djoko Suyanto, Andi, Rizal dan Choel Mallarangeng. “Kami melaporkan dua orang itu, setelah mereka menggelar konferensi pers, bahwa kami menerima aliran dana Century,” kata Hatta usai melaporkan kasus pencemaran nama baik yang mereka alami.
Ketua Tim Sukses SBY dalam pemilihan presiden lalu itu mengatakan bahwa informasi dalam konferensi pers yang digelar Bendera sehari sebelumnya, tersebar ke berbagai media dan situs berita. Padahal, kata dia, berita itu tidak benar sama sekali. “Jelas itu fitnah dan pencemaran nama baik. Tuduhan itu tidak benar,” kata Hatta. Ibas dan Djoko pun mengatakan bahwa press rilis Bendera adalah fitnah. “Sebagai warga negara kami punya hak untuk melaporkan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik,” kata Ibas.
Selain melaporkan kasus pencemaran nama baik dalam enam berkas terpisah, mereka pun membawa barang bukti berupa rekaman audio dan selebaran Bendera saat jumpa pers. Jika Choel maju atas nama pribadi dan Fox Indonesia, Partai Demokrat diwakili pengacara Amir Syamsuddin dan Hinca Panjaitan. Pengusaha Siti Hartati Murdaya juga mengadukan dua aktifis Bendera itu ke Polda Metro Jaya sehari kemudian.
Atas laporan mereka, Kepolisian Daerah Metro Jaya segera menetapkan Bonaventura dan Ferdi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap sejumlah tokoh dan pejabat, termasuk anak bungsu SBY itu. “Dari kajian dan arah penyidikan, kedua saksi terlapor sudah mengarah ke calon tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli Amar. Namun, hingga berita ini diturunkan, kedua aktifis itu masih bisa melenggang bebas.
Masih tak puas dengan langkah hukum Partai Demokrat dan orang-orang dekatnya, SBY angkat bicara. Beberapa jam setelah Ibas mengadukan kasusnya ke Polda Metro Jaya, SBY menyempatkan diri menyinggung tudingan itu dalam puncak peringatan nasional Hari Guru di Gedung Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (1/12) sore. “Saya nyatakan, di hadapan Allah SWT, di forum terdidik ini yang tentu memiliki perasaan, nurani dan akal budi, bahwa berita itu 100 persen tidak benar. Tidak ada aliran dana itu. Silakan dicek,” ujarnya.
Meski telah diancam dan diadukan orang-orang dekat Presiden ke polisi, Bonaventura dan Ferdi mengaku tak gentar. Mereka siap memenuhi panggilan polisi dan bahkan menantang agar data aliran dana Bank Century versi Departemen Keuangan, LPS, Bank Indonesia maupun PPATK dibuka secepatnya, agar masalah ini segera selesai. “Tapi Boediono dan Sri Mulyani juga harus dipanggil biar fair,” kata Ferdi.
Tudingan Makar Tak Terbukti
Seiring munculnya isu aliran dana Bank Century ke tim sukses SBY, berkembang rumor tentang rencana demo besar-besaran pada 9 Desember. Dengan memanfaatkan peringatan hari antikorupsi se dunia, para aktifis organisasi massa dan LSM yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menggelar unjuk rasa besar-besaran. Beberapa tokoh menggalang acara ini seperi Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, Fadjroel Rahman, Ray Rangkuti, dan sebagainya.
Menurut Din Syamsuddin, 9 Desember adalah momentum yang baik untuk menunjukkan komitmen bangsa Indonesia ini terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebab, hingga saat ini korupsi masih terus merajalela di tanah air dan bahkan menyusup sebagai budaya laten, seperti tercermin dalam kasus Bank Century. “Jika kasus itu tidak dituntaskan akan membawa bangsa pada kehancuran," ujarnya.
Selain massa ormas dan LSM, massa mahasiswa dari berbagai kelompok pun bakal turun ke jalan, seperti massa Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabodetabek, HMI, PMII, IPNU, PMKRI, Mahasiswa Buddhis dan sebagainya. “Kami siap mengerahkan puluhan ribu demonstran untuk mendesak pemerintah agar menuntaskan berbagai kasus korupsi, termasuk kasus Bank Century,” kata pengamat komunikasi politik Effendy Ghazali.
Tapi rencana pengerahan massa besar-besaran dalam rangka peringatan hari antikorupsi se dunia itu ditanggapi negatif oleh SBY. Menurut dia, gerakan 9 Desember 2009 itu sebenarnya mempunyai motif lain, yakni menggulingkan dirinya. “Motif lain itu adalah motif politik yang sama sekali tidak punya semangat pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Ahad (6/12) di JCC, Jakarta.
Rencana aksi besar-besaran itu mendapat perhatian istimewa dari SBY. Dua kali ia berbicara khusus tentang hal itu. Sebelum rapat kabinet di Istana Negara hari Jumat (4/12), ia sudah berbicara tentang rencana unjuk rasa. “Ada muncul satu tokoh yang lima tahun terakhir ini tiba-tiba muncul, ya selamat datang,” ujarnya. SBY mengulangi lagi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat. “Alhamdulillah saya dapat pengetahuan yang relatif lengkap tentang apa, siapa dan sasaran pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.
Menurut SBY, dialah sasaran unjuk rasa ini. Karena itu, ia meminta massa dan tokoh yang akan beraksi untuk menjaga ketertiban. Ia meminta organisasi yang berunjuk rasa untuk tidak melakukan kekerasan. Presiden mengaku sudah memerintahkan polisi untuk melindungi masyarakat luas dan melindungi pelaku unjuk rasa dan mencegah benturan fisik. “Jangan sampai ada yang dikorbankan atau dijadikan martir,” ujarnya. Ia meminta polisi tidak terpancing oleh apa yang disebutnya sebagai permainan masa lalu.
Namun, sejumlah tokoh yang bakal hadir dalam unjuk rasa itu membantah adanya agenda tersembunyi di balik unjuk rasa besar-besaran itu. Din Syamsuddin menegaskan bahwa mereka yang mencurigai gerakan itu tak punya sikap antikorupsi. Sejumlah tokoh juga meminta SBY tidak panik dengan rencana itu. "Seorang pemimpin tidak boleh panik," kata Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif
Tampaknya bantahan para tokoh itu membuat SBY bimbang. Dari yang semula bersikap keras terhadap rencana aksi, pada 8 Desember malam ia pulang ke Jakarta di sela kunjungan ke Bandung dalam rangka Pertemuan Parlemen Asia. Malam itu ia keluar dari kebiasaan presiden Indonesia mana pun dengan menggelar pidato peringatan hari antikorupsi sehari sebelum acara. “Saya ucapkan selamat merayakan hari antikorupsi,” ujarnya setelah sebelumnya membeberkan prestasi pemerintahannya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurut beberapa sumber Suara Islam, upaya penggembosan demo oleh aparat berjalan seiring tekanan dan himbauan SBY untuk menggelar unjuk rasa damai. Upaya menggagalkan demo dengan memainkan cuaca konon juga dilakukan. Walhasil, peserta demo tidak mencapai target yang diinginkan, sementara unjuk rasa sendiri berjalan dengan damai. “Sinyalemen Presiden bahwa akan terjadi makar tidak terbukti,” kata aktifis Ray Rangkuti.
Pansus di Tengah Jepitan Kepentingan
Seiring dengan perkembangan di jalanan, di DPR kasus skandal Bank Century pun bergulir cepat. Setelah menggelar rapat marathon delapan jam dan voting yang alot, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket kasus Bank Century akhirnya terbentuk. Dari hasil kompromi politik antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar, akhirnya terpilihlah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Ketua Pansus dengan meraih 19 suara.
Mengingat jam terbang, kualitas dan kredibilitas Idrus, apalagi dulu ia dikenal sebagai bekas orang dekatnya SBY, banyak orang yang meragukan kemampuan bekas Ketua Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini dalam mengendalikan Pansus. Namun, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap enteng. “Dia kan hanya moderator saja, nggak usah khawatir,” ujarnya.
Hingga kini ujung kasus Bank Century masih sulit ditebak, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh Panitia Khusus. Bagi mereka yang ingin membidik SBY seperti PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra, Pansus tentu diupayakan untuk menggoyang Presiden. Sayang kekuatan mereka di Pansus hanya diwakili 7 orang. Sementara, anggota Pansus lainnya yang berasal dari Partai-partai koalisi tampaknya masih tetap ingin mempertahankan SBY.
Namun dari kalangan Partai-partai Koalisi ini hingga kini masih belum bisa ditebak soal sikap mereka terhadap Wakil Presiden Boediono maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Jika Boediono dan Sri Mulyani jatuh, senior partai mereka akan menjadi super minister, dan bahkan sudah bermimpi menjadi wakil presiden,” kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.
Dua kandidat yang digadang-gadang para pendukungnya untuk menjadi Wakil Presiden pengganti Boediono adalah Ketua Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Gerilya kencang Amien Rais dicurigai hanya untuk meloloskan Hatta ke kursi wakil presiden. Tapi Amien membantah keras soal ini. “Sama sekali tidak ada wacana menaikkan Hatta,” ujarnya.
Sementara itu, minat Aburizal dapat dideteksi dari perintahnya agar Partai Golkar tidak ragu mengungkap skandal Bank Century. Gara-gara perintahnya, dalam wawancaranya dengan The Wall Street Journal Sri Mulyani mengatakan bahwa Aburizal tak menyukainya. Pansus Bank Century, menurut dia, adalah kreasi lawan-lawan politiknya, termasuk Aburizal. “Saya tidak membantah. Sebagai Menkeu, saya hanya menjalankan UU saja. Kalau soal tidak suka, tanya saja ke beliau,” ujarnya.
Melihat kondisi terakhir, Presiden SBY tampaknya benar-benar sedang berada di tubir. Tak hanya di tubir panggung yang tidak bertangga, namun ia sesungguhnya sedang berada di tubir jurang politik yang bisa menjatuhkan dirinya jika ia tak hati-hati memainkan bandul politik. Mampukah dia lolos dari kepungan ini?
Abu Zahra
