RAKYAT TUNTUT SBY BUKTIKAN JANJI (1)
Wednesday, 04 November 2009 05:15 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Oleh: Amran Nasution (Staf Ahli Suara Islam)
Anda tak usah menjadi doktor ilmu politik untuk tahu bahwa audisi yang dilakukan Presiden SBY terhadap para calon menterinya di Cikeas, Jawa Barat, Oktober lalu, bukan untuk mencari calon yang cocok untuk jabatan yang tersedia. Semua nama yang dipanggil adalah calon yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh SBY sebagai menteri. Kalau kemudian ada audisi yang disaksikan segerobak wartawan, itu semua hanyalah upaya promosi citra belaka atau dengan kata lain: SBY sedang tebar pesona.
Dalam audisi, biasanya seseorang dicek kemampuannya untuk melakukan sesuatu, antara lain, melalui wawancara atau unjuk penampilan. Artinya, pihak pewawancara belum tahu atau belum mengenal kemampuan pihak yang diwawancara. Dalam kasus SBY berbeda. SBY tentu sudah amat kenal dan sudah tahu kemampuan Agung Leksono, Suryadarma Ali, Muhaimin Iskandar, Gamawan Fauzi, Djoko Suyanto, dan banyak nama lainnya. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, mereka merupakan patner kerja atau pun bawahannya, yang tentu sudah ia kenali sepak-terjangnya.
SBY tentu sudah tahu bagaimana Agung Leksono di Golkar atau Patrialis Akbar di PAN. SBY, misalnya, sudah pasti tahu keduanya tak terpilih ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu kemarin. Rakyat tak memilih mereka. Namun sekali pun mereka tak disukai rakyat, SBY suka mereka, maka mereka pun jadi menteri. Klir. Tapi untuk apa lagi mereka diwawancara di Cikeas?
Jawabannya, ya itu tadi: untuk tebar pesona. Lihat saja, ketika seorang calon menteri usai diterima SBY, langsung disambut Andi Mallarangeng, Juru Bicara SBY yang kemudian menjadi Menpora. Orang itu pun dibawa Mallarangeng ke tempat para wartawan menunggu, lalu disuruh berbicara lewat pengeras suara yang sudah disediakan.
Singkat cerita, peristiwa ini mirip reality show, menunjukkan kepada rakyat bahwa Presiden tak sembarang dalam memilih pembantu. Namanya saja show, tentu ia miskin substansi. Terbukti, ada calon menteri yang sudah diaudisi, dan sudah disuruh bicara kepada wartawan, belakangan tak terpilih dengan alasan yang misterius.
Dialah Nila Djuwita Moeloek, seorang profesor dan ahli kesehatan mata dari Universitas Indonesia. Nila yang sudah bersiap-siap menjadi Menteri Kesehatan – kebetulan suaminya pernah menjabat Menteri Kesehatan – ternyata tak jadi diangkat. Yang menjadi menteri adalah Endang Rahayu Sedyaningsih, pejabat eselon dua Departemen Kesehatan yang pernah bekerja sebagai peniliti NAMRU, laboratorium Angkatan Laut Amerika di Jakarta.
Endang tak pernah mengikuti audisi mau pun cek kesehatan di RS Gatot Subroto Jakarta, sebagaimana menteri lainnya. Tiba-tiba saja namanya nongol. Maka isu keras tersebar bahwa Endang terpilih karena ia dicalonkan pemerintah Amerika Serikat. Endang dianggap berprestasi karena pernah membawa virus flu burung tanpa izin ke luar negeri. Untuk itu ia mendapat teguran – dan hukuman mutasi – dari Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, tapi mendapat apresiasi dari pemerintah Amerika Serikat. Kenapa?
Itu semua ada kaitannya dengan laboratorim kuman milik Angkatan Laut Amerika Serikat (NAMRU) yang sudah ditutup Oktober lalu. Penutupan itu berkat kegigihan Menkes Siti Fadilah. Tampaknya karena kasus inilah Siti Fadilah digantikan Endang Rahayu yang dianggap akan mampu mengamankan eksistensi NAMRU, karena dia adalah seorang pejabat Depkes pendukung NAMRU. Dan betul, setelah penggantian Siti Fadilah dan pengangkatan Endang, proyek NAMRU yang sudah ditutup, diumumkan akan dilanjutkan, hanya saja namanya akan diganti.
Padahal sudah lama dicurigai NAMRU adalah proyek penelitian untuk keperluan Perang Kuman (biological warfare). NAMRU juga dicurigai sebagai proyek spionase Amerika di Indonesia. Karena itu proyek itu berjalan tertutup dan amat rahasia. Sampai-sampai Menkes Siti Fadilah pernah ditolak tentara Amerika yang berjaga-jaga di sana ketika ingin meninjau proyek itu. Jelas proyek ini hanya demi kepentingan Amerika Serikat, bukan Indonesia. Karena itulah pemerintah Amerika memerlukan bekas pegawai NAMRU untuk menjadi seorang Menteri Kesehatan di Indonesia.
Dan pemerintah kita selama ini selalu mengikuti kemauan Pemerintah Amerika Serikat. Buktinya banyak. Lihat saja bagaimana Presiden SBY memberikan ladang minyak yang amat menguntungkan di Blok Cepu kepada perusahaan minyak Amerika Serikat, Exxon Mobil, dengan menyingkirkan Pertamina, perusahaan minyak milik pemerintah sendiri. Sekarang Exxon, perusahaan minyak terbesar dan tertua Amerika Serikat itu kian merejalela. Ia seenaknya menginjak-injak target produksi yang ditentukan dan pemerintah tak berani berbuat apa-apa.
Menteri lain yang mendulang kontroversi adalah Hatta Rajasa. Politisi PAN itu tiba-tiba diumumkan menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Padahal orang ini bukan ekonom. Dia belajar perminyakan di ITB. Kalangan bisnis terkaget-kaget atas penunjukan ini. Banyak yang mengatakan penolakan pasar terhadap Hatta Rajasa menyebabkan jatuhnya pasar saham dan anjloknya nilai tukar rupiah.
Selama ini Hatta lebih dikenal sebagai politisi yang licin dan pandai membaca arah angin. Awal penampilan politiknya, dia menjadi tangan kanan Amin Rais, Ketua Umum PAN dan lokomotif reformasi. Begitu Megawati menjadi Presiden, Hatta yang asal Palembang merapat ke Istana dengan menggunakan lobi Palembang. Dia dekati Taufik Kiemas, tokoh kelahiran Palembang yang suami Megawati.
Selain itu, rupanya diam-diam dia membuka jalur pula ke Cikeas. Maka ketika Megawati dikalahkan SBY dalam Pilpres 2004, Hatta bertahan sebagai menteri, malah kemudian menjadi Mensesneg, jabatan yang menyebabkan dia menjadi salah seorang terdekat Presiden SBY. Padahal beberapa menteri Megawati ditangkapi oleh pemerintahan SBY dengan dalih korupsi.
Kabar lain menyebutkan Hatta dikenal baik pula oleh Nyonya Ani Yudhoyono. Tapi masih menjadi tanda tanya besar, apakah kelihaian Hatta bisa digunakan untuk memajukan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk? Banyak yang menjawab tidak.
Apalagi, selama lima tahun kepemimpinan SBY kehidupan rakyat bertambah sulit. Itu terbukti awal Oktober lalu, ketika Badan Pembangunan PBB (UNDP) mengumumkan human development index (HDI), indeks pembangunan manusia, di antara 182 negara di dunia. Ternyata Indonesia terpuruk di peringkat 111, dari 109 tahun sebelumnya. Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, dan Malaysia, apalagi Singapura. HDI merupakan ukuran tentang kualitas manusia, dengan mengukur tingkat buta huruf dan pendidikan, harapan hidup rata-rata dan kesehatan, serta standar hidup dengan ukuran purchasing power parity income. Percuma Presiden SBY berteriak-teriak bahwa pengangguran kita berkurang, kemiskinan menurun, ekonomi meningkat, dengan menggunakan data rekayasa BPS dan sebagainya. Seluruh dunia tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan munculnya data HDI dari UNDP.(bersambung)
(bersambung)
Last Updated (Wednesday, 04 November 2009 05:20)
