Runtuhnya Rumah Pasir Presiden SBY
Friday, 04 March 2011 11:29 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Tuntutan agar Ahmadiyah dibubarkan dan para pemimpinnya diadili, tampak semakin menguat karena merupakan aspirasi mayoritas Muslim. Betulkah api revolusi itu akan sampai ke Indonesia?Ke mana saja Presiden SBY berkunjung sekarang, disambut demonstrasi. Seakan tak ada lagi tempat di Indonesia yang bisa dia datangi tanpa demonstrasi. Bahkan ketika Jumat, 25 Februari lalu, Presiden mengunjungi Tanjung Pinang, kawasan kepulauan Riau yang terpencil dikelilingi Selat Melaka.
Pada hari itu, SBY meresmikan 3500-an rumah kumuh yang sudah selesai direnovasi di Tanjung Pinang. Tapi di Lapangan Pamedan di kota itu serombongan mahasiswa berdemo menolak kadatangannya. ‘’Daripada menghadiri acara seremonial seperti ini, lebih baik SBY menyelesaikan masalah Bank Century, Mafia Pajak, Mafia Hukum, dan Ahmadiyah,’’ kata Askarmin Harun, Ketua GMNI Kepulauan Riau.
Di Jakarta, Forum Umat Islam (FUI) membuat seruan untuk melakukan demonstrasi di Istana Negara mulai 1 Maret 2011, menuntut pembubaran dan penangkapan para tokoh Ahmadiyah. Para demonstran berencana menginap di Istana sampai Presiden SBY mengeluarkan Keppres untuk membubarkan organisasi agama dengan nabi palsu itu.
‘’Bila Presiden tetap enggan membubarkan Ahmadiyah, dia akan berhadapan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan berarti dia tak melaksanakan UU nomor 1/PNPS/1965. Artinya, Presiden SBY telah melanggar sumpah jabatannya yang membuatnya layak dimakzulkan,’’ demikian sebuah pernyataan para ulama, yang antara lain melibatkan nama KH Abdul Rasyid AS, KH Syukron Makmun, Habib Riziek Shihab, dan KH Muhammad Al Khaththath.
Dimakzulkan? Ya, diturunkan dari jabatannya. Belakangan ini kian banyak orang berpendapat sebaiknya Presiden SBY diturunkan. Sebelum ini Munarman dari Front Pembela Islam (FPI) dalam wawancara di sebuah TV nasional mengatakan SBY bisa saja mengalami nasib seperti Ben Ali, Presiden Tunisia yang melarikan diri ke Arab Saudi setelah pecah demonstrasi besar di negerinya. Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath mengatakan sejumlah jenderal juga ingin menjatuhkan SBY.
Dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, 20 Februari lalu, ekonom Rizal Ramli mengungkapkan bahwa kondisi obyektif dan subyektif sudah cukup mendukung untuk terjadinya perubahan politik di Indonesia. Perubahan itu, menurut Ramli, bukan kudeta atau perbuatan makar karena dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan sipil dengan cara-cara damai, tanpa kekerasan, dan tetap berlandaskan substansi demokrasi. Makar dan kudeta hanya dapat dilakukan oleh kekuatan bersenjata atau militer dengan cara-cara kekerasan. ‘’Menteri-menteri SBY-Boediono menggunakan istilah makar dan kudeta untuk menakut-nakuti kekuatan rakyat demokratis,’’ kata Rizal Ramli.
Tapi mengapa ekonom senior ini berpendapat kondisi sekarang sudah matang untuk perubahan? Jawabannya, antara lain, karena kalangan intelektual tak ada lagi yang membela pemerintahan SBY kecuali intelektual Istana.
Padahal di negara demokratis dukungan kalangan intelektual sangat menentukan legitimasi kekuasaan. Selain itu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tambah merajalela. Bahkan, menurut Rizal Ramli, dalam soal nepotisme, pemerintahan sekarang mengalahkan prestasi pemerintahan Presiden Soeharto dulu. Berbagai institusi politik, pemerintahan dan bisnis penting, dikuasai kerabat Presiden SBY.
Selain itu, menurut Rizal Ramli, para aktivis prodemokrasi, pemuda, dan mahasiswa, menganggap Presiden SBY tak memihak kepentingan rakyat. Para tokoh senior berpendapat karakter dan kepemimpinan SBY amat lemah. Sementara para tokoh agama menyatakan pemerintahan SBY telah banyak melakukan kebohongan dan mengingkari konstitusi.
Sekadar contoh: konstitusi menyebut sistem ekonomi kerakyatan tapi pemerintahan SBY dengan konsisten menjalankan sistem neoliberalisme yang mengakibatkan munculnya segelintir orang kaya-raya di tengah banyaknya rakyat jelata yang melarat atau menganggur. Kenaikan harga pangan belakangan ini semakin memelaratkan rakyat banyak.
Rizal Ramli mengingatkan tentang Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet yang dikenal sangat santun dan dipuja-puji Barat, malah dikasi hadiah Nobel segala. Kenyataannya di akhir pemerintahannya, 1991, Uni Soviet sebagai negara terpecah-belah. Riwayat negeri super-power itu berakhir di tangannya. Tragedi itu terjadi, antara lain, karena lemahnya kepemimpinan Gorbachev. ‘’Kita tak ingin Indonesia semakin merosot dan mengalami disintegrasi seperti Soviet Rusia,’’ tulis Rizal Ramli.
Tapi semua itu ditutupi dengan pencitraan yang sukses. Presiden SBY selalu tampil di setiap kesempatan dan momentum yang akan disebar-luaskan pers, terutama televisi. Kesuksesan pencitraan itu selalu ditopang data statistik, misalnya, tentang angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menurun. Padahal menurut Rizal Ramli, sejak pemerintahan SBY, survei pengangguran selalu dilakukan di puncak musim panen, sehingga mayoritas rakyat di pedesaan bisa bekerja minimal satu jam seminggu pada saat survei. Itulah rahasianya mengapa angka pengangguran terus menciut.
Pemerintahan ini, menurut Rizal Ramli, bagaikan rumah pasir yang selama ini direkat oleh lem pencitraan. Tapi belakangan lem itu mulai meleleh terutama karena diberi cap kebohongan oleh para tokoh agama, tokoh pergerakan, dan intelektual. ‘’Akhir dari Orde Citra tinggal menunggu waktu, rumah pasir akan rubuh dengan sendirinya,’’ tulis Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Tapi bukankah Indonesia menjalankan sistem demokrasi sejak Reformasi 1998? Dengan sistem ini mestinya semua masalah atau perselisihan bisa diselesaikan melalui saluran institusi yang ada seperti DPR di tingkat pusat sampai DPRD di daerah provinsi dan kabupaten. Sayangnya Indonesia bukanlah Amerika Serikat atau Inggris, atau negara Eropa Barat lainnya yang makmur dengan menjalankan sistem itu.
Sistem demokrasi yang kita jalankan sebagai negara miskin selama ini ternyata menurut Rizal Ramli adalah Demokrasi Kriminal. Apa pula itu? Inilah sebuah sistem demokrasi yang telah dibajak oleh kekuatan uang dan oligarki (kekuasaan oleh sekelompok orang) sehingga tak akan memberikan manfaat untuk rakyat kebanyakan.
Demokrasi Kriminal itu hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan pejabat eksekutif dan legislatif. Anggaran belanja pegawai meningkat hampir 4 kali lipat dari Rp 54 trilyun di tahun 2005 menjadi Rp 181 trilyun di tahun 2011. Biaya perjalanan untuk para pejabat pemerintah dan DPR mencapai Rp 19,5 trilyun atau 4 kali lebih besar dari jaminan nasional kesehatan APBN 2010. Semua ini hanya mengakibatkan para pejabat eksekutif mau pun anggota DPR hidup dan bekerja dengan fasilitas bermewah-mewah.
Dan semua ini nyatanya sama sekali tak menyebabkan para pejabat dan anggota DPR bebas dari korupsi. Malah yang terjadi sebaliknya. Mereka melakukan korupsi dengan semakin menggila. Lihatlah yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Program renumerasi yang dijalankan pemerintahan Presiden SBY di sana malah menghasilkan praktek korupsi yang juga menggila.
Semuanya terbuka setelah Komjen Susno Duadji , mantan Kabagreskrim Mabes Polri membuka kasus Gayus Tambunan. Kalau Gayus yang cuma pegawai golongan 3 bisa menguasai harta puluhan milyar rupiah, bagaimana atasannya? Bagaimana pula para direktur dan Dirjen di lembaga ‘’super-basah’’ itu? Malah sudah lama terbetik berita secara bisik-bisik bahwa jabatan teras di sana ditentukan melalui tender. Siapa berani menawar paling tinggi, dialah yang duduk.
Demokrasi Kriminal yang dimaksudkan Rizal Ramli telah mengakibatkan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan gubernur, bupati, atau walikota, sebenarnya hanya perlombaan menyogok rakyat pemilih. Siapa yang paling sukses dalam membagi-bagi amplop dialah yang terpilih. Begitu pula dalam pemilihan para anggota legislatif.
Mulai pencalonan saja, duit sudah mendominasi. Para calon berlomba-lomba memberi duit kepada partai-partai agar bisa dicalonkan. Partai memilih calon bukan berdasarkan kualitas dan rekam jejak melainkan kualitas amplop yang disodorkan. Karena itu jangan harap mereka yang kelak terpilih adalah calon yang bermutu.
Akibat sistem ini ratusan bupati di Indonesia sekarang menjadi tersangka korupsi. Sejumlah gubernur mengalami nasib serupa. Malah ada gubernur sekarang menjadi penghuni penjara Cipinang. Pangkal masalahnya: dari mana para bupati dan gubernur itu mendapat dana untuk pencalonan dirinya, bila tidak dari korupsi?
Apa yang terjadi di Indonesia dengan sistem demokrasi kriminal itu memang sangat mengecewakan. Karena sesungguhnya sistem demokrasi mendapat dukungan rakyat Indonesia, sebagaimana halnya di negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di dunia.
Sebuah survei oleh Pew Research Center, lembaga survei berpusat di Washington DC, yang hasilnya dirilis awal Desember 2010, menunjukkan bahwa responden di negara Muslim mendukung pemerintahan yang demokratis. Dukungan terkuat diberikan responden di Lebanon (81%), Turki (76%), Jordania (69%), Nigeria (66%), Indonesia (65%), Mesir (59%), dan terendah Pakistan (42%).
Survei itu juga menemukan bahwa para responden di negara berpenduduk Muslim menyetujui – dalam prosentase besar – peran politik Islam di negerinya. Ketika ditanyakan apakah baik atau buruk kalau Islam memainkan peranan politik di negerinya? Mayoritas responden menjawab baik di Mesir (95%), Indonesia (95%), Pakistan (88%), Nigeria (88%), Lebanon (72%), Jordania (53%), dan Turki (45%).
Hasil survei ini sebenarnya bisa menjelaskan tentang revolusi yang kini berkecamuk di negara-negara Muslim di Afrika Utara mau pun Timur Tengah. Sejauh ini revolusi itu sudah berhasil menjatuhkan Presiden Tunisia Zine el Abidine Ben Ali dan Presiden Mesir Husni Mubarak.
Nyaris semua negara yang kini diamuk revolusi itu adalah negara yang dijalankan para diktator yang menindas demokrasi. Selain itu, hampir semua negara itu menindas aspirasi politik Islam. Tunisia, misalnya, bukan hanya menjadi negara berpenduduk Muslim paling sekuler di dunia (di sini memakai jilbab dan poligami terlarang), tapi juga penindas aspirasi politik Islam.
Partai Islam An-Nahdha dinyatakan terlarang sejak tahun 1992, setelah sebelumnya meraih 20% suara dalam Pemilu. Padahal penguasa sudah habis-habisan melakukan kecurangan Pemilu. Seterusnya, para aktivis partai itu ditangkap dan dipenjarakan. Sebagian pengurusnya berhasil melarikan diri ke luar negeri, termasuk Rachid Ghannouchi, pendiri partai yang lari ke Inggris. Kini Ghannouchi sudah pulang ke Tunisia dan sibuk mengkonsolidasi partainya untuk bersiap menghadapi Pemilu.
Itu terjadi di Mesir yang sejak 1981 dipimpin Presiden Husni Mubarak, bekas pilot pesawat tempur. Ikhwanul Muslimin, partai yang didirikan para ulama legendaris seperti Sayyid Qutb dan Hassan al-Banna dinyatakan terlarang di negeri itu sejak 1954. Partai itu terus ditindas penguasa, termasuk di zaman pemerintahan Husni Mubarak. Tak sedikit aktivisnya masuk penjara, bahkan dibunuh. Penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin juga terjadi di Yordania.
Di Aljazair pada 1991 Pemilu putaran pertama malah telah dimenangkan partai Islam, Islamic Salvation Front (FIS). Naga-naganya putaran kedua pun akan dimenangkan partai itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Militer membatalkan kemenangan itu, para pemimpin partai ditangkap, ribuan pendukungnya dibunuh, dan Barat (Amerika Serikat dan Eropa Barat) hanya diam saja. Mereka betul-betul munafik: bicara berbusa-busa soal demokrasi tapi mendukung para diktator pembunuh di negara Muslim.
Bila benar yang berkembang sekarang di Indonesia adalah sistem demokrasi kriminal, seperti dikatakan Rizal Ramli, maka sebenarnya Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia rawan terhadap penularan revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah. Tuntutan akan demokrasi yang sungguh-sungguh serta peran politik Islam yang lebih besar tentu masih hidup di sini (seperti ditemukan dalam survei tadi) dan itu bisa menjadi potensi untuk menggerakkan revolusi.
Sikap Presiden SBY yang ragu-ragu dan tak berani bertindak tegas atas tuntutan mayoritas masyarakat Islam untuk membubarkan dan menindak para pemimpin Ahmadiyah, bisa menjadi bola api yang akan memantik revolusi. Pada waktunya bola api itu bisa menabrak Presiden SBY. Karena itu demonstrasi menuntut pembubaran Ahmadiyah tak bisa dianggap enteng. (Amran Nasution)
Comments (1)
-
|2011-03-04 18:28:59 Pro Syariah - SBY tolak pembubaran ahmadiyah?
Kalau SBY tetap menolak membubarkan ahmadiyah, pasti ada apa2nya. Artinya, minimal SBY ya org ahmadiyah, kalau bukan pelindung atau pemimpin di belakang layar. Iya, toh? Apalagi dia katanya mengaku Islam. Org Islam kok mendukung ahmadiyah yg bertolak belakang dg Islam?
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2
