Lampu Kuning Rezim Pembohong?
Monday, 31 January 2011 17:24 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Presiden SBY kembali kesandung masalah. Setelah dituduh gemar berbohong, ia kesrimpet berbagai pernyataannya sendiri. Lampu kuning buat pemerintahannya?Tak putus dirundung kontroversi. Tampaknya ungkapan itulah yang paling tepat untuk menggambarkan situasi pemerintahan Presiden Yudhoyono kini. Maklumlah, di awal tahun ke dua di masa jabatan ke duanya sebagai Presiden, SBY diusik berbagai masalah. Malangnya, berbagai masalah justru muncul akibat pernyataan dan kebijakannya sendiri. Akibatnya, berbagai kritik pedas pun memerahkan telinganya, dan popularitasnya pun anjlog.
Kontroversi pertama terjadi 3 Januari lalu, ketika SBY asyik berbahasa gado-gado saat membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selama ini SBY memang gemar menyelipkan istilah Inggris dalam pidatonya. Tapi kali ini Master of Arts dari Webster University itu, benar-benar seperti sedang mengajar bahasa Inggris.
Saat menjelaskan Rancangan Kerja Pemerintah, SBY mengatakan bahwa RKP 2010 mengandung tema pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan rakyat. “Dengan bahasa bebas saya katakan, minimizing the impact of the global economy crisis,” ujarnya. Soal pertumbuhan ekonomi, ia berkata, “Pertumbuhan harus disertai pemerataan, growth with equity.”
Presiden pun bercerita soal upaya mendongkrak ekonomi Indonesia. “Insya Allah, growth itu akan jadi lebih sustain,” ujarnya. SBY lalu membandingkan situasi Indonesia dengan negara lain. “Unemployment menurun. Banyak negara yang meledak unemployment-nya,” ujarnya. Lalu ia mengatakan, “Bicara pertumbuhan harus disertai pemerataan, growth with equity.”
Berondongan kalimat gado-gado pun tak berhenti. Saking banyaknya, pidato 70 menit itu sempat mengundang tawa wartawan. Mereka menghitung satu per satu kalimat Presiden yang keminggris itu. Tapi suasana langsung hening ketika seorang anggota Paspampres menegur mereka. “Kurang keras ketawanya,” ujar tentara itu.
Saat dibahas di media, para pengamat menilai bahwa pidato Presiden yang keminggris itu norak dan menggelikan. “Kayaknya SBY lagi kesambet Cinta Laura,” kata seorang komentator di situs detik.com. Cinta Laura adalah aktris belia berdarah bule yang masih kental berlogat Inggris dan kerap menyelipkan bahasa gado-gado.
Klaim Keberhasilan
Seminggu kemudian, di Rapat Kerja Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di JCC, SBY kembali pidato panjang lebar. Di depan para menteri, gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia SBY asyik membanggakan pencapaian pemerintah selama 2010. Misalnya pendapatan per kapita US$ 3.000/tahun, cadangan devisa US$ 96,2 miliar per 31 Desember 2010, IHSG berkinerja terbaik se-Asia-Pasifik, PDB mencapai US$ 700 miliar dan masuk peringkat 16 dunia.
SBY lalu mengklaim 10 keberhasilan pemerintahannya. Klaim pertama soal ekonomi nasional yang terus tumbuh. “Hal itu ditunjukkan dengan capaian IHSG dan daya saing Indonesia yang meningkat di percaturan global,” ujarnya. Padahal kata ekonom Hendri Saparini, pertumbuhan terjadi bukan karena peran aktif pemerintah. “Ini kan autopilot saja,” ujarnya
Klaim kedua soal kesejahteraan rakyat. Menurut SBY, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan. Stabilitas politik yang konon terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang diklaim sebagai prestasi ketiga. Hal itu ditunjukkan dengan berlangsungnya mekanisme check and balances pemerintah pusat-DPR, serta pemilu yang berjalan lancar.
Di tengah keriuhan isu mafia hukum dan pajak dengan puncak kasus Gayus Tambunan, SBY malah mengklaim pemberantasan korupsi sebagai prestasi pemerintahannya yang keempat, bersama pemberantasan terorisme dan narkoba. Pemerintah mengklaim masih mencatat prestasi meski terjadi berapa kasus besar dan berbagai kelemahan penegakan hukum.
Konflik komunal akibat kisruh pemilu kepala daerah, kesewenangan aparat dan konflik horizontal selama 2010, dianggap kecil. Padahal kerusuhan besar sempat terjadi di Tarakan, Buol Toli-toli, Makassar, Jakarta, dan sebagainya. Pemerintah justru mengklaim masalah keamanan sebagai keberhasilan kelima.
Entah dengan rumus apa, SBY mengklaim iklim investasi dan kemajuan pelayanan publik sebagai keberhasilan keenam. Pemerintah pun merasa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, sebagai kesuksesan ke tujuh. Padahal, kasus busung lapar, gizi buruk, kematian dan bunuh diri karena tekanan kemiskinan, terus menghiasi media.
Keberhasilan mencatat rekor di beberapa indikator ekonomi diklaim pemerintah sebagai keberhasilan kedelapan. “Yang jelas kita masuk G-20,” ujarnya. Upaya pengembangan UMKM, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat, juga diklaim telah berjalan baik. Padahal, beberapa ekonom menilai kini KUR justru seret dan tak disalurkan bank-bank konvensional.
Di urutan ke sepuluh, SBY mengklaim Indonesia makin berperan di dunia internasional, ikut mengatasi krisis ekonomi global, memelihara perdamaian dunia dan bekerjasama dalam mengatasi perubahan iklim. “Ini menunjukkan kita semakin berperan di dunia internasional," ujar SBY. Padahal bagi negara dunia ke tiga seperti Indonesia, antara berperan dan dimanfaatkan negara-negara adi daya sungguh tipis batasannya.
Tudingan Berbohong
Tak lama setelah pidato itu para pakar berkomentar pedas di media. Tapi suara paling keras terlontar dari tokoh agama. Beberapa jam setelah pidato SBY, beberapa tokoh agama berkumpul di PP Muhammadiyah, seperti Ketua PP Muhammadiyah Din Samsuddin, Ketua PGI Andreas A Yewangoe, Bikkhu Pannyavaro, Syafii Maarif, KH Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz-Magnis Suseno, dan Sekjen KWI Romo Benny Susetyo.
Mereka bertemu karena gusar atas kondisi negara. Tak hanya menyangkut kasus Gayus, kasus bail-out Bank Century yang dipetieskan juga dibahas. Padahal sebelumnya SBY berjanji memimpin langsung pemberantasan korupsi. “Ada kesenjangan antara ucapan dan perbuatan. Apa yang diucapkan pemerintah termasuk presiden tidak menjelma dalam kenyataan,” kata Din.
Adapun Bikkhu Pannyavaro mengatakan, kebobrokan bangsa ini akibat kebohongan para pemimpin. “Kalau pemuka agama tak bersuara keras memperbaiki kebohongan yang dilakukan pemimpin kita, dari mulai Ketua RT hingga Presiden, kebohongan itu menjadi kultur, sifat mental bangsa ini,” ujarnya.
Sikap mereka lalu dituangkan dalam pernyataan tentang Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan. Mereka menghimpun draft 18 kebohongan pemerintah yang terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan itu mencakup bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya (Lihat Box: Ini Dia Kebohongan Pemerintah).
Meski baru draft, poin-poin kebohongan pemerintah versi tokoh agama itu langsung beredar di kalangan pers dan dimuat di beberapa media massa. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul “Kritik Keras Tokoh Agama” sementara Kompas mengambil judul “Kritik atas Kebohongan Publik.”
Pernyataan tentang 18 kebohongan pemerintah itu tentu saja seolah menampar wajah pemerintah dan SBY pribadi. Maka sejumlah Menteri sibuk menyangkal. Menkopolhukam Djoko Suyanto terang-terangan mengakui pemerintah risau. “Bohong itu menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, kehormatan seseorang,” ujarnya. Menurut dia, tudingan bahwa pemerintah berbohong itu terlalu jauh.
SBY pun mengutus Staf Khusus bidang Politik, Daniel Sparingga. Dalam pertemuan di kantor PGI, Jumat (14/1), ia mengaku diperintah Presiden. “Untuk menjaring aspirasi masyarakat,” ujarnya. Maka lewat Daniel, para tokoh agama menitip pesan agar SBY berhenti berbohong. Sebab ia tak hanya melakukan kebohongan publik tapi juga kebohongan sistematik.
Untuk merespon tudingan, Presiden menggelar sidang kabinet terbatas pada Senin (17/1). Sidang dihadiri Kapolri, Jaksa Agung dan sejumlah menteri. Usai rapat, SBY menjelaskan 12 instruksi penuntasan kasus hukum Gayus. Selain meminta aparat menuntaskan kasus itu, SBY meminta penegak hukum meningkatkan sinergi serta melibatkan PPATK dan Satgas Antimafia Hukum. “KPK dilibatkan dan didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri,” ujarnya.
Tapi SBY tidak mengawal langsung penyelesaian kasus mafia hukum dan pajak yang menggegerkan ini. Ia menugasi Wapres Boediono untuk memimpin pengawasan, pemantauan, penilaian dan pelaksanaan Inpres dibantu Satgas Antimafia Hukum. “Presiden serba salah dalam menangani kasus Gayus. Jika diurus langsung terkesan mengintervensi, namun jika dibiarkan terkesan tak bertanggung jawab,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.
Selain 12 instruksi penuntasan kasus Gayus, SBY juga mengeluarkan enam instruksi penuntasan kasus Bank Century. Tapi lagi-lagi instruksi itu hanya seperti deretan kata-kata formalitas dan tak menyentuh substansi, seperti soal ke mana duit bail out Bank Century Rp 6,7 trilyun, maupun kemungkinan korupsi yang direkomendasikan Panitia Angket Bank Century.
Malamnya SBY mengundang tokoh agama ke Istana. Sayang pertemuan 4,5 jam itu tak memuaskan. Selain bersama tokoh pro pemerintah, pertemuan yang diharapkan akan membahas soal-soal krusial itu didominasi SBY. Tapi mereka sempat membacakan seruan melawan kebohongan di depan SBY. “Saya kira itu diterima Presiden,” kata Yewangoe usai pertemuan.
Tapi harapan tinggal harapan. Menurut Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, tokoh agama menuntut angka riil pengentasan kemiskinan. Padahal menurut dia Pemerintah tak pernah berbohong. “Saya kira itu hal yang berproses untuk kita perbaiki,” ujarnya.
Sementara soal Gayus, PN Jakarta Selatan akhirnya hanya memvonis 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Usai vonis Rabu siang (19/1), Gayus malah membongkar kelakuan Satgas Antimafia Hukum mulai kepergiannya ke Singapura pada 24 Maret atas saran Denny Indrayana, soal pengalihan isu mafia pajak, hingga soal paspor palsunya yang dibuat John Jerome Grice. “John Grice adalah agen CIA dan itu diketahui Satgas,” ujarnya.
Masyarakat pun terperangah. Selain melukai rasa keadilan, vonis itu membuktikan bahwa instruksi presiden hanya indah di kertas. Sementara keterlibatan agen CIA dalam kasus ini makin menerbitkan kecurigaan. Sebab beberapa klien Gayus adalah anak perusahaan multinasional Amerika Serikat seperti Chevron, Dowell Anadrill Schlumberger, McDermott, dan Newmont.
Gelar Untuk SBY
Sehari setelah vonis Gayus, Presiden terbang ke Samosir, Sumatera Utara. Di sana ia diberi gelar Patuan Sorimulia Raja. Ini gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing yang berarti “Paduka Tuan”. Pemberian gelar itu melengkapi namanya menjadi Susilo Bambang Yudhoyono Siregar. Sementara Ani Yudhoyono diberi gelar Naduma Harungguan Hasayangan, melengkapi namanya menjadi Ani Bambang Yudhoyono Pohan.
Namun begitu penganugerahan marga Siregar diberitakan pers, sinisme dan keusilan melanda dunia maya. Status di halaman Facebook puluhan orang mempertanyakan pemberian gelar dan marga itu. “Katanya anti monarkhi, kenapa mau diberi gelar raja,” kata Pipie Astuti, seorang pembaca Kompas.com. Malah ada pula yang usil dengan menanyakan. “Mengapa tidak dikasih marga Tambunan sekalian, ya?”
Maka setelah ramai diberitakan, pihak Istana segera meralat informasi bahwa Presiden SBY dan Ibu Ani mendapat marga Siregar dan Pohan. “Presiden menerima gelar Patuan Sorimulia Raja, dan Ibu Negara menerima gelar Naduma Harungguan Hasayangan. Gelar itu tanpa disertai nama marga di Sumatera Utara,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha lewat SMS.
Padahal sebelumnya informasi resmi bahwa Presiden dan Ibu Ani mendapat marga Siregar dan Pohan diperoleh wartawan dari Biro Pers dan Media Istana saat mereka meresmikan Museum Batak di Balige, Toba Samosir. Prosesi pemberian gelar itu diawali pemberian pakaian adat dan perlengkapannya kepada Presiden dan Ibu Negara oleh enam subetnis Batak. Keenam subetnis itu adalah Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak Dairi, dan Angkola
Koin Untuk Presiden
Malangnya, SBY lagi-lagi keseleo lidah. Kali ini saat berpidato di Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (21/1) lalu. Mungkin, karena masih penasaran atas tudingan berbohong dari para tokoh agama, SBY mengatakan bahwa upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan Polri bukan omong kosong. “Ini bukan retorika, janji-janji kosong. Ini bukan kebohongan,” ujarnya.
Dalam forum itu, SBY mengaku tahun ini adalah tahun ketujuh gajinya tidak mengalami kenaikan. “Ini tahun ke enam, ke tujuh, gaji presiden belum naik,” ujarnya diiringi tawa hadirin. “Betul. Tapi memang saya niati. Saya ingin semua sudah mendapat kenaikan yang layak, tepat dan adil,” tambahnya.
Meski seolah hanya seloroh biasa, pengakuan Presiden itu tetap dinilai berlebihan. Sekjen FITRA, Yuna Farhan menduga, Presiden berucap soal gaji yang 7 tahun tak naik itu untuk mencari simpati. “Itu menjadi kesalahan karena seorang Presiden seharusnya tak mengeluh mengenai apa yang didapatnya selama menjabat, apalagi di hadapan umum,” ujarnya.
Kritik terhadap SBY gara-gara curhat soal gaji yang sudah 7 tahun tidak naik itu akhirnya merebak ke jejaring sosial, di internet, Facebook, Twitter dan Blackberry Messenger. Beberapa kelompok masyarakat lalu menyindir SBY dengan berkampanye mengumpulkan koin untuk Presiden.
Sebuah kotak transparan bertuliskan 'Koin untuk Presiden' muncul di sela rapat Komisi III DPR dengan Kapolri. Tak jelas siapa yang menggalang pengumpulan koin itu, tapi sejumlah anggota DPR turut menyumbang. Salah satunya Desmon Mahesa, anggota Fraksi Gerindra. “Duit DPR sudah cukup, jadi kita sumbang presiden” ujarnya.
Tentu saja hal ini ditanggapi serius para hulubalang SBY. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai gerakan ‘Koin Untuk Presiden’ bukan kritik bagi demokrasi. “Kritik adalah vitamin yang menyehatkan demokrasi. Tapi ini lebih merupakan cermin dari sinisme dan kenyinyiran politik yang terlalu bernafsu dan tidak mengesankan,” ujarnya.
Anas menilai, para penggagas gerakan ‘Koin Untuk Presiden’ sebenarnya tahu bahwa SBY tak mengeluh soal gaji, tidak meminta kenaikan gaji dan justru mengutamakan kenaikan gaji PNS dan prajurit. “Sayangnya kalimat Presiden telah diolah, dikemas, dan diperkuda untuk kepentingan sinisme politik yang berlebihan,” ujarnya. Anas yakin, Presiden terlalu sibuk untuk sekadar merespons urusan perkoinan, sehingga tak mengganggu konsentrasi kerjanya.
Selang beberapa hari Menteri Keuangan Agus Martowardoyo buka kartu. Kementriannya sudah mengusulkan kenaikan gaji Presiden. Sebab selama 7 tahun Presiden “hanya” menerima gaji pokok Rp 62 juta per bulan. “Presiden memang memiliki anggaran lain sebesar Rp 2 miliar per bulan. Tapi ini dana operasional yang dikelola Sekretariat Kepresidenan,” ujarnya.
Tak hanya gaji presiden yang bakal naik, pemerintah juga telah mengusulkan untuk “menyesuaikan” gaji delapan ribu pejabat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, pejabat tinggi negara hingga gubernur dan bupati. “Diharapkan penyesuaian gaji pejabat negara itu dapat dilakukan tahun ini,” ujar Agus.
Mau Ke Mana?
Tak pelak, semua isu di sekitar Presiden menuai tanggapan. Bekas Menko Perekonomian Rizal Ramli mengakui ada beberapa prestasi yang ditorehkan SBY selama enam tahun menjadi presiden. Tapi di bidang yang teramat penting, menyangkut kesejahteraan rakyat, pemerintah justru gagal. “Untuk menutupi kegagalan maka banyak terjadi kebohongan-kebohongan,” ujarnya.
Dua bulan lalu, dalam sebuah diskusi di Dukun Café, bekas Komandan Korps Marinir Letjen Purn. Mar. Soeharto sudah mengingatkan. “Presiden SBY,” sindirnya, “dianggap merasa cerdas di dalam ketidakcerdasan, dan merasa mampu di dalam ketidakmampuan.” Karena itu, menurut dia, sebenarnya SBY masih bisa mempertahankan sisa pemerintahannya hanya karena kearifan rakyat saja.
Menurut Soeharto, selama ini kebohongan terus ditutup dengan kebohongan, dan ditutup lagi dengan kebohongan. Sementara jika di atas sudah berbohong, maka bawahannya pun akan ikut berbohong. “Kita harus ingat, ada rakyat, dan ingat kita berkuasa terbatas. Tidak ada manusia yang bisa hidup hingga seratus tahun,” ujarnya.
Inikah sinyal lampu kuning pemerintahan SBY? Lalu mau ke mana negeri ini akan meluncur?
Abu Zahra
