Pejah Gesang Nderek Pak Beye
Tuesday, 20 October 2009 12:14 | 
Written by Jaka | 
Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR atas dukungan Partai Demokrat setelah SBY mengingkari janjinya kepada PKS. Tapi PKS mengaku tetap akan mendukung SBY. Benarkah Parlemen akan kembali menjadi tukang gong keputusan pemerintah? Orde Baru Jilid II? Lelaki itu tak mampu lagi menyembunyikan gejolak perasaan yang menggumpal di hatinya. Wajah yang biasanya ramah dan murah senyum, malam itu tampak tertekuk dan mengeras. Ia kecewa berat. Maklumlah, partai-partai yang diharapkan bakal mendukung calon yang diusung partainya ternyata berbalik dan mundur menjelang ‘pertempuran’. “Ini hal yang paling saya tidak mengerti,” kata lelaki itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, di sela-sela Sidang Umum MPR, Ahad 4 Oktober lalu. Kekecewaan Tifatul bermula ketika Fraksi PKS berupaya memperjuangkan Hidayat Nurwahid, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009, agar kembali menduduki kursi Ketua MPR untuk periode 2009-2014. Dalam perebutan kursi Ketua MPR ini, Hidayat bersaing ketat dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Taufiq Kiemas.
Calon lain yang disebut-sebut akan ikut berebut posisi Ketua MPR ini adalah mantan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Tapi bekas Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di masa akhir Orde Baru itu belakangan amit mundur dari pertempuran. Ia mempersilakan Taufiq Kiemas, suami mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu, menantang mantan Presiden PKS, Hidayat Nurwahid.
Maka persaingan antara kubu PKS versus PDIP berlangsung kian seru. Berbagai lobi digelar, beberapa manuver disusun, dan langkah-langkah pun ditata. PDIP berupaya merangkul fraksi-fraksi di DPR dengan iming-iming empat jatah pimpinan MPR dari unsur DPR, dan satu untuk DPD. Bersama Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taufiq Kiemas merancang format 4:1 ini.
Dengan format 4:1 ini, TK –begitu Taufiq Kiemas biasa dipanggil— akan menjadi calon Ketua MPR dari PDIP didampingi Hajriyanto Y Thohari dari Golkar dan Lukman Hakim Syaefuddin dari PPP sebagai Wakil Ketua MPR. Pada awalnya nama dari Partai Demokrat belum muncul, tapi Meilani Leimena Suhaili lalu dipasang. Nama calon Wakil Ketua MPR dari unsur DPD pun masih bersliweran. Belakangan nama Ahmad Farhan Hamid, anggota DPD asal Nangroe Aceh Darussalam yang juga ketua PAN, muncul.
Namun, dengan format 4:1, DPD merasa dirugikan. Mereka bersikeras dengan komposisi 3:2 yang terdiri dari 3 unsur DPR dan 2 unsur DPD. “Komposisi 4:1 menunjukkan indikasi dominasi kekuatan DPR yang tidak dapat kami terima,” kata Wakil Ketua DPD Laode Ida. Dalam konferensi pers seusai lobi penentuan format pimpinan MPR, Laode Oda menyatakan bahwa komposisi 3:2 adalah harga mati.
Untuk mengimbangi kubu 4:1 yang didukung partai-partai besar, DPD lalu menawarkan diri untuk bergabung dengan PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai itu masih membuka diri dengan format 3:2. Sebagai kompensasinya, DPD bersedia menyokong PKS yang masih kekurangan dukungan untuk mencalonkan Hidayat. Akhirnya mereka menyepakati komposisi 2 kursi untuk DPR dan 3 kursi dari DPD.
Saling Klaim Angin Surga
Ketika manuver dan lobi-lobi makin mengeras, kedua kubu akhirnya sama-sama memakai trik kuno ala Orde Baru: saling klaim telah mendapat dukungan pemerintah. Jika PDIP cukup sesumbar dengan mengatakan bahwa jago mereka, didukung Partai Demokrat, partai asuhan Presiden SBY, PKS merasa perlu menegaskan bahwa Hidayat didukung penuh oleh SBY. Padahal, MPR adalah lembaga tertinggi Negara, yang kedudukannya berada di atas lembaga kepresidenan.
Taufiq Kiemas yakin bakal meraih kursi Ketua MPR karena didukung Partai Demokrat. Ketika sedang berjalan seraya berangkulan dengan Ketua Partai Demokrat Taufik Effendi misalnya, Taufiq Kiemas tampak tertawa lebar. “Kalau saya sudah dirangkul Pak Taufik (Effendi) seperti ini, tentu saya makin optimis,” ujarnya sambil bergurau. “Partai Demokrat, bersama Golkar, PPP, dan PAN, memang mendukung Pak Taufiq sepenuhnya,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dari Fraksi PDIP.
Namun, beberapa kali PKS membantah kabar bahwa Partai Demokrat telah mendukung penuh pencalonan Taufiq Kiemas. Pada hari Sabtu 3 Oktober 2009, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan bahwa Presiden PKS Tifatul Sembiring, telah memperoleh klarifikasi dari pimpinan teras DPP Partai Demokrat bahwa Demokrat belum menetapkan pilihannya. “Presiden SBY belum memberikan arahan apa pun soal ini,” kata Mahfudz.
Menurut Mahfudz, saat pembicaraan kontrak politik antara SBY dan PKS beberapa waktu lalu, SBY menyatakan lebih menginginkan Hidayat Nurwahid kembali terpilih sebagai Ketua MPR. Hal itu terjadi ketika PKS menyodorkan Hidayat sebagai calon menteri kepada SBY. “Ketika itu Pak SBY menyatakan, ‘sebaiknya beliau tetap menjadi Ketua MPR dan saya tetap mendukung beliau,’ ” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah mengutip ucapan SBY.
Dalam logika PKS, jika Demokrat mendukung Taufiq Kiemas, maka hal itu akan menjadi bumerang bagi SBY. Sebab, PDIP selama ini adalah partai lawan koalisi SBY. “Ini bisa menjadi perjudian politik, karena MPR memiliki kewenangan meng-impeach presiden,” kata Mahfudz. Karena itu, ia menyarankan agar pimpinan MPR dipegang partai-partai koalisi SBY untuk mengamankan posisi SBY dan menjaga kestabilan pemerintah selama lima tahun ke depan.
Tapi rupanya PKS lupa bahwa kemesraan Partai Demokrat dengan PDIP telah terjalin sejak dua bulan lalu. Sinyal kemesraan kedua partai pendukung demokrasi itu mulai bersemi pada 3 Agustus lalu. Seusai sidang pleno DPR, Taufiq langsung memuji pidato RAPBN 2010 dan pengantar Nota Keuangan Presiden SBY. “Baru sekali ini pidato presiden pro-rakyat dan pro-kemiskinan,” ujarnya. Seusai pidato, SBY bahkan sempat menghampiri Taufiq, bersalaman dan ber-cipika-cipiki dengannya.
Kemesraan mereka kian marak ketika PDIP mengumumkan pencalonan Taufiq sebagai Ketua MPR pada 12 Agustus. Apalagi dengan jargon yang cukup memukau SBY. “Saya maju untuk mengamankan ideologi negara,” kata Taufiq ketika itu. Saat itu SBY langsung mengutus Kolonel Purnawirawan Hadi Utomo, saudara iparnya, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, untuk bersilaturahmi ke rumah Taufiq di jalan Teuku Umar, dan menyatakan dukungannya. Tapi saat itu Hadi masih mencoba berkilah. “Tidak ada dukung-mendukung,” ujarnya.
Meski selama ini selalu ditutup-tutupi dengan kilah bahwa mazhab politik aliran sudah tidak laku lagi di panggung politik Indonesia pasca reformasi, kalangan nasionalis memang masih tetap menyimpan kecurigaan besar kepada partai Islam. Apalagi partai yang dianggap memiliki jaringan pengkaderan yang kuat seperti PKS. “Hidayat Nur Wahid dianggap gagal menjaga ideologi negara Pancasila serta amanah UUD 45,” kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.
Adapun SBY dan Taufiq sesungguhnya memiliki akar kesamaan pandangan ideologi. Sebab, Taufiq adalah bekas pemimpin Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, perkumpulan mahasiswa onderbow PNI di masa Orde Lama. Karena dianggap sangat Soekarnois dan dekat dengan PNI Ali – Surahman (PNI-A-Su), Taufiq sempat ditahan Orde Baru di akhir tahun 60-an. Sementara itu, SBY adalah bekas aktifis GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia), organisasi pelajar onderbow PNI.
Dengan justifikasi ideologis itu, Taufiq sebenarnya sedang merancang strategi yang tak hanya manjur untuk menarik dukungan partai lain, namun alasan itu pun bisa diterima kalangan akar rumput dan kader-kader PDI Perjuangan. “Dengan demikian, Taufik terlihat menjadi ketua MPR bukan untuk kekuasaan, tapi demi menjaga amanah konstitusi dan mengamankan ideologi Negara,” kata Burhanuddin pula.
Tampaknya berbagai sinyal itu tak disadari PKS. Menjelang pemungutan suara, PKS yang dinilai Burhanuddin masih hijau dalam membaca manuver politik, masih berharap pada Partai Demokrat dan SBY. Mereka tak menyadari pula bahwa PKB sedang memainkan peran dalam perebutan kursi di Parlemen maupun di Kabinet, sementara angin dukungan SBY kepada Hidayat yang pernah ditiupkan sendiri oleh SBY, ternyata hanya “angin surga”.
Semua akhirnya terkuak ketika Demokrat bermanuver menjelang paripurna. Ketua Partai Demokrat Soetan Batoeghana mengatakan bahwa dukungan SBY kepada Hidayat hanya klaim PKS. Sementara PKB malah mundur dari palagan. Padahal partai berlambang bumi dan sembilan bintang itu diharapkan bisa menjadi partner PKS untuk menggolkan paket pimpinan MPR yang diketuai Hidayat bersama tiga calon DPD. Karena PKB mundur, paket itu gagal. “Alasannya, PKB berkata tidak kuat dengan tekanan,” kata Tifatul malam itu.
Namun, kepada wartawan Ketua DPP PKB Marwan Ja’far membantah tentang adanya tekanan itu. Menurut dia, PKB memutuskan untuk tidak ikut bergabung dalam paket pimpinan MPR bersama PKS. “Pak Tifatul memang sempat mengajak kami bergabung, tapi kami tidak mau,” ujarnya. Selain demi menjaga komitmen politik dengan Partai Demokrat, kata Marwan, juga agar PKB tidak terkesan ambisius jika memaksakan diri untuk maju menjadi pimpinan MPR.
Maka, pasca mundurnya PKB dari paket PKS, PKB dan 3 dari DPD, koalisi pengusung Hidayat kehilangan magnitude. Alhasil, sikap abstain dipilih PKS. Maka, dengan mudah Taufiq melenggang ke kursi Ketua MPR. Namun PKS mengaku akn mendukung kepemimpinan Taufiq di MPR. “PKS siap bahu-membahu dengan Pimpinan MPR yang baru untuk membangun kemajuan dan kesatuan bangsa,” kata Tifatul.
Kecewa Tapi Tetap Mendukung
Menurut Burhanudin Muhtadi, PKS sangat kecewa karena ditinggal Partai Demokrat dalam perebutan kursi Ketua MPR ini. Sebab, sejak menjelang pemilihan presiden PKS telah mendukung SBY dan berkoalisi dengan Partai Demokrat bersama 23 partai lainnya. Sementara, PDIP justru sejak pemilu presiden menjadi lawan politik SBY. “Ini jelas akan berdampak tidak baik bagi hubungan Demokrat dengan mitra-mitra koalisi,” ujarnya.
Kegagalan Hidayat menjadi Ketua MPR memang begitu pahit. Sebab, klaim dukungan SBY ternyata tak terbukti. Beberapa pengamat bahkan menduga hal ini adalah isyarat bahwa PKS dan partai-partai Islam sebentar lagi bakal ditinggalkan oleh SBY. Manuver Demokrat juga membuktikan seloroh kontroversial Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok beberapa waktu lalu yang menegaskan bahwa koalisi PDIP dan Partai Demokrat adalah untuk menekan PKS.
Kandasnya Hidayat sebenarnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi PKS dan partai koalisi pendukung SBY dalam Pemilu Presiden lalu, bahwa SBY memang biasa menebar janji kepada siapa pun, dan bisa mengingkarinya dengan berbagai manuver politik. Namun anehnya Ketua Majelis Syura DPP PKS Hilmi Aminudin mengaku tak kecewa. “Kedudukan bukan tujuan. Tak ada masalah, yang penting kinerjanya semakin membaik,” ujarnya. Ia mengaku bisa memahami masalah yang berkembang.
PKS tampaknya sedang menerapkan semboyan “pejah gesang nderek Pak Beye. Sebab, Tifatul menegaskan bahwa partainya tidak akan mundur dari koalisi pendukung Presiden SBY. Meski Hidayat telah dicampakkan Demokrat dan partai koalisi pendukung SBY, PKS tetap ingin bergabung. “Enak saja mundur. Kami berkeringat, berjuang, berdarah-darah,” kata Tifatul dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Oktober 2009, sebelum membuka Rapat Kerja Nasional PKS.
Tampaknya PKS masih berharap tambahan kursi di kabinet SBY nanti. Padahal, menurut Burhanuddin, dalam sistem presidensiil sebenarnya posisi PKS lemah. Bagaimana pun juga, PKS tak akan dapat berbuat apa-apa jika SBY memberi jatah kursi kepada PDIP dan Partai Golkar. Dalam penentuan kursi MPR/DPR kemarin sudah terbukti, begitu pula dalam pemilihan anggota kabinet nanti. Siapapun yang dipilih, semua tergantung presiden. Sebab hubungan yang dibentuk hanyalah koalisi pragmatis. “Kondisi pada periode 2004-2009 akan terulang lagi pada periode 2009-2014, karena tidak ada koalisi atas dasar kesamaan platform partai,” ujarnya.
Pengamat politik Arbi Sanit bahkan menilai upaya SBY mengumpulkan sebanyak mungkin partai politik untuk mendukung pemerintahannya mirip perilaku Soeharto di masa Orde Baru. “Ini persis mengulang jaman Orde Baru,” ujarnya. Pengumpulan dukungan ini, menurut dia, juga hanya akan menumpulkan DPR. Akhirnya, DPR akan kembali menjadi tukang gong kebijakan pemerintah.
Ternyata, hanya dalam waktu 11 tahun, cita-cita reformasi sudah terlupakan. (Abu Nadia)
Comments (2)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2
Last Updated (Tuesday, 20 October 2009 13:01)
