Harga Diri di Titik Nadir
HM Aru Syeiff Assadullah
Pemred Tabloid Suara Islam
Harga diri atau Kehormatan yang dalam bahasa Islam disebut ‘Marwah’ kian merosot di negeri ini. Harga diri bahkan sudah jatuh di titik nadir. Indikasinya makin mengemuka sehari-hari. Contoh paling menonjol justru diwakili para pemimpin negeri ini, terdiri kaum politisi yang tercermin di DPR-RI, bahkan diperlihatkan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
Contoh paling mencolok niscaya rencana pembangunan gedung DPR yang amat kontroversial. Betul-betul luar biasa sikap memaksa DPR untuk meneruskan rencana pembangunan gedung dengan anggaran Rp1,138 Trilyun (semula dengan anggaran Rp 1,7 Trilyun). Perdebatan sekitar pembangunan gedung DPR lebih dari menjengkelkan, rakyat Indonesia dipastikan sangat muak. Argumentasi DPR diwakili Ketua DPR Marzuki Alie dengan sangat nekad menggelar argumentasi yang amat naïf. Kata Ketua DPR ini,”Rakyat biasa jangan ajak bicara membahas pembangunan gedung baru DPR. Hanya orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah ini.Rakyat biasa dari hari ke hari yang penting perutnya berisi, kerja ada, rumah ada, pendidikan ada, selesai. Jangan diajak mengurusi yang begini. Urusan yang begini ajak orang-orang pintar bicara, ajak orang kampus,” katanya tandas. Lagi, politisi Partai Demokrat ini berkata: “DPR ini representasi rakyat, dipilih rakyat melalui Pemilu, masak kita hasil pemilu dikalahkan dengan Ormas-ormas.”
Sikap ngotot DPR yang betul-betul nekad akan terus melaksanakan pembangunan gedung DPR ini tentu saja menambahi kecurigaan rakyat luas di balik rencana ini. Dari anggaran yang bisa dikempiskan hampir separohnya sudah menjadi keanehan. Apalagi sepanjanng polemik masalah ini DPR melakukan kebohongan berulang-ulang. Mula-mula mereka berdalih gedung lama DPR mengalami kesalahan konstruksi dan kini miring. Keterangan bohong ini disusul dengan kebohongan-kebohongan lagi, dengan menyatakan bahwa rencana pembangunan gedung itu sudah disetujui secara bulat seluruh fraksi di DPR. Belakangan ternyata tiga fraksi, yakni F-PDIP, F-PAN, dan F-Gerindra menolak dengan keras. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengecam sikap ngotot DPR hendak terus membangun gedung DPR itu sebagai sabotase rakyat Indonesia.
Ada lagi tipuan dalih bahwa pembangunan itu sekadar meneruskan atau warisan program DPR lama, dan terakhir menipu untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan juga fasilitas yang ada dikatakan sangat tidak memadai. Seolah-olah angota DPR memerlukan ruang kerja yang luas, fasilitas ini dan itu serta staf ahli beberapa orang.
Dalih yang terakhir ini sungguh omong kosong yang tidak tahu malu. Tugas anggota DPR kadang-kadang malah tidak memerlukan ruang kerjanya itu, selama berminggu-minggu ia tak sempat masuk ke ruang kerjanya lagi, karena setiap hari dia harus menghadiri jadwal yang padat misalnya: Public Hearing atau Rapat Dengar Pendapat, rapat Pansus, rapat Panja dan rapat-rapat lainnya di mana sang anggota ditunjuk dalam tim kerja itu, atau sang anggota ikut dalam rombongan kunjungan ke daerah yang relevan dengan tugas komisi di mana ia ditempatkan. Belum lagi Studi Banding yang selalu diimpikan anggota dewan untuk ikut di dalamnya karena sekaligus kesempatan “plesir” ke luar negeri. Ada lagi reses yang kadang-kala sampai sebulan penuh. Saat reses seperti ini ruang-ruang kerja di DPR menjadi “Suwung” alias kosong-melompong. Inilah fakta tugas sehari-hari anggota DPR yang niscaya tidak memerlukan ruang kerja yang hebat seperti direncanakan itu. Luas masing-masing ruangan anggota DPR direncanakan mencapai 120 meterpersegi, dan mereka anggap hal itu sebagai lebih “sederhana” dibandingkan dengan ruang kerja seorang Dirjen di sebuah kementerian yang dulu disebut departemen. Anggota DPR merasa diri lebih tinggi kedududukannya dibanding seorang Dirjen. Sehari-hari kini mereka bahkan bisa memanggil seorang menteri, atasan Dirjen itu dan “memaki-makinya” di forum Rapat Kerja Dengar Pendapat.
Kasus pembangunan gedung baru DPR ini hanya menjadikan rakyat makin terkikis kepercayaannya. Anggota DPR era reformasi 12 tahun terakhir ini makin menenggelamkan citra DPR ke titik yang makin jauh dari jabatan terhormat yang seharusnya mereka sandang. Bertubi-tubi sepuluh tahun terakhir ini citra hina dilekatkan ke tubuh anggota DPR, mulai ada istilah : Politisi Busuk, korupsi ramai-ramai dan disebut sebagai Korupsi-Berjamaah.Belum lagi aneka kasus suap yang dilakukan sejumlah anggota DPR sehingga menyeret mereka ke penjara, seperti terjadi pada kasus pemilihan Miranda S.Gultom sebagai pejabat tinggi Bank Indonesia. Lima orang anggota DPR kini dijebloskan KPK ke penjara, dan 25 lainnya kini sidang-sidangnya tengah berlangsung. Rakyat kini betul-betul amat melecehkan eksistensi anggota DPR. Harga diri anggota DPR pun merosot ke titik nadir jika ditambah kasus-kasus asusila dan seterusnya.
Kehormatan SBY pun Kini Merosot?
Tampaknya kehormatan dan harga diri pejabat di Indonesia yang kian hari kian merosot tidak hanya dimonopoli anggota DPR saja. Ternyata virus terkikisnya harga diri juga melanda hampir semua pejabat negara, bahkan juga kini berlaku pada diri presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indikasi terkikisnya harga diri presiden belakangan ketika digugat para tokoh Lintas Agama yang mencatat Presiden SBY gemar sekali menggelar pernyataan dan janji-janji kepada rakyatnya tapi ternyata janji-janji itu tidak pernah diwujudkan alias rakyat dibohongi. Seharusnya presiden menjaga tutur wicaranya dan tidak sembarangan menggelar janji-janji yang tidak pernah ia wujudkan.
Sungguh ironis dan paradoks, presiden acapkali tampil membangun citra sebagai presiden yang amat sigap memerhatikan aspirasi rakyat—seperti janji-janji membantu TKI dengan HP, mengganti sapi korban Merapi—tapi nyatanya tidak pernah dipenuhi janji-janjinya itu. Perhatikan dalam kasus-kasus besar yang mutlak diperlukan kesigapan presiden untuk meng-counter-nya, tapi ternyata presiden SBY justru diam seribu bahasa. Pura-pura dan menganggap tidak pernah terjadi peristiwa besar itu.
Contoh paling faktual niscaya kasus WikiLeaks yang amat mencoreng kehormatan negeri bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan bahkan mencoreng kehormatan diri sang presiden SBY sendiri dan keluarga besarnya.
Mengapa SBY membiarkan begitu saja kasus WikiLeaks berlalu begitu saja ? Bagai SBY hanyalah pejabat atau pemimpin negara yang merupakan protektorat, Negara Bagian, bahkan hanya propinsi dari Amerikat Serikat, SBY tidak pernah dan tidak berani mempersoalkan perilaku durjana dutabesar AS dan stafnya yang ada di Jakarta. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Ekuador, Rafael Correa minggu lalu yang telah mengusir duta besar AS di negeri itu. Keputusan persona non grata ini disebabkan dutabesar AS, Heather Hodges mengirimkan laporan ke Washington adanya korupsi besar-besaran di tubuh kepolisian setempat. Laporan ini pun dibocorkan oleh WikiLeaks.Bandingkan dengan pembocoran WikiLeaks di Indonesia yang jauh lebih dahsyat dengan tuduhan-tuduhan penyalah-gunaan kekuasaan oleh SBY, korupsi besar-besaran (Baca laporan-laporan SI nomor lalu). Mengapa SBY bungkam ? Apalagi belakangan peranan AS di Indonesia makin membuktikan bahwa mereka hanya menganggap Indonesia sebagai salah satu saja dari negara bagian AS. Lihat saja campur tangan AS dalam berbagai urusan dalam negeri Indonesia yang makin “kurangajar”.
Dalam kasus Ahmadiyah, tiba-tiba Kongres AS mengirimkan surat resmi agar pemerintah Indonesia tidak membubarkan Ahmadiyah, sebaliknya undang-undang yang mengancam Ahmadiyah seperti UU No.1 PNPS 1965 dihapuskan, SKB Tiga Menteri yang membatasi Ahmadiyah juga dihapuskan. Sungguh luar biasa “kurangajar” campur tangan AS di negeri ini. Yang terakhir dalam kasus Citibank, yang penagih hutangnya telah menganiaya penunggak kartu-kredit sampai tewas, hanya membuktikan mereka bukanlah kampiun negara demokratis yang paling konsekuen menegakkan HAM. Ternyata kelakuan mereka juga sama primitifnya dengan kelakuan negara berkembang yang dituduhnya melanggar HAM..Dipastikan bahkan posisinya bisa sebaliknya.
Pertanyaannya, mengapa SBY dan seluruh rakyat Indonesia yang kini dinakhodainya ia bawa kepada sikap harus “manut-manut” dan ikut saja apa kata Paman Sam? kendati AS setiap saat mendzalimi negeri ini? Rasanya SBY harus mempertimbangkan ulang pendiriannya, yang telah mengklaim ia memiliki Tanah Air ke-II yakni Amerika Serikat. Penghinaan AS sudah terjadi bertubi-tubi dan telah menyirnakan harga diri bangsa ini terutama para pemimpinnya Bahkan hal ini telah menyebabkan harga diri para pemimpinpin khususnya presiden SBY sudah merosot ke titik nadir.
Wallahu a’lambissawab!
-
Jangan semuanya dibebankan kepada seorang presiden. Tidak mudah menjadi seorang presiden, ia berusaha menyeimbangkan serangan setan supaya tetap selamat. Memang lebih berat kearah setan.
Sadarlah. Semua sudah dikuasai Katolik dari balik layar. Yang kalian teriaki sebagai Yahudi Zionist Mossad CIA Freemason, sesungguhnya adalah Jesuit.









