Mempertanyakan Pidato Pelantikan SBY
Thursday, 22 October 2009 10:50 | 
Written by Jaka | 
Wajah itu nampak sudah mulai merasa tidak nyaman, duduk di kursi sisi selatan dari Taufiq Kiemas, alisnya mulai berkenyit. Pandangannya tak bisa menatap lurus ke hadapan hadirin, karena sering menoleh kepada Kiemas yang ucapannya sering “Keseleo” dalam membaca ketika memimpin Sidang Paripurna pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Entah karena gugup atau demam panggung, Ketua MPR Kiemas berkali-kali salah saat memberi pidato sambutan pelantikan Presiden RI Periode 2009-2014. Tercatat setidaknya Kiemas melakukan tujuh kali kesalahan selama memimpin sidang yang telah dimulai sejak pukul 10.00 di ruang sidang paripurna MPR, Selasa (20/10).
Tidak ada yang lebih menarik dari pelantikan SBY Boediono selain tingkah pimpinan MPR yang cukup membuat riuh suasana ruangan MPR saat itu. Itupula yang menjadi fokus pemberitaan media nasional. Penyakit lupa nampaknya tepat di nisbatkan kepada masyarakat Indonesia dan juga politisi di negeri ini. Bagaimana tidak pelantikan yang subtansinya mendengar isi pidato Presiden RI alih-alih jauh dari perhatian, komentarnya hanya formalitas dan yang mengomentari formalitas juga.
Menurut legislator Partai Gerindra, Ahmad Muzani. "Pidato Presiden datar-datar saja. Tidak ada yang istimewa,". Muzani menilai, pidato SBY tidak mencerminkan sebagai Presiden yang merupakan pilihan dari sebagian besar rakyat Indonesia. "Ekspektasi masyarakat yang tinggi, 60 persen, tidak tercermin," ujarnya.
Setiap penguasa jelas akan berbicara tentang kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai suatu keharusan retorika dan kampenye politik. Akan tetapi, masyarakat sebaiknya waspada bahwa kepentingan pertama penguasa adalah mempertahankan, memperbesar dan memperkuat kekuasannya. Orang tidak perlu membaca Machiaveli untuk memahami hal ini, karena pengalaman langsung akan membuktikannya. Oleh karena itu, sejauh mana kekuasaan itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat jelas tidak dapat dipercayakan begitu saja kepada penguasa melainkan kepada pihak-pihak yang bertugas dan berkewajiban mengawasi kekuasaan. Ini realisme politik elementer, yang kalau diabaikan akan membawa kita langsung kembali ke situasi politik ala Orde Baru.
Pelantikan SBY Boediono yang disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia itu tidak satupun media yang mengkritisi isi bahkan makna dari pidato SBY tersebut. Lihat saja salah satu calon menteri SBY, Tifatul Sembiring mengatakan, "(Sambutan SBY) cukup komprehensif karena secara umum SBY menyinggung masalah internasional bahkan akan membangun zero ekonomi serta menggalang persahabatan dengan negara-negara asing. Jadi saya pikir targetnya sudah jelas," ujarnya usai pelantikan Presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Mengherankan salah seorang kader dari partai Islam hanya dengan mendengar pidato SBY sekian menit saja bisa menilai bahwa pidato SBY “Cukup Komperhensif” lalu kemana penilaian lima tahun belakangan ini? Tidak ada laporan bahkan komentar yang keluar. Tidakkah mereka belajar dari pahitnya kegagalan mengusung Hidayat Nurwahid menjadi Ketua MPR. Apa mungkin PKS masih berharap tambahan kursi di kabinet SBY nanti.
“Enak saja mundur. Kami berkeringat, berjuang, berdarah-darah,” kata Tifatul dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10), sebelum membuka Rapat Kerja Nasional PKS. Ini sudah terjawab dari pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pukul 10.10 WIB malam (21/10) di Istana Negara Jakarta, Presiden PKS ini akhirnya terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi tuntaslah harapan yang diinginkan.
Inilah yang mendorong suara islam online untuk menengok kembali pidato yang disampaikan oleh SBY apakah benar yang disampaikan oleh Tifatul bahwa pidato SBY “Cukup Komperhensif” ataukah hanya janji penguasa sebagai suatu keharusan retorika dan kampenye politik diawal jabatannya.
Pada awal pidato SBY mengatakan esensi dari program pemerintahan lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. “Prosperity, Democracy and Justice.”
Peningkatan kesejahteraan rakyat (Prosperity), merupakan prioritas utama pemerintahan SBY, yang sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 ternyata tidak terealisasi dengan baik. Kemiskinan menurut data terakhir BPS pada maret 2009 sebesar 32,53 Juta (14,15 Persen). Artinya jika target kemiskinan jauh dari yang diharapkan maka kesejahteraan rakyatpun jauh panggang dari api. Dimana letak peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai periorotas, diatas kertas menteri kesjetahteraan rakyat atau dibawah meja mentri keuangan.
Dalam pidatonya itu juga SBY berbicara tentang ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat, tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. SBY juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non-diskriminatif, persamaan kesempatan, dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah.
Pidato SBY jelas patut di pertanyakan, jargon tentang demokrasi misalnya sudah amat jauh dari akar pemikiran Islam yang murni, tertolak bahkan sudah tidak patut di hidangkan di atas meja-meja diskusi, bukan hanya jauh dari Islam lebih-lebih dalam praktik demokrasi yang mereka anut ternyata tidak dijalankan secara konsisten mereka pemerintah mendorong terjadinya Zero Opposition/Single Majority. Tentang “Ruang Rebebasan” dan “Hak Politik Rakyat” pemberangusan terhadap dakwah dengan mencurigai dan mengawasi para da’i, ulama, Kiyai, habib sebagai agen teroris merupakan suatu realita yang berbanding terbalik dengan ucapan yang SBY sampaikan. Jika ruang kebebasan dan hak politik rakyat saja sudah diberangus lalu dimana letak keadilan, persamaan, dan seruan non-diskriminatif?
Menurut SBY Kunci sukses adalah jika kita bisa menjaga jati diri kita, ke-Indonesia-an kita. Yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah budaya kita, “way of life“, dan ke-Indonesia-an kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul dan tidak mudah koyak. Ke-Indonesiaan kita tercermin dalam sikap kebhinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, keterbukaan, dan rasa kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus selalu kita jaga, kita pupuk dan kita suburkan di hati sanubari kita, dan anak-anak kita. Inilah modal sosial dan potensi nasional yang paling berharga.
Sayangnya menjaga jati diri bangsa tidak semudah melafadzkan teks pidato di depan hadirin, justru alih-alih seorang anak muda Indonesia Raditya Dika menulis naskah film yang bercerita tentang menculik bintang porno Jepang, dari segudang inspirasi yang ada di jagad raya ini entah mengapa yang dipilih adalah hal yang porno. Dan yang paling celaka negara sebagai penjaga rambu-rambu seolah tutup mata, telinga. Sehingga mendorong umat Islam harus segera berinisiatif, lewat FPI lah moral bangsa ini di jaga. Bukan Negara apalagi Pemerintah yang sekuler. (administrator MJ)
Last Updated (Wednesday, 28 October 2009 10:21)
