Ada Aktor Intelektual Di Belakang Boediono dan Sri Mulyani
Thursday, 22 September 2011 16:57 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
MisbakhunAnggota Komisi X DPR RI
Meski DPR sudah menyelesaikan Pansus dengan opsi C bagi mega skandal Bank Century, namun ternyata hingga sekarang masih berlarut-larut dan belum jelas ujung penyelesaiannya. Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani telah diperiksa KPK, tetapi pemeriksaan dilakukan di kantor masing-masing bukan di kantor KPK. Hal ini jelas menimbulkan disktriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapa sesungguhnya aktor intelektual yang berada di belakang Boediono dan Sri Mulyani, sehingga keduanya berani melanggar hukum dengan mengucurkan dana Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century yang sudah collaps itu ? Dana sebesar itu mengalir kemana saja dan apakah untuk kepentingan partai politik tertentu ?
Berikut ini wawancara Tabloid Suara Islam dengan Anggota Komisi X DPR RI dari FPKS, Misbakhun, seputar skandal Century yang hingga sekarang belum jelas penyelesaian hukumnya.
Skandal Century semakin berlarut-larut. Apakah Boediono dan Sri Mulyani memang sengaja mengucurkan dana Rp 6,7 triliun kepada Robert Tantular dan kawan-kawannya ?
Dana Rp 6,7 trilun itu proses bailout yang bertahap. Pertama, proses pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang dilakukan Gubernur BI Boediono. FPJP ini sangat bertentangan dan sangat melanggar hukum. Sebab FPJP tidak pernah diminta Bank Century (BC). Padahal aturan BI tentang pengucuran FPJP disebutkan harus diajukan dengan permohonan ke BI. Kalau ingin mendapatkan FPJP harus mengajukan permohonan ke BI, sedangkan BC hanya mengajukan permohonan repo aset. Keduanya jelas berbeda karena yang mengatur juga berbeda.
Padahal permintaan repo aset dari BC tidak lebih dari Rp 150 miliar, sedangkan pengajuan kedua minta Rp 1 triliun dan itupun hanya plafon dari total kebutuhan, bukan kebutuhan sepenuhnya. Justru yang diberikan BI adalah FPJP. Pertanyaannya, mengapa BI memberikan FPJP padahal yang diminta repo aset ?
Pemberian FPJP jelas melanggar hukum. Disamping tidak pernah diminta, Boediono selaku Gubernur BI menerbitkan surat kuasa rahasia kepada tiga kepala biro untuk mencairkan FPJP tersebut. Kepala biro menggunakan akte notaris untuk mencairkan FPJP pada 14 Nopember 2008 sebesar Rp 356,7 miliar dan dikucuurkan pada jam 20.43 malam. Sementara akte notaris ditandatanggani BC pada 15 Nopember 2008. Artinya, fasilitas pinjaman dikucurkan terlebih dahulu baru aktenya ditandatanggani. Jadi uang negara dikucurkan tetapi tak ada akte notarisnya, jelas melanggar hukum.
Bos BC Hermanus Hasan Muslim dan Robert Tantular dalam kesaksiannya langsung kepada saya selama di penjara mengatakan bahwa mereka tidak pernah meminta FPJP, sedangkan tandatangan untuk akte notaris dilakukan pada jam 02.00 dinihari tanggal 15 Nopember 2008, tetapi kemudian dimanipulasi seolah-olah ditandatanggani jam 13.30 tanggal 14 Nopember 2008.
Mengapa Boediono senekat itu, padahal dia tahu kalau melanggar hukum. Ada siapa dibelakanganya ?
Nekat atau tidak nekatnya Boediono harus ditelusuri. Boediono menjalankan perintah siapa, siapa intelektual dan konseptor dibelakangnya. Kalau selama ini dia dikatakan sebagai intelektual bersih, tetapi ternyata mau menjalankan ini, sebenarnya ini skenario siapa ? Apakah ini sebagai bentuk tiketnya untuk menjadi Wapres ? Kenapa fakta yang sudah sangat jelas ini dianggap bukan sebagai bukti hukum oleh KPK ? Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah terjadi dana dikucurkan terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan akte notarisnya.
Bagaimana peran Sri Mulyani dalam skandal Century ?
Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) juga bertanggungjawab atas skandal Century. Setelah proses pengucuran tahap pertama, kemudian diikuti pengucuran FPJP tahap kedua dan diikuti bailout. Kemudian BC diputuskan sebagai bank gagal oleh KKSK. Inilah peran Sri Mulyani, dimana dia memutuskan bank sekecil itu dengan kapitalisasi hanya 0,04 persen dari industri perbankan nasional, kemudian dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Padahal seharusnya ada prakiraan biaya tetapi KKSK tidak pernah menghitung prakiraan biayanya. Padahal memutuskan bailout harus ada komite koordinasi sesuai dengan UU No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam UU itu dikatakan, kalau bank berdampak sistemik, maka yang memutuskan adalah komite koordinasi dan tidak pernah dibentuk Sri Mulyani. Inilah yang dikatakan BPK kalau bailout tidak ada dasar hukumnya. Bank Century di bailout dengan biaya berapapun tidak pernah dihitung dan dibuka ke masyarakat. Bahkan tahun 2009 bailout masih berjalan dan akhirnya mencapai jumlah Rp 6,7 triliun. Jelas dalam hal ini ada unsur ketidak hati-hatian. Siapa yang menjalankan perintah itu. Siapa aktor yang mendorong Sri Mulyani melakukan kebijakan ceroboh itu ?
Sebenarnya DPR telah memutuskan opsi C, namun ternyata proses hukumnya dikangkangi dan rakyat ditipu mentah-mentah. Bagaimana mungkin polisi pada sidang pertama menggunakan opsi A dan bukan opsi C sebagai landasannya. Sedangkan Sri Mulyani dan Boediono diperiksa di kantornya, dimana itu menunjukkan diskriminasi hukum dimata penguasa. Proses hukum tidak menyentuh inti masalahnya sehingga proses politik harus dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat.
Mengapa KPK terkesan diam dalam mengungkap skandal Century ?
Perlu dipertanyakan kredibilitas pimpinan KPK. Bayangkan, fakta yang ada semua tentang BC. Kalau KPK angkat tangan, maka semua proses politiknya bisa dilanjutkan ketika KPK diam saja.
Dana sebesar Rp 6,7 triliun itu larinya kemana ?
Saya kira PPATK yang tahu. Tetapi selama ini PPATK tidak pernah mau membuka, alasannya bukan kewenangan PPATK untuk melaporkannya. Ini kan aneh, sebab mandat rakyat justru dikalahkan.
Padahal dalam sejarahnya, Boedionolah yang paling bertanggungjawab mengucurkan dana Rp 660 triliun dalam mega skandal BLBI diakhir kekuasaan Orba. Mengapa sekarang terulang kembali dalam skandal Century Rp 6,7 triliun, malah dapat hadiah kursi Wapres ?
Sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai Boediono menghindar dari proses hukum BLBI, sekarang kesandung skandal Century. Kedudukan dia sebagai Wapres ternyata dipakai untuk bersembunyi dari proses hukum. Harus ditunjukkan kepada generasi muda bangsa ini, siapapun dia adalah sama dimuka hukum.
Ketika dulu SBY memilih Boediono sebagai Wapres, apakah memang ada pesanan dari asing ataukah sebagai hadiah bagi Boediono yang sukses menggarap Century. Sedangkan Sri Mulyani sekarang siap maju sebagai Capres dari Partai SRI ?
Kalau saya mengatakan Boediono itu partainya Partai Century. Sedangkan untuk Sri Mulyani, jika ingin maju sebagai Capres maka wajib menjawab isyu keterikatan dan dikontrolnya dia oleh lembaga-lembaga asing. Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang jelas kedudukannya dan martabatnya sehingga harus dijaga.
Tidak boleh bangsa sebesar Indonesia ini kedudukan dan urusannya harus diserahkan kepada orang yang selama ini perlu kita pertanyakan jiwa nasionalisme. Tanyakan kepentingannya untuk menjaga martabat dan kehormatan bangsa ini. Apakah kita mau dipimpin seorang pemimpin seperti itu. Menjadi Presiden, Wapres atau pemimpin di negara ini adalah hak setiap individu. Tetapi individu itu harus kita uji apakah bisa menjaga martabat bangsa ini yang mayoritas Muslim. Padahal setiap Muslim sekarang selalu mempertanyakan kepentingan AS terhadap Indonesia dan dunia Islam, padahal selama ini kepentingan AS tidaklah murni.
Bagaimana nasehat anda untuk menyelesaikan kasus Century yang sekarang ini masih terus mengambang meski DPR sudah menyelesaikan Pansus Century ?
Saran saya, hak menyatakan pendapat sudah seharusnya digulirkan kembali. Bagaimanapun juga Boediono menjadi bisul yang sudah matang dan menganggu kinerja SBY. Setgab koalisi tidak jalan karena orang mempertanyakan Boediono. Mengapa SBY tidak melepas Boediono seperti dia melepas Sri Mulyani ke AS. Karena ini akan menjadi gangguan selamanya kalau kasus Century tidak tuntas.
SBY harus berani mengambil keputusan penting itu. Opsi ini harus diambil SBY sebab kalau tidak maka Boediono akan selalu menganggu jalannya pemerintahan dan menyebabkan kemarahan rakyat semakin memuncak. Maka tidak ada seorangpun yang berani menjamin pemerintahan SBY akan selesai pada 2014 nanti. Boediono bukan lagi menjadi duri dalam daging pemerintahan SBY, tetapi telah menjadi paku karatan didalam daging pemerintahan SBY.
(Abdul Halim)
