Suara Islam Online

Pramono Anung : Ada Asing di Konflik Papua

Friday, 28 October 2011 08:28 |

Written by Jaka |

Jakarta (SI ONLINE) - Wakil Ketua DPR RI yakin ada campur tangan pihak luar terkait konflik yang berkepanjangan di Provinsi Papua. Menurut Pramono, konflik yang kerap terjadi di Papua tidak berdiri sendiri.

"Bahkan Amerika sendiri mempunyai kepentingan. Dengan gampang orang melihat peristiwa ini juga mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Apa yang terjadi di Papua, tentunya tidak berdiri sendiri. Saya menengarai ada pihak di luar NKRI, coba ambil kentungan yang terjadi di Papua," kata Pram di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Dia menegaskan, apapun yang terjadi Papua tetap bagian NKRI. "Apapun, papua final NKRI," kata politisi senior PDI Perjuangan, itu.

Pramono menegaskan, konflik itu harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah. Dia mengingatkan, konflik itu jangan diselesaikan dengan kekerasan. Namun, lanjut dia, akan lebih baik jika diselesaikan dengan pendekatan humanistik.

"Dan pendekatan yang harus dilakukan pemeritah pusat ke pemerintah daerah, terutama kepada sahabat kita di Papua lebih kepada pendekatan kemanusiaan, tidak sekedar melakukan tindakan yang lebih keras," kata Pram mengingatkan.

Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir tercatat delapan orang tewas akibat kekerasan di Papua. Satu orang tewas dalam bentok saat aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah karyawan PT Freeport Indonesia, di Papua. Sedangkan, tiga lain tewas terkait dengan acara Kongres Rakyat Papua, dan tiga lainnya tewas di wilayah Kilometer 38 dan 39 Timika. Korban tewas terakhir adalah Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Ajun Komisaris Dominggus Oktavianus Awes yang ditembak di Bandar Udara Mulia.

Konflik berkepanjangan itu, kata Pram, harus segera diselesaikan pemerintah. Penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan dengan pendekatan humanistik masyarakat setempat. Apalagi, lanjut dia, persoalan ini sudah cukup lama. Makanya, Pram mengingatkan sudah saatnya dapat diselesaikan pemerintah pusat yang lebih humanis dengan mengedepankan dialog. Dia juga meminta pemerintah lebih proaktif dalam mengambil tindakan, dengan memerbanyak koordinasi dengan DPR RI.

JK Mampu Selesaikan Papua

Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie mengatakan sosok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diyakini mampu menyelesaikan masalah di Papua. Menurut Gus Choi, berharap kepada pemerintahan sekarang menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Hal ini seiring dengan hilangnya kepercayaan rakyat Papua kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

"Figur yang dapat melakukan pendekatan itu jangan figur yang selama ini tak dipercaya rakyat Papua. Presiden SBY, mereka sudah tidak percaya, Wapresnya juga, apalagi tentara. Salah satu figur yang bisa menengahi masalah Papua adalah Jusuf Kalla," kata Gus Choi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Presiden SBY adalah tidak dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Sepuluh tahun sudah usia undang-undang Otonomi Khusus Papua, tapi peraturan pemerintahnya tidak kunjung terbit. Akibatnya, pelaksanaan dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sulit dilakukan di Papua," ujar Gus Choi.

Sementara substansi dari UU itu sangat penting dan strategis karena mengatur masalah HAM, perempuan, pendidikan dan Majelis Rakyat Papua (MRP). "Itu diabaikan pusat dan pemerintah pusat mencoba mengaburkan dan tak mau laksanakan UU Otsus. Faktanya pemerintah pusat tak mau laksanakan," kata Gus Choi.

Gus Choi juga meminta kepada pemerintah maupun kepada TNI untuk tidak melakukan pola pendekatan represif seperti ada orang mengibarkan bendera, ditangkap, ada orang yang ingin merdeka, ditangkap.

"Harusnya persuasif dan ini tak benar. Rakyat Papua itu spontan dan hati mereka jengkel dengan pusat, mereka sudah tak percaya pada pusat. Jadi ini bentuk akumulasi kejengkelan kepada pemerintah pusat," ungkap Gus Choi.

Red: Agusdin Syah
Sumber: Jpnn