Suara Islam Online

Dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Muchtar Bonaventura dan Ferdi Simaun resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik.

Ada 3 menteri kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang melapor, yakni Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menpora Andi Mallarangeng.

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono, serta adik Andi Mallarangeng, Rizal dan Choel, ikut mengadu.

"Karena itu, kami sendiri-sendiri datang untuk melapor," kata Hatta usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Selasa (1/12).

Hatta mengatakan apa yang disampaikan oleh 2 aktivis Bendera itu sama sekali tidak benar. Yang bersangkutan telah menyebarkan fitnah. Berbagai bukti telah diserahkan berupa video, rekaman suara, dan selebaran.

"Media tidak dilaporkan, karena memang tugas mereka menyebarkan berita. Ini yang dilaporkan pribadi bukan Bendera," ujarnya.

Seperti diketahui, 2 aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mendata sejumlah nama pejabat partai politik, pengusaha serta lembaga komisi pemilihan umum dan bahkan lembaga survei penerima aliran dana Bank Century dengan total Rp 1,8 Triliun .

“Data-data ini berdasakan dari jaringan aktivis Jakarta, Bandung, Cianjur dan Bogor,” kata Ferdi Simaun dari Aktivis Bandung kepada wartawan di Posko Bendera, Jakarta, Senin (30/11).

Menurut Ferdi, nama-nama tersebut adalah

1. KPU menerima dana Rp 200 miliar,

2. LSI Rp 50 miliar,

3. FOX Rp 200 miliar,

4. Partai Demokrat Rp 700 miliar,

5. Edi Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar,

6. Hatta Radjasa Rp 10 miliar,

7. Mantan Panglima TNI, DJoko Suyanto Rp 10 miliar,

8. mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar,

9. Rizal Malarangeng Rp 10 miliar,

10. Choel Malarangeng Rp10 miliar, dan

11. Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.

Ferdy, humas Bendera mengaku bahwa lembaganya memiliki sumber yang mengetahui aliran dana Century. Dia menyebut bahwa penerima aliran itu sebagian besar masuk ke orang-orang di lingkaran Istana.

Benteng Demokrasi Rakyat menyebut bahwa sekitar Rp 1,8 triliun mengalir ke sejumlah pejabat partai politik, pengusaha dan KPU, bahkan lembaga survey.

Ferdy mengungkapkan data yang dipublikasikan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. "Tidak masalah, kalau ada tuntutan kepada kami. Karena, kami memiliki data yang akurat dari sumber terpercaya," tambahnya. (mj)

• Add New
• Search
• RSS

Comments (1)

• |2010-08-16 15:36:33 bheta  - komentar
  

  saya ingin menyampaikan kenapa sih bulan ramadhan masih masuk sekolah!!!! khususnya buat depdiknas kota samarinda... mau di demo kah??? masuk libur awal puasa cuman 2 hari, menghina benar!!! saya gak bisa ibadah, apasih salahnya untuk meliburkan dalam 1 tahun sekali!!! bulan puasa adalah bulan yang lebih baik dari seribu bulan... toh juga masuk sekolah anak indonesia banyak gak lulus uan...
  • 2
  • 1

  Quote

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email: do not notifynotifyGravatar enabled

Website:

Comment:

Title:

UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge

Message:

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2